Rubrik

polhuk > politik > Di Balik Polemik Syarat Capres


RUU PENYELENGGARAAN PEMILU

Di Balik Polemik Syarat Capres

Tiga jam berlalu, lobi antara fraksi-fraksi di DPR bersama pemerintah untuk membahas lima isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Kamis (13/7) malam, akhirnya usai. Namun, lobi tertutup yang telah digelar untuk kesekian kalinya dalam satu bulan terakhir itu harus kembali menemui jalan buntu.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • UU Pemilu Disahkan Selambatnya Mei 2017

    JAKARTA, KOMPAS Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama pimpinan Dewan Per-wakilan Rakyat menargetkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu sudah disahkan selambatnya pada Mei 2017. Untuk

  • Penyelenggara Dipanggil

    JAKARTA, KOMPAS Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar rapat dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Badan Pengawas Pemilu har

  • Pansus ke Jerman dan Meksiko

    JAKARTA, KOMPAS Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan perjalanan ke Jerman dan Meksiko untuk mempelajari pemilu di kedua nega

  • Pansus Usul Waktu Ditambah

    JAKARTA, KOMPAS Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu mempertimbangkan menambah waktu pembahasan RUU itu. Konsekuensinya, tahapan Pemilu 2019 perlu disesuaikan agar tidak

  • Fokus ke Isu Substansial

    Jakarta, Kompas Dengan waktu pembahasan yang hanya tinggal enam pekan sampai 28 April 2017, pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu seharusnya difokuskan ke isu-isu substansial

  • Keterlambatan RUU Bisa Ganggu Jadwal KPU

    JAKARTA, KOMPAS Anggota Tim Ahli Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Djohermansyah Djohan, mengatakan, keterlambatan penyerahan RUU Penyelenggaraan Pemilu akan mengganggu jadwal tahapan p

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas