Rubrik

GALERI > PODCAST > BERITA KOMPAS

BERITA KOMPAS

Pesan Persaudaraan dan Perdamaian Natal

Berita Kompas edisi Rabu (28/12/2016) pagi merangkum cuplikan berita mengenai perayaan Natal bersama nasional di Tondano, tenaga kerja asal Tiongkok, pudarnya nilai-nilai sosial, pasca banjir di Bima, pembunuhan di Pulomas, penggeledahan di rumah anggota DPR, pengembangan pembangkit listrik energi baru terbarukan, dan pembukaan perdagangan saham. Rabu, 28 Desember 2016 | 14:04 WIB

    DPR Belum Pernah Bahas Pembelian Helikopter AW101

    Berita Kompas, Selasa (27/12/2016) siang, antara lain berisi penegasan DPR bahwa belum pernah membahas pembelian helikopter untuk pengangkutan pasukan tempur dalam rapat kerja dengan TNI. Hal itu dikemukakan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menanggapi kabar pembelian helikopter AW101 oleh TNI AU. Majelis hakim kasus penodaan agama mengatakan, nota keberatan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama bukan eksepsi. Majelis hakim menilai, keberatan Basuki sudah berkaitan dengan materi dakwaan dan dapat dibuktikan dalam sidang pembuktian. Menurut majelis, keberatan Basuki dapat menjadi pertimbangan pada vonis nanti. Sidang akan dilanjutkan, Selasa depan, di Auditorium Kementerian Pertanian di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tiba di Hawaii untuk kunjungan di Pearl Harbour, pangkalan militer Amerika yang diserang Jepang. Abe didampingi Presiden AS Barack Obama dalam kunjungan itu. Selasa, 27 Desember 2016 | 15:29 WIB

    Perayaan Natal Aman karena Toleransi Masyarakat

    Berita Kompas, Selasa (27/12/2016) pagi, melaporkan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyatakan, situasi aman perayaan Natal terjadi berkat toleransi di antara masyarakat. Operasi Lilin Jaya 2016 yang digelar untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru banyak dibantu oleh kelompok masyarakat, seperti Barisan Ansor Serba Guna (Banser) NU dan pengurus Masjid Istiqlal. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan kerugian dan kerusakan akibat banjir di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat, mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Sebanyak 105.753 warga terdampak langsung banjir yang merendam 33 desa di lima kecamatan. Berita lain, anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro mendesak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyelidiki kasus tergelincirnya pesawat Wings Air ATR 72600 dengan nomor penerbangan IW 1896 di Bandara Achmad Yani Semarang, Minggu kemarin. Nizar meminta manajemen Lion Air sebagai pengelola Wings Air menyampaikan informasi apa adanya kepada tim KNKT. Selasa, 27 Desember 2016 | 12:29 WIB

    Puluhan Napi Kabur dari Lapas Banjarbaru

    Berita Kompas, Senin (26/12/2016) siang, berisi antara lain kaburnya puluhan narapidana dan tahanan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin dini hari tadi. Kepolisian Resor Banjarbaru menyatakan, 17 orang berhasil ditangkap, empat lain telah diamankan tapi belum diserahkan ke Mapolres. Seluruh napi yang melarikan diri akan diperiksa di Mapolres. Jika sudah selesai akan dikembalikan ke Lapas. Sementara itu, Jumlah penumpang meningkat di Bandara Soekarno Hatta selama libur Natal 2016. PT Angkasa Pura II mencatat, tren peningkatan penumpang bervariasi belasan persen dibandingkan libur Natal tahun lalu. Berita lain, tiga warga negara Indonesia dideportasi dari Turki. Mereka diduga akan ikut berperang di Suriah. Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta aparat kepolisian mendalami niat ke tiga WNI tersebut ke Turki. Tiga WNI, Tomi Gunawan, Jang Johanan dan Irvan, tiba di Tanah Air Sabtu lalu. Mereka langsung dibawa Densus 88 Anti Teror ke Mako Brimob Kelapa Dua. Senin, 26 Desember 2016 | 17:14 WIB

    Kerugian Banjir Bandang Bima Rp 500 Miliar

    Berita Kompas, Senin (26/12/2016) pagi, melaporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, memperkirakan, kerugian akibat bencana banjir bandang di daerah setempat minimal mencapai Rp 500 miliar. Kerugian dihitung dari lima kecamatan yang dilanda banjir dengan kerugian berupa kerusakan fasilitas umum, permukiman dan harta benda warga. Kepala BPBD Kota Bima H Syarifuddin mengatakan, sekitar 105.000 penduduk terdampak banjir. Pada peringatan Natal tahun ini, pemerintah memberikan remisi terhadap 6.707 narapidana. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laloly, pemberian remisi dijamin bebas dari pungli. Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan mempersilakan mantan Ketua DPR Ade Komarudin menggugat putusan MKD yang memberhentikan Ade dari jabatan sebagai Ketua DPR. Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan melakukan peninjauan kembali apabila Ade mengajukan bukti baru. Tidak menutup kemungkinan nama Ade akan direhabilitasi, apabila bukti baru menunjukkan dirinya tidak bersalah. Senin, 26 Desember 2016 | 15:19 WIB

    Kerugian Banjir Bandang Bima Rp 500 Miliar

    Berita Kompas, Senin (26/12/2016) pagi, melaporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, memperkirakan, kerugian akibat bencana banjir bandang di daerah setempat minimal mencapai Rp 500 miliar. Kerugian dihitung dari lima kecamatan yang dilanda banjir dengan kerugian berupa kerusakan fasilitas umum, permukiman dan harta benda warga. Kepala BPBD Kota Bima H Syarifuddin mengatakan, sekitar 105.000 penduduk terdampak banjir. Pada peringatan Natal tahun ini, pemerintah memberikan remisi terhadap 6.707 narapidana. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laloly, pemberian remisi dijamin bebas dari pungli. Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan mempersilakan mantan Ketua DPR Ade Komarudin menggugat putusan MKD yang memberhentikan Ade dari jabatan sebagai Ketua DPR. Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan melakukan peninjauan kembali apabila Ade mengajukan bukti baru. Tidak menutup kemungkinan nama Ade akan direhabilitasi, apabila bukti baru menunjukkan dirinya tidak bersalah. Senin, 26 Desember 2016 | 13:54 WIB

    Tiga Terduga Teroris Tewas, Satu Ditangkap

    Berita Kompas edisi Rabu (21/12/2016) siang merangkum cuplikan berita mengenai penangkapan terduga teroris di Tangerang Selatan, penerbangan tambahan untuk libur akhir tahun, penanganan pascagempa di Aceh, pungutan liar, gangguan kampanye pilkada DKI Jakarta, amgkutan kereta api akhir tahun, dan penutupan perdagangan saham.Rabu, 21 Desember 2016 | 14:54 WIB

    Berita Kompas

    Berita Kompas edisi Rabu (21/12/2016) pagi.Rabu, 21 Desember 2016 | 14:19 WIB

    Kapolres Bekasi dan Kulon Progo diusulkan Dicopot

    Berita Kompas edisi Selasa (20/12/2016) siang, berisi tentang pendapat Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, seharusnya Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian mencopot Kapolres Bekasi dan Kapolres Kulon Progo. Saran itu terkait surat edaran yang dikeluarkan kedua kapolres. Surat edaran itu berisi permintaan ke perusahaan di wilayahnya masing-masing untuk tidak memaksakan karyawannya mengenakan atribut keagamaan non muslim. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyesalkan keputusan pemerintah yang tetap melanjutkan ujian nasional (UN). Usulan moratorium (menghentikan sementara) ujian nasional sebelumnya diajukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Sekjen FSGI Retno Listyarti mengatakan, FSGI sejak awal mendukung moratorium UN bukan karena alasan teknis, melainkan alasan substantif. UN selama 12 tahun terbukti tidak meningkatkan kualitas pendidikan. Pabrikan pesawat Amerika Serikat Boeing menyatakan, akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih banyak pegawai pada tahun 2017. Ini upaya Boeing untuk memangkas biaya dan memperbaiki tingkat harga pesawat. Selasa, 20 Desember 2016 | 15:04 WIB

    Jaga Daerah dari Sweeping Ormas

    Berita Kompas edisi Selasa (20/12/2016) pagi, melaporkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan seluruh kepala daerah agar menjaga daerah masing-masing dari tindak anarkistis. organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan sweeping. Menurut Tjahjo, saat ini masih banyak ormas yang hanya terdaftar di pemerintah daerah. Instruksi untuk melakukan pendataan ormas juga disampaikan kepada para kepala daerah. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta masyarakat secara individual ataupun kelompok yang tergabung dalam ormas untuk tidak melakukan sweeping terhadap atribut keagamaan. Jika dalam kehidupan bermasyarakat ada hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang berlaku, Lukman mengimbau, masyarakat yang keberatan untuk melaporkan ke aparat kepolisian. Dari Aceh diberitakan, Pemprov Aceh mengevaluasi proses pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya, Pidie dan Bireuen pasca gempa 7 Desember lalu. Sejak bencana yang menewaskan lebih dari 100 orang itu, pemerintah Aceh menetapkan masa tanggap darurat penanganan gempa 8-20 Desember 2016. Kepala Biro Humas Pemprov Aceh Frans Delien mengatakan, pada hari ini Gubernur akan menggelar rapat evaluasi untuk memutuskan, apakah akan dilanjutkan tanggap darurat atau tidak, atau beralih ke status transisi. Selasa, 20 Desember 2016 | 14:55 WIB

    • 10
    • per halaman