Rubrik

polhuk > politik > KPK: DPR Halangi Proses Hukum


KPK: DPR Halangi Proses Hukum

Polri Tidak Dapat Membantu Panitia Angket

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menilai permintaan Panitia Angket DPR untuk menghadirkan politisi Partai Hati Nurani Rakyat, Miryam S Haryani, merupakan bentuk menghalangi proses hukum. Merespons hal itu, Panitia Angket DPR berencana melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo ke polisi.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Panitia Angket KPK Ingin Hadirkan Miryam

    JAKARTA, KOMPAS Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ingin menghadirkan politisi Partai Hanura, Miryam S Haryani, yang saat ini ditahan KPK. Panitia Angket juga berencana meng

  • Politik Mengancam

    Anggota Panitia Angket DPR, Misbakhun, mengancam tidak memberi anggaran bagi Polri dan KPK. Alasannya, mereka tidak menghormati DPR. Politik ancam-mengancam tampaknya menjadi tren akhir-akhir ini. S

  • KPK: DPR Halangi Proses Hukum

    JAKARTA, KOMPAS Komisi Pemberantasan Korupsi menilai permintaan Panitia Angket DPR untuk menghadirkan politisi Partai Hati Nurani Rakyat, Miryam S Haryani, merupakan bentuk menghalangi proses hukum.

  • Panitia Angket Segera Bekerja

    JAKARTA, KOMPAS Setelah lima dari 10 fraksi di DPR mengirimkan anggotanya, panitia angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi akan memulai tugasnya. Namun, KPK mengingatkan, panitia angket

  • Bersama Menyuarakan Amanat Hati Nurani Rakyat

    “Vox populi vox Dei“, suara rakyat adalah suara Tuhan, adalah “maxim“ pemerintahan demokratis berbasis konsep dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat untuk memberi bobot betapa pentingnya menghormati s

  • Angket bagi Gubernur DKI

    Politik tak pernah berhenti. Aktor-aktor politik tak pernah mati. Belum habis sisa konflik Komisi Pemberantasan Korupsi-Kepolisian Negara Republik Indonesia, kini muncul perseteruan antara Gubernur DK

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas