Rubrik

polhuk > politik > Hak Angket untuk Lemahkan KPK


Hak Angket untuk Lemahkan KPK

Banyak Anggota DPR Diduga Terlibat Korupsi

JAKARTA, KOMPAS — Rencana Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai sebagai bagian dari upaya DPR melemahkan KPK. Usulan hak angket itu juga menunjukkan, pemberantasan korupsi oleh KPK telah mengusik kepentingan DPR.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • KPK Terancam Bubar

    JAKARTA, KOMPAS Masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi terancam. Ini karena dalam draf RUU tentang revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat, disebutkan, komisi

  • Revisi UU dan Pelemahan KPK

    Kontroversi penegakan hukum di Indonesia ini memang unik dan menarik, apalagi kalau berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Betapa tidak, penegakan hukum di alam demokrasi ini akan selalu mel

  • Komnas HAM Perlu Terlibat

    SUKOHARJO, KOMPAS Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu membentuk tim gabungan pencari fakta untuk menelusuri kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Nove

  • Hak Angket untuk Lemahkan KPK

    JAKARTA, KOMPAS Rencana Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai sebagai bagian dari upaya DPR melemahkan KPK. Usulan hak angket itu ju

  • Penggeledahan KPK dan Ego Struktural DPR

    Pelaksanaan upaya paksa (dwang middelen atau coerciece force) merupakan bagian dari penegakan hukum yang harus dihormati, dan bukan sesuatu yang harus dipolemikkan. Sebab, sarana keberatan terhadap

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas