Rubrik

polhuk > politik > Segregasi Seusai Sejarah Baru


KEWARGANEGARAAN

Segregasi Seusai Sejarah Baru

"Yang dimaksud dengan 'orang-orang bangsa Indonesia asli' adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri."

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Menjadi Warga Negara Indonesia 100 Persen

    Wakil Panglima Besar Kogam Jenderal A Haris Nasution menyerukan kepada seluruh bangsa Indonesia dalam suatu apel siaga di Medan, Sumatera Utara, agar segera menjadikan warga negara Indonesia keturunan

  • Kewarganegaraan

    Setelah berada agak jauh, orang mulai melupakan ingar-bingar soal kewarganegaraan ganda seorang menteri yang masa jabatannya hanya berumur kurang dari sebulan. Apalagi, kasus pembatalan seorang anak s

  • Menteri dari Negara Asing

    Dua pekan setelah dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Presiden Joko Widodo, Arcandra Tahar langsung diempas isu besar tentang status kewarganegaraannya. Entah dari mana muasal

  • Mempertanyakan Peneguhan

    Pemerintah meneguhkan status kewarganegaraan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar sebagai warga negara Indonesia. Terminologi “meneguhkan“ disampaikan Menkumham Yasonna Lao

  • Hati-hati

    Pada 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar. Untuk sementara jabatan Menteri ESDM dirangkap oleh Menteri Koordinator bidang

  • Bangga Menjadi Warga Negara Indonesia

    Langit Jakarta berpayung awan kelabu. Rintik hujan yang jatuh tak menyurutkan niat ratusan pekerja yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia berunjuk rasa. Mereka menolak kebijakan

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas