Rubrik

GALERI > PODCAST > BERITA KOMPAS

BERITA KOMPAS

Berita Kompas, 10 April 2017 pukul 17.00-20.00 WIB

Senin, 10 April 2017 | 21:04 WIB

    Berita Kompas, 10 April 2017 pukul 12.00-14.00 WIB

    Senin, 10 April 2017 | 21:04 WIB

    Berita Kompas, Senin 10 April 2017, pukul 06.00-10.00 WIB

    Senin, 10 April 2017 | 17:54 WIB

    Berita Kompas, Minggu 26 Maret 2017 pukul 17.00-20.00 WIB

    Rabu, 29 Maret 2017 | 17:09 WIB

    Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi Akan Transparan

    Berita Kompas, Selasa (31/1/2017) siang, antara lain, staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi memastikan bahwa proses penggantian hakim konstitusi Patrialis Akbar akan dilakukan secara transparan dan terbuka melalui panitia seleksi. Selain diisi oleh perwakilan pemerintah, panitia seleksi nantinya akan diisi oleh para tokoh masyarakat yang punya kapasitas. Panitia seleksi akan minta bantuan KPK dan PPATK untuk mengecek rekam jejak calon. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengganti status izin PT Freeport Indonesia yang tadinya berbentuk kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar perusahaan asal AS itu bisa melanjutkan ekspor konsentrat. Presiden AS Donald Trump memecat pelaksana tugas Jaksa Agung Sally Yates yang diangkat Barack Obama. Pemecatan terjadi setelah Yates memerintahkan para jaksa di Departemen Kehakiman untuk tidak melaksanakan instruksi presiden yang kontroversial terkait keimigrasian. Selasa, 31 Januari 2017 | 15:54 WIB

    Pemerintah Prioritaskan Penyelesaian Lima Kasus HAM Berat

    Berita Kompas, Selasa (31/1/2017) pagi, melaporkan, Menkopolhukam Wiranto mengatakan, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan penyelesaian lima kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Lima kasus tersebut adalah peristiwa Wamena (2003), Waisor (2001), Painiai (2014), Mapenduma (2016) dan Biak Numfor (1998). Berita lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan mengambil alih tanah-tanah yang sengaja ditelantarkan oleh pemiliknya. Ketentuan itu ada dalam PP No 11/2010. Sementara itu, para wakil rakyat Irak, Senin kemarin, menyerukan kepada pemerintah agar melarang warga AS masuk ke negeri tersebut. Langkah tersebut merupakan balasan atas kebijakan Presiden Donald Trump yang melarang warga Irak dan enam negara lain masuk ke AS. Selasa, 31 Januari 2017 | 15:09 WIB

    Komisi Yudisial Dukung Pembentukan MKHK

    Berita Kompas, Senin (30/1/2017) siang, melaporkan, juru bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi menyatakan, KY mendukung pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK). Majelis itu dibentuk untuk menindaklanjuti penangkapan hakim konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. MKHK akan merekomendasikan status hakim yang diduga melanggar aturan atau etika. Sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah pemberhentian. Namun, hakim yang disidang berhak untuk membela diri. Berita lain, Polres Karanganyar menetapkan dua tersangka dalam kasus penyiksaan terhadap dua peserta pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam (Mapala) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Kabag Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, dua tersangka adalah M Wahyudi (Yudi) dan Angga Septiawan (Waluyo). Dari mancanegara dilaporkan, penguasa pemberontak Houti di Yaman mengatakan, adalah hak kedaulatan Pemerintah AS untuk melarang sementara warga Yaman melakukan perjalanan ke AS. Tapi upaya memasukkan Yaman atau warganya sebagai kemungkinan biang terorisme dan ekstremisme adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak sah. Senin, 30 Januari 2017 | 15:59 WIB

    Komisi Yudisial Tentukan Wakil di Majelis Kehormatan MK

    Berita Kompas, Senin (30/1/2017) pagi, antara lain tentang Komisi Yudisial (KY) hari ini akan mengadakan rapat internal untuk menentukan siapa perwakilan KY yang turut dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Pembentukan MKHK tersebut menyusul tertangkapnya hakim konstitusi Patrialis Akbar karena diduga menerima suap. Menurut Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari, sejauh ini MK belum menyampaikan surat resmi tentang pembentukan MKHK tersebut. Namun, informasi secara lisan telah disampaikan kepada Sekjen KY dan langsung ditindaklanjuti. Sementara itu mantan Ketua KY Suparman Marzuki mengingatkan, kasus Patrialis Akbar menunjukkan perlunya dilakukan revsi terhadap Undang-Undang tentang MK. Revisi ditujukan pada rekrutmen hakim konstitusi yang selama ini bersifat penunjukan. Senin, 30 Januari 2017 | 15:49 WIB

    Proyek KA Cepat Jakarta-Surabaya Terhalang Perlintasan Sebidang

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya masih terhalang 988 perlintasan sebidang, Jumlah itu belum termasuk perlintasan sebidang yang kecil yang dilalui kendaraan bermotor. Jumat, 27 Januari 2017 | 11:15 WIB

    Tertibkan Kegiatan Kampus Bernuansa Kekerasan

    Menristek dan Dikti M. Nasir meminta agar semua kegiatan kampus bernuansa kekerasan segera ditertibkan. Kamis, 26 Januari 2017 | 12:00 WIB

    Presiden Kabulkan Grasi untuk Antasari Ashar

    Berita Kompas edisi Rabu (25/1/2017) siang merangkum berita-berita mengenai pemberian grasi untuk Antasari Ashar, kerawanan kamtibmas, integritas pejabat untuk jabatan strategis, kecelakaan kapal di Malaysia, peningkatan kinerja Polri, akuntabilitas pemerintah daerah, penutupan sesi pertama perdagangan saham, deportasi warga Indonesia dari Turki, dan kicauan Twitter Fachri Hamzah. Rabu, 25 Januari 2017 | 20:44 WIB

    Polda Kepri dan PDRM Usut Tenggelamnya Kapal TKI

    Polda Kepulauan Riau akan berkoordinasi dengan Polisi Di Raja Malaysia untuk mengusut tenggelamnya kapal yang membawa TKI dan menewaskan 12 orang di perairan Johor, Malaysia, Senin (23/1/2017) pagi. Rabu, 25 Januari 2017 | 13:34 WIB

    "Presidential Threshold" Cegah Koalisi Pragmatis

    Berita Kompas edisi Selasa (24/1/2017) siang berisi rangkuman berita mengenai presidential threshold, kasus dugaan makar, kasus dugaan penistaan agama, rapat konsultasi pemerintah-MPR, WNI korban kecelakaan kapal di Malaysia, pelanggaran di sektor perikanan, dan kasus penghinaan lambang negara Selasa, 24 Januari 2017 | 18:19 WIB

    70.000 Anggota Polri Amankan Pilkada Serentak 15 Februari

    Sebanyak 70.000 anggota Polri dari 430.000 kekuaran Polri dikerahkan untu mengamankan Pilkada serentak di 100 Provinsi, Kota dan Kabupaten di Indonesia pada 15 Februari 2017 mendatang. Selasa, 24 Januari 2017 | 11:34 WIB

    Presiden Ingin Respons Cepat Kebakaran Hutan

    Presiden Joko Widodo ingin jajarannya di pusat dan daerah merespons cepat jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.Senin, 23 Januari 2017 | 16:49 WIB

    Indonesia Dirikan Dua Sekolah di Myanmar

    Indonesia mendirikan dua sekolah di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.Senin, 23 Januari 2017 | 16:44 WIB

    KPU Soal Lembaga Survei Tak Terdaftar

    Berita Kompas, Sabtu (21/1/2017) siang, antara lain tentang Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta yang menegaskan, tidak memiliki otoritas untuk memberikan sanksi kepada lembaga survei yang tidak terdaftar tetapi merilis hasil survei Pilkada DKI Jakarta. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menyatakan, pihaknya hanya dapat mengumumkan kepada publik bahwa lembaga survei yang dimaksud sebenarnya tidak terdaftar sebagai lembaga yang dapat mempublikasikan hasil survei dan hitung cepat (quick count) ketika pemungutan suara berlangsung nanti. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya akan mengambil keputusan terkait polemik beruang madu yang diduga kelaparan di Kebun Binatang Bandung (KBB). Siti menyatakan, telah mengirim tim ke KBB untuk memantau kondisi beruang. Hasil pemantauan digunakan untuk mengambil keputusan yang proporsional. Sebuah truk tangki penuh muatan bahan kimia cair untuk bahan pencampur pembuatan kertas terbalik di jalan lintas timur Palembang-Ogan Ilir, Sabtu pukul 04.00 WIB. Akibatnya, belasan ton bahan kimia cair tumpah di badan jalan dan masuk ke halaman warga. Petugas menduga, kecelakaan akibat pengemudi mengantuk. Tidak ada korban jiwa, namun bahan kimia dikhawatirkan berdampak buruk bagi warga. Sabtu, 21 Januari 2017 | 23:05 WIB

    KPK Dalami Dana Suap Rolls Royce

    Berita Kompas, Sabtu (21/1/2017) pagi, melaporkan, KPK meyakini bukan hanya mantan Direktur Utama PT Garuda Tbk Emirsyah Satar saja yang disuap terkait pengadaan mesin pesawat Garuda dari Rolls Royce. Untuk mendalami aliran dana suap ke pihak lain, KPK mencegah dua mantan anak buah Emirsyah di Garuda, yaitu Hadinoto Sudikno dan Agus Wahyudo serta seorang lain dari pihak swasta Seliwati Raharja, dari perjalanan ke luar negeri. Donald Trump resmi menjadi Presiden AS ke-45 dengan tantangan besar menanti di hadapannya, yaitu apakah dapat menyatukan kembali rakyat AS yang terpecah belah. Trump berjanji akan membuat AS kembali berjaya. Berita terakhir, rencana pemerintah membentuk Dewan Kerukunan Nasional untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara non yudisial dipertanyakan. Sebagian pihak, termasuk Komnas HAM, pesimistis pembentukan dewan tersebut sebagai solusi yang tepat. Sabtu, 21 Januari 2017 | 22:50 WIB

    Polisi Menyidik Kasus Penghinaan Pancasila

    Berita Kompas edisi Jumat (20/1/2017) siang merangkum berbagai topik menarik berikut: penyidikan kasus penghinaan Pancasila, kebijakan desentralisasi pasukan dan pangkalan militer TNI, info palsu penerimaan calon pegawai negeri sipil, pergerakan IHSG, persiapan debat kedua pilkada DKI Jakarta, kasus suap melibatkan Emirsyah Satar, dan unjuk rasa di Filipina mengecam Donald Trump. Jumat, 20 Januari 2017 | 16:24 WIB

    Polisi Belum Pastikan Penyebab Kebakaran Pasar Senen

    Berita Kompas edisi Jumat (20/1/2017) pagi merangkum topik-topik menarik mengenai penyelidikan kebakaran Pasar Senen, penyelidikan dugaan korupsi pengelolaan dana bansos DKI Jakarta 2014 dan 2015, antisipasi upacara pelantikan Donald Trump, polemik mengenai kebijakan sekolah gratis, pengiriman detonator ilegal, penyalahgunaan kebijakan bebas visa, pembukaan perdagangan saham, dan program pengampunan pajak. Jumat, 20 Januari 2017 | 11:29 WIB

    Kapolri Perintahkan Jajarannya Selidiki Dugaan Penghinaan Terhadap Bendera Merah Putih

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki dugaan penghinaan terhadap bendera Merah Putih ketika aksi unjuk rasa di Mabes Polri pada Senin lalu. Tito mengatakan akan segera memanggil koordinator dan penanggung jawab aksi. Rabu, 18 Januari 2017 | 15:34 WIB

    Kapolri Pastikan Tak akan Copot Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya

    Kapolri pastikan tak akan copot Kapolda Jabar dan Kapolda Metro JayaRabu, 18 Januari 2017 | 12:29 WIB

