Rubrik

polhuk > politik > Legitimasi Aturan Bisa Dipersoalkan


Legitimasi Aturan Bisa Dipersoalkan

Kode Etik Penyelenggara Pemilu Belum Disahkan

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang kode etik penyelenggara pemilu belum bisa diundangkan karena menunggu konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Akibatnya, legitimasi formal peraturan DKPP dipertanyakan.

Ingin membaca artikel selengkapnya?

Inilah alasan Anda sebaiknya berlangganan

KUNJUNGI KOMPAS KIOSK >

Dunia Baru Informasi Digital

+ Unlimited Website Access + Mobile & Tablet Apps + Exclusive Breaking News


Silakan daftar dan login untuk mengakses artikel lengkapnya.

KOMENTAR

Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
Login untuk submit komentar.

Kembali ke Atas