Rubrik

polhuk > politik > MK Putus Uji Materi yang Diajukan KPU


PENYELENGGARA PEMILU

MK Putus Uji Materi yang Diajukan KPU

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi, Senin (10/7), akan memutus uji materi yang diajukan Komisi Pemilihan Umum terhadap sifat mengikat rapat konsultasi dalam menyusun peraturan teknis pemilihan. Putusan itu perlu diadopsi untuk dijadikan landasan relasi antarlembaga dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Persiapan Bisa Lebih Mulus

    JAKARTA, KOMPAS Mahkamah Konstitusi membatalkan sifat mengikat rapat konsultasi dalam menyusun peraturan teknis antara penyelenggara pemilu dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah di dalam U

  • MK Pertimbangkan Dahulukan UU Pilkada

    Jakarta, Kompas Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan untuk menyegerakan penyelesaian perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang jika memang ada kebutuhan mendesak. Namun, hal itu teta

  • MK Segera Registrasi Perkara

    JAKARTA, KOMPAS Mahkamah Konstitusi akan memberikan nomor perkara permohonan uji materi atas Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan Komisi Pemilihan Umum. Ber

  • MK Prioritaskan UU Pilkada

    JAKARTA, KOMPAS Seiring dengan tahapan pilkada serentak tahun 2017 yang kini telah memasuki masa pendaftaran calon, Mahkamah Konstitusi menjadikan penyelesaian perkara uji materi Undang-Undang Nomor

  • Rapat Konsultasi DPR Akan Jadi Penentu

    JAKARTA, KOMPAS Rapat konsultasi DPR dan pemerintah pekan depan akan menjadi penentu jadi atau tidaknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi direvisi. Preside

  • Seleksi Penyelenggara Pemilu Tidak Dianggarkan

    Jakarta, Kompas Masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu akan berakhir pada Maret 2017. Namun, hingga Rabu (22/6) kemarin, belum ada kementerian ataupun lembaga yang menga

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas