Rubrik

polhuk > politik > Pemerintah Dituntut Laksanakan Pancasila


PERPPU ORMAS

Pemerintah Dituntut Laksanakan Pancasila

JAKARTA, KOMPAS — Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jangan hanya menerapkan dimensi ideologis. Standar penilaian soal penerapan ideologi dan nilai-nilai Pancasila juga harus berlaku bagi pemerintah.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Penerapan Sanksi Dipangkas

    JAKARTA, KOMPAS Pemerintah merasa sulit mengendalikan keberadaan organisasi kemasyarakatan yang tak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Or

  • Opsi Pembubaran HTI Terus Dibahas

    JAKARTA, KOMPAS Hampir sebulan sejak Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengumumkan tekad pemerintah melakukan upaya hukum membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir In

  • Kaji Cermat Moratorium UN

    JAKARTA, KOMPAS Rencana pemerintah meninjau kembali pelaksanaan dan fungsi Ujian Nasional perlu dikaji secara cermat. Pasalnya, aturan-aturan mengenai hakikat dan tujuan pelaksanaan Ujian Nasional se

  • Penyaluran Bantuan Hibah Terkendala

    Bandung, Kompas Sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada periode Januari-Oktober 2015 masih menunda pemberian bantuan hibah kepada kelompok tani terkait

  • Korporatisme Negara

    Majelis Ulama Indonesia secara generik merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh para ulama pada 26 Juli 1975. Tetapi, dalam perjalanannya, MUI memiliki peranan strategis, khususnya dalam

  • Perppu Bukan untuk Organisasi Tertentu

    JAKARTA, KOMPAS Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak perlu dikhawatirkan. Selain pembubaran ormas akan dilakukan secara bertahap,

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas