Rubrik

sosok > Penyidik "Par Excellence" KPK

Sosok Halaman 16 Kompas

Penyidik "Par Excellence" KPK

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Saat itu Novel Baswedan masih menyandang pangkat komisaris polisi. Statusnya masih sebagai polisi yang ditugaskan menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 30 Juli 2012, ia memimpin penggeledahan di markas Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jalan MT Haryono, Jakarta.

Penggeledahan seharusnya mudah. Novel bersama sekitar 30 petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan enam mobil tiba sejak pukul 16.00. Semua lancar. Petugas jaga di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mempersilakan pegawai KPK menggeledah beberapa tempat dan menunjukkan tempat penyimpanan arsip kepada petugas KPK.

Pukul 22.00, upaya penggeledahan KPK terhenti. Sejumlah perwira Bareskrim Mabes Polri membawa anak buahnya datang. Setidaknya ada dua perwira berpangkat komisaris besar yang datang. Mereka menanyakan upaya penggeledahan KPK.

Suasana sangat tegang. Perwira Bareskrim menanyakan izin dari Kepala Polri saat itu, Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Novel tahu, perwira yang menanyakan izin tersebut seniornya di Polri. Dengan keberanian yang mungkin jarang dimiliki perwira menengah seusianya, Novel dengan tenang menghadapi seniornya di kepolisian itu.

"Maaf, Bang, kami hanya menjalankan tugas. Ini surat izin dari pengadilan untuk penggeledahan yang kami lakukan," ujar Novel kepada seniornya itu.

Penggeledahan itu sempat tertahan hingga subuh keesokan harinya. Pimpinan KPK terpaksa datang menemani anak buahnya yang masih tertahan di Korlantas. Dari Polri, Kepala Bareskrim saat itu, Komisaris Jenderal Sutarman, juga hadir.

KPK ketika itu tengah menyidik korupsi pengadaan simulator berkendara untuk ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korlantas. Kasus ini menjadikan Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka. Belakangan, Djoko divonis 18 tahun penjara, harus membayar ganti rugi sebesar Rp 32 miliar, dan harta bendanya senilai lebih dari Rp 54 miliar disita untuk negara. Untuk pertama kali, KPK berhasil menyerat perwira tinggi polisi yang masih aktif ke penjara karena korupsi.

Ketegangan

Inilah awal mula ketegangan hubungan KPK dengan Polri. Ini juga yang menjadi awal cerita Novel berada di saga antara KPK dan Polri. Pada 5 Oktober 2012, sekitar pukul 21.30, sejumlah perwira polisi berpakaian preman masuk ke lobi Gedung KPK. Kedatangan mereka tidak lama setelah komisi itu memeriksa Djoko sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator.

Sebagian polisi yang datang ke Gedung KPK malam itu dari Polda Bengkulu. Mereka hendak menangkap Novel yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan tersangka pencurian sarang burung walet tahun 2004. Tahun 2004, Novel menjabat Kepala Satuan Reskrim Polres Bengkulu. Novel dan anak buahnya dianggap teledor dan mengakibatkan tersangka meninggal dunia. Padahal, menurut Novel, dirinya sudah pernah disidang etik dalam kasus ini dan dinyatakan tak bersalah.

Selepas bertugas di Bengkulu, Novel pun menjadi polisi yang dianggap berprestasi dan lolos seleksi menjadi penyidik di KPK tahun 2007. Penetapan Novel sebagai tersangka untuk kasus yang terjadi bertahun-tahun silam ini kemudian dinilai sebagai upaya kriminalisasi. Belakangan, kasus ini menyita perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang ketika itu menilai Polri tak tepat memproses Novel. Apalagi karena kasusnya baru dimunculkan setelah Novel ikut menyidik kasus korupsi petinggi Polri.

Sejak itu, kasus Novel di Bengkulu ini tak pernah mencuat lagi. Namun, efeknya masih ada. Sejumlah perwira polisi yang menjadi penyidik KPK, termasuk Novel, kemudian ramai-ramai mengajukan diri sebagai pegawai tetap KPK dan mundur dari kepolisian.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 April 2017, di halaman 16 dengan judul "Penyidik "Par Excellence" KPK".

    KOMENTAR

    Ayo sampaikan pendapat Anda tentang artikel ini!
    Login untuk mengirim komentar.

    Kembali ke Atas