Rubrik

GALERI > PODCAST > BERITA KOMPAS

BERITA KOMPAS

Berita Kompas, 10 April 2017 pukul 17.00-20.00 WIB

Senin, 10 April 2017 | 21:04 WIB

    Berita Kompas, 10 April 2017 pukul 12.00-14.00 WIB

    Senin, 10 April 2017 | 21:04 WIB

    Berita Kompas, Senin 10 April 2017, pukul 06.00-10.00 WIB

    Senin, 10 April 2017 | 17:54 WIB

    Berita Kompas, Minggu 26 Maret 2017 pukul 17.00-20.00 WIB

    Rabu, 29 Maret 2017 | 17:09 WIB

    Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi Akan Transparan

    Berita Kompas, Selasa (31/1/2017) siang, antara lain, staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi memastikan bahwa proses penggantian hakim konstitusi Patrialis Akbar akan dilakukan secara transparan dan terbuka melalui panitia seleksi. Selain diisi oleh perwakilan pemerintah, panitia seleksi nantinya akan diisi oleh para tokoh masyarakat yang punya kapasitas. Panitia seleksi akan minta bantuan KPK dan PPATK untuk mengecek rekam jejak calon. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengganti status izin PT Freeport Indonesia yang tadinya berbentuk kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar perusahaan asal AS itu bisa melanjutkan ekspor konsentrat. Presiden AS Donald Trump memecat pelaksana tugas Jaksa Agung Sally Yates yang diangkat Barack Obama. Pemecatan terjadi setelah Yates memerintahkan para jaksa di Departemen Kehakiman untuk tidak melaksanakan instruksi presiden yang kontroversial terkait keimigrasian. Selasa, 31 Januari 2017 | 15:54 WIB

    Pemerintah Prioritaskan Penyelesaian Lima Kasus HAM Berat

    Berita Kompas, Selasa (31/1/2017) pagi, melaporkan, Menkopolhukam Wiranto mengatakan, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan penyelesaian lima kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Lima kasus tersebut adalah peristiwa Wamena (2003), Waisor (2001), Painiai (2014), Mapenduma (2016) dan Biak Numfor (1998). Berita lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan mengambil alih tanah-tanah yang sengaja ditelantarkan oleh pemiliknya. Ketentuan itu ada dalam PP No 11/2010. Sementara itu, para wakil rakyat Irak, Senin kemarin, menyerukan kepada pemerintah agar melarang warga AS masuk ke negeri tersebut. Langkah tersebut merupakan balasan atas kebijakan Presiden Donald Trump yang melarang warga Irak dan enam negara lain masuk ke AS. Selasa, 31 Januari 2017 | 15:09 WIB

    Komisi Yudisial Dukung Pembentukan MKHK

    Berita Kompas, Senin (30/1/2017) siang, melaporkan, juru bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi menyatakan, KY mendukung pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK). Majelis itu dibentuk untuk menindaklanjuti penangkapan hakim konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. MKHK akan merekomendasikan status hakim yang diduga melanggar aturan atau etika. Sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah pemberhentian. Namun, hakim yang disidang berhak untuk membela diri. Berita lain, Polres Karanganyar menetapkan dua tersangka dalam kasus penyiksaan terhadap dua peserta pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam (Mapala) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Kabag Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, dua tersangka adalah M Wahyudi (Yudi) dan Angga Septiawan (Waluyo). Dari mancanegara dilaporkan, penguasa pemberontak Houti di Yaman mengatakan, adalah hak kedaulatan Pemerintah AS untuk melarang sementara warga Yaman melakukan perjalanan ke AS. Tapi upaya memasukkan Yaman atau warganya sebagai kemungkinan biang terorisme dan ekstremisme adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak sah. Senin, 30 Januari 2017 | 15:59 WIB

    Komisi Yudisial Tentukan Wakil di Majelis Kehormatan MK

    Berita Kompas, Senin (30/1/2017) pagi, antara lain tentang Komisi Yudisial (KY) hari ini akan mengadakan rapat internal untuk menentukan siapa perwakilan KY yang turut dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Pembentukan MKHK tersebut menyusul tertangkapnya hakim konstitusi Patrialis Akbar karena diduga menerima suap. Menurut Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari, sejauh ini MK belum menyampaikan surat resmi tentang pembentukan MKHK tersebut. Namun, informasi secara lisan telah disampaikan kepada Sekjen KY dan langsung ditindaklanjuti. Sementara itu mantan Ketua KY Suparman Marzuki mengingatkan, kasus Patrialis Akbar menunjukkan perlunya dilakukan revsi terhadap Undang-Undang tentang MK. Revisi ditujukan pada rekrutmen hakim konstitusi yang selama ini bersifat penunjukan. Senin, 30 Januari 2017 | 15:49 WIB

    Proyek KA Cepat Jakarta-Surabaya Terhalang Perlintasan Sebidang

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya masih terhalang 988 perlintasan sebidang, Jumlah itu belum termasuk perlintasan sebidang yang kecil yang dilalui kendaraan bermotor. Jumat, 27 Januari 2017 | 11:15 WIB

    Tertibkan Kegiatan Kampus Bernuansa Kekerasan

    Menristek dan Dikti M. Nasir meminta agar semua kegiatan kampus bernuansa kekerasan segera ditertibkan. Kamis, 26 Januari 2017 | 12:00 WIB

    • 10
    • 30
    • 50
    • per halaman