    Kapolri: Fatwa MUI Berimplikasi Luas

    Berita Kompas edisi Selasa (17/1/2017) siang merangkum cuplikan berita mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia, kasus penistaan agama, boikot pelantikan Donald Trump, kasus kejahatan seksual terhadap anak, pengawasan ormas, penerbangan menjelang libur Imlek, dana alokasi khusus fisik, pembangunan ruas tol, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selasa, 17 Januari 2017 | 16:39 WIB

    Puluhan Ribu Warga DKI Belum Lakukan Perekaman KTP Elektronik

    Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi mengatakan 77.384 dari 7.312.826 penduduk Jakarta belum melakukan perekaman KTP elektronik.Selasa, 17 Januari 2017 | 13:14 WIB

    Subsidi Energi akan Dintegrasikan dalam KKS

    Berita Kompas edisi Sabtu (14/1/2017) pagi merangkum cuplikan berita mengenai subsidi energi bagi masyarakat tidak mampu, ketimpangan kesejahteraan masyarakat, debat publik calon gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta, kunjungan kerja Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, pengawasan STIP, pengurangan jumlah bank umum, penguatan aturan RTRW, dan bursa komoditas. Sabtu, 14 Januari 2017 | 11:38 WIB

    Presiden Hormati Niat Prabowo Jadi Capres 2019

    Berita Kompas, Jumat (13/1/2017) siang, antara lain melaporkan, staf khusus presiden bidang komunikasi Johan Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo menghormati kesiapan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Penyidik KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi e-KTP. KPK memeriksa tiga saksi dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Pemerintah Inggris mengeluarkan perintah evakuasi kepada warga yang bermukim di tepi pantai bagian selatan, Kamis waktu setempat atau Jumat waktu Indonesia barat. Hal itu menyusul keluarnya tujuh peringatan badai dari Badan Lingkungan Hidup yang menyatakan, akan terjadi banjir dahsyat yang mengancam keselamatan jiwa warga. Kondisi darurat ini menyusul badai salju besar yang melanda Skotlandia, Irlandia Utara, dan sebagian Inggris Raya. Salah satu dampaknya, 80 penerbangan di Bandara Heathrow dibatalkan. Sabtu, 14 Januari 2017 | 00:13 WIB

    Izin Ekspor Konsentrat Mentah Bisa Dicabut

    Berita Kompas edisi Jumat (13/1/2017) pagi merangkum cuplikan berita mengenai perizinan ekspor konsentrat mentah, pemberhentian kepala daerah, pemeriksaan M Rizieq Shihab, pilkada DKI Jakarta, penyebaran pasukan TNI, puting beliung di Pangkep, pembukaan perdagangan saham, pembangunan Balai Ekonomi Desa di Borobudur, dan pembagian bibit cabai. Jumat, 13 Januari 2017 | 11:48 WIB

    Kementerian BUMN Petakan Keberadaan Pabrik Gula

    Kementerian BUMN bersama perusahaan negara produsen gula saat ini tengah mengevaluasi keberadaan pabrik gula. Kamis, 12 Januari 2017 | 15:58 WIB

    Kuota Haji Indonesia Naik

    Kuota haji Indonesia naik menjadi 211.000 orang mulai tahun ini dari sebelumnya 168.800 orang.Kamis, 12 Januari 2017 | 12:18 WIB

    Presiden Tandatangani Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental

    Berita Kompas, Rabu (11/1/2017) siang, melaporkan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden No 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Inpres tersebut bertujuan memperbaiki serta membangun karakter bangsa dalam melaksanakan revolusi mental. Gerakan nasional itu berisi instruksi kepada para pejabat pemerintahan, termasuk kepala daerah, untuk mempersiapkan strategi dalam menjalankan gerakan itu. Sementara itu, Pansus DPR untuk Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu akan melakukan pertemuan dengan media massa pada pekan depan. Pansus ingin meminta masukan terkait masalah Pemilu serta peran media massa dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2019. Berita terakhir, Kantor Imigrasi Aceh mendeportasi 17 imigran asal Srilanka yang terdampar di perairan Banda Aceh pada tahun 2016. Ke-17 warga asing itu dipulangkan dengan pengawalan International Organisation for Migration, Selasa malam. Rabu, 11 Januari 2017 | 23:24 WIB

    • 10
    • 30
    • 50
    • per halaman