Rubrik

polhuk > politik > Abai dari Realitas Politik 2014


BUDAYA POLITIK

Abai dari Realitas Politik 2014

Ongkos politik begitu besar harus dikeluarkan calon anggota legislatif agar bisa terpilih pada Pemilu 2014. Biaya politik tinggi ini kerap menjerumuskan mereka pada korupsi saat sudah menjabat. Namun, seperti lupa pada realitas itu, perbaikan tak maksimal diupayakan saat pembahasan regulasi pemilu.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Pemerintah Sepakat Ubah Sistem Pemilihan

    JAKARTA, KOMPAS Kementerian Dalam Negeri mengikuti kehendak sejumlah partai politik yang menginginkan perubahan sistem pemilihan dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup pada Pemilu 20

  • Kilas Politik & Hukum

    Ongkos Politik Tinggi Sebabkan KorupsiTingginya ongkos politik ditengarai menjadi salah satu sebab maraknya korupsi di kalangan pejabat publik, tak terkecuali anggota DPR. Praktik mafia anggaran di DP

  • Rekapitulasi Pemilu 2019 Mengikuti Pilkada

    JAKARTA, KOMPAS Model rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum 2019 akan mengikuti alur rekapitulasi pemilihan kepala daerah serentak, yakni dari tempat pemungutan suara langsung direkap

  • Posisi Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2019 Dikaji

    BALIKPAPAN, KOMPAS Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta Rapat Pimpinan Nasional II Golkar mendiskusikan calon wakil presiden dari calon presiden yang diusung Golkar, Joko Widodo

  • Biaya Politik Jadi Persoalan

    JAKARTA, KOMPAS Biaya operasional politik yang tinggi menjadi kendala bagi partai politik dalam beraktivitas. Hal tersebut akhirnya mendorong parpol untuk cenderung mencari figur ketua umum dengan mo

  • Moral Politik Para Politisi Hilang

    JAKARTA, KOMPAS Dugaan penggunaan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta proyek pembangkit listrik di Timika dan saham kosong kepa

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas