Rubrik

polhuk > politik > DPR dan Pemerintah Dinilai Lengah


RUU PEMILU

DPR dan Pemerintah Dinilai Lengah

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu lengah menyempurnakan beberapa aturan yang dibutuhkan untuk penguatan demokrasi di Indonesia. DPR dan pemerintah lebih banyak berkutat dengan isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan eksistensi dan kepentingan jangka pendek masing-masing.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan login untuk mengakses artikel lengkapnya. Daftar dan dapatkan akses selama 7 hari untuk pengguna baru!

Baca Juga

  • Moratorium Alih Status PTS Dinilai Baik

    Jakarta, Kompas Langkah pemerintah melanjutkan moratorium alih status perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri disambut baik. Sebab, alih status harus didasarkan kajian dan arah yang j

  • Keterampilan Mengelola Usaha Masih Rendah

    Surabaya, Kompas Anak muda di Indonesia saat ini berlomba merealisasikan ide mereka menjadi sebuah usaha rintisan atau startup. Antusiasme anak muda ini menjadi potensi untuk menumbuhkan perekonomia

  • Pungli di Antara Perbaikan Birokrasi

    Perbaikan kinerja aparatur sipil negara selama dua tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla menunjuk ke arah yang positif. Secara umum, publik mengapresiasi perbaikan kualitas layanan ASN di berbaga

  • Atlet Masih Tunggu Alat

    JAKARTA, KOMPAS Hingga 61 hari sebelum pembukaan SEA Games Kuala Lumpur 2017, sejumlah atlet peserta Program Indonesia Emas belum menerima peralatan yang dibutuhkan untuk berkompetisi. Ketua Konting

  • Hidangan Balita dari Roti

    Kesehatan anak dapat dicapai melalui upaya pemberian makan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan gizinya. Makan seimbang adalah makan sesuai komposisi bahan makanan yang dibutuhkan tubuh dalam porsi

  • Sertifikasi Situ Dimulai

    DEPOK, KOMPAS Pemerintah pusat memulai pembuatan sertifikat untuk 21 situ atau danau kecil yang terbentuk secara alami di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sertifikat kepemilikan lahan

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas