Rubrik

polhuk > politik > Putusan MA Ditunggu


DPD

Putusan MA Ditunggu

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan DPD mengubah masa jabatan pimpinannya dan langsung memberlakukan surut aturan itu berpotensi membahayakan sistem ketatanegaraan. Putusan Mahkamah Agung diharapkan bisa menyelamatkan sistem ketatanegaraan dari bahaya tersebut.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Putusan MA Diharapkan Bisa Meredam Konflik

    JAKARTA, KOMPAS Putusan Mahkamah Agung terkait uji materi Peraturan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah diharapkan bisa meredam konflik yang kian meruncing di tubuh lembag

  • Warga Tolak Pembangunan Rusun TNI AU

    MEDAN, KOMPAS Sekitar 100 warga Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara, memblokir Jalan Adi Sucipto, Rabu (3/8). Mereka menolak pembangunan rumah susun sewa oleh Kement

  • Konstitusionalisme Setengah Hati

    Majelis Permusyawaratan Rakyat sedang berusaha mewujudkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Kelima. MPR dan beberapa pihak lain ingin mengembalikan eksistensi Garis-garis Besar Haluan Negara ke dalam

  • Antara Politik Uang dan Politik Dinasti

    Sulit untuk membayangkan berapa banyak uang yang beredar menjelang dan pada waktu pilkada. Pasca pilkada pun uang masih akan bertebaran ketika sengketa pilkada singgah di Mahkamah Konstitusi. Kita mem

  • Putusan MA Dinanti

    JAKARTA, KOMPAS Putusan Mahkamah Agung atas uji materi Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib diharapkan keluar sebelum pemilihan pimpinan baru DPD yang akan digelar awal April. Ini p

  • MPR dan Ketatanegaraan

    Meski tak banyak diketahui publik, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan rangkaian kegiatan sejak lebih dari setahun yang lalu untuk mendorong amandemen UUD 1945 untuk kelima kali. Seminar, f

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas