Rubrik

polhuk > politik > Deklarasi Tak Cukup Menangkal Terorisme


Deklarasi Tak Cukup Menangkal Terorisme

Polri: Telegram Dipakai Teroris

JAKARTA, KOMPAS — Untuk menangkal berbagai paham yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, deklarasi antiradikalisme dan terorisme terus dilakukan oleh perguruan tinggi dan sejumlah kelompok. Namun, deklarasi tidak cukup jika tanpa pengajaran agama yang baik dan benar.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Toleransi Terus Memudar

    jakarta, kompas Tahun 2016 diwarnai oleh narasi penonjolan politik identitas yang rentan dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengambil untung dari situasi. Hal itu juga memicu memudarny

  • Nasib Bahasa dan Penyekapan

    Malu Berbahasa IndonesiaSetiap kali menyambut hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, kita diingatkan dengan semboyan ”Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa”. Namun, semakin bertambah usia bangsa Indonesia d

  • Kilas Luar Negeri

    Indonesia Berkomitmen Perkuat Perdamaian Memperingati 70 Tahun PBB dan Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia berkomitmen memperkuat kerja sama dengan PBB. Kerja sama itu, antara lai

  • Polisi

    Selama kurun waktu tiga tahun, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dengan dugaan kasus pelangga

  • ORI Temukan Pungli E-KTP di 13 Provinsi

    JAKARTA, KOMPAS Hasil investigasi tim Ombudsman Republik Indonesia menemukan pengurusan kartu tanda penduduk elektronik di 13 provinsi masih diwarnai praktik pungutan liar. Hal ini disebabkan lemahnya

  • Penjelasan Teknis Kebiri Ditunggu

    JAKARTA, KOMPAS Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menunda pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. Alasannya, masih ada e

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas