Rubrik

polhuk > politik > Sel NIIS Ada di 16 Daerah


Sel NIIS Ada di 16 Daerah

Kondisi Marawi, Filipina, Berpengaruh ke Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Sel Negara Islam di Irak dan Suriah sudah ada di 16 daerah di Indonesia. Namun, aparat belum punya landasan hukum untuk menindak mereka. Padahal, sel ini bisa aktif setiap saat dan akan makin berbahaya jika sel NIIS di Marawi, Filipina, terdesak lalu lari ke Indonesia.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Penanganan Politik Uang Dioptimalkan

    JAKARTA, KOMPAS Badan Pengawas Pemilu akan mengoptimalkan fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menindak kejahatan politik uang. Diharapkan, penanganan kasus politik uang pada pemilihan kep

  • Presiden: Saya Ikuti Konstitusi

    JAKARTA, KOMPAS Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya dipilih oleh rakyat berdasarkan konstitusi dan akan tetap berpegang pada konstitusi. Konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Na

  • Sel NIIS Ada di 16 Daerah

    JAKARTA, KOMPAS Sel Negara Islam di Irak dan Suriah sudah ada di 16 daerah di Indonesia. Namun, aparat belum punya landasan hukum untuk menindak mereka. Padahal, sel ini bisa aktif setiap saat dan aka

  • Dana Kampanye Rawan Manipulasi

    JAKARTA, KOMPAS Dana kampanye pada pemilihan kepala daerah serentak 2015 disinyalir digunakan untuk money politic atau politik uang. Namun, Badan Pengawas Pemilu tidak memiliki kewenangan hukum untuk

  • Jembatan Timbang Diambil Alih Pusat

    MEDAN, KOMPASPemerintah pusat akan mengambil alih pengelolaan jembatan timbang dari pemerintah provinsi pada Januari 2017. Hal itu dilakukan agar fasilitas, sarana, dan prasarana jembatan timbang bisa

  • Momentum Merevisi UU Anti Terorisme

    Aksi teror di kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis (14/1) pekan lalu, mengentak kesadaran tentang masih adanya kekurangan dalam dasar hukum penanganan terorisme. Padahal, sudah sejak awal 2015, revisi Unda

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas