Rubrik

polhuk > politik > MK Bisa Jadi Penentu Kualitas Demokrasi


PILKADA SERENTAK

MK Bisa Jadi Penentu Kualitas Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS — Keberanian Mahkamah Konstitusi untuk keluar dari bingkai koreksi perolehan suara sehingga bisa memberi koreksi atas kecurangan pilkada akan menjadi penentu kualitas demokrasi Indonesia. Setelah mendengarkan pokok perkara dari 50 pemohon selama dua hari, Senin (20/3) ini, Mahkamah Konstitusi akan mendengar jawaban dari termohon dalam 27 perkara perselisihan hasil pemilihan pilkada serentak 2017.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Penyelesaian Sengketa Pilkada di MK

    Sebanyak 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten telah menggelar pemilihan kepala daerah serentak gelombang kedua pada Rabu, 15 Februari 2017. Pilkada serentak tahun ini mer

  • Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Pasien

    Awal pekan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan sejumlah dokter yang mempersoalkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Meski bertujuan melindungi pasien, keputusan

  • MK Diminta BisaMembuat Pengecualian

    JAKARTA, KOMPAS Mahkamah Konstitusi diminta bisa mengecualikan ketentuan ambang batas selisih suara untuk sejumlah permohonan perselisihan hasil pemilihan yang bermasalah. Mahkamah Konstitusi dihara

  • Akibat Teman, Park Terjungkal

    SEOUL, JUMAT Setelah dicopot sebagai presiden oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, Park Geun-hye akan menghadapi pengusutan hukum terkait skandal korupsi yang juga melibatkan perusahaan raksasa di

  • Pemohon Harus Meyakinkan DPR untuk Revisi UU Perkawinan

    JAKARTA, KOMPAS Mahkamah Konstitusi mendorong revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan lewat uji legislatif di DPR. Pihak DPR menyatakan, para pemohon harus mampu meyak

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas