Rubrik

polhuk > politik > Insentif Perbaikan Sistem Belum Ada


PENYELENGGARAAN PEMILU

Insentif Perbaikan Sistem Belum Ada

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang sedang dibahas Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR dinilai belum memberi insentif peningkatan kualitas kelembagaan partai politik ataupun penguatan sistem kepartaian. Padahal, salah satu kelemahan demokrasi Indonesia justru berada di ranah partai politik.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Penyelenggara Dipanggil

    JAKARTA, KOMPAS Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar rapat dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Badan Pengawas Pemilu har

  • Saksi Tanggung Jawab Partai

    JAKARTA, KOMPAS Mayoritas fraksi di DPR berkukuh mengusulkan agar negara mendanai saksi partai politik di tempat pemungutan suara. Namun, pemerintah tetap menolak usulan di Rancangan Undang-Undang

  • DPR Berpacu dengan Waktu

    JAKARTA, KOMPAS Dewan Perwakilan Rakyat punya waktu sekitar enam bulan untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. Masa reses mungkin akan dipakai untuk membahas RUU

  • DPR dan Pemerintah Dinilai Lengah

    JAKARTA, KOMPAS Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu lengah menyempurnakan beberapa aturan yang dibutuhkan untuk penguatan demokrasi di Indonesia. DPR dan pemerintah lebih b

  • Pertimbangkan Waktu

    Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu masih terhenti di DPR. Belum ada kata sepakat terhadap sejumlah isu krusial, sementara waktu kian mepet. Mengambil contoh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tenta

  • Putusan MK Tak Boleh Diabaikan

    JAKARTA, KOMPAS Materi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu yang sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah akan menjadi ujian sampai sejauh mana pembuat regulasi menaati putusa

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas