Rubrik

BERANDA > polhuk

POLHUK

Politik Harus Dikendalikan

Investor Mulai Tidak Nyaman

Presiden Joko Widodo, didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (kanan), menaiki panser amfibi, Anoa Amphibious produksi PT Pindad, saat menyeberangi danau di kompleks Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). Uji coba panser amfibi ini berlangsung saat Presiden hadir dalam acara Rapat Pimpinan TNI  2017.

JAKARTA, KOMPAS — Para pebisnis mengaku tetap optimistis terhadap ekonomi 2017, tetapi kondisi politik di dalam negeri harus dikendalikan. Investor dari luar negeri tengah memperhatikan dinamika politik dalam negeri dan menunggu perkembangan selanjutnya. Sejumlah pemimpin perusahaan besar yang ditemui dan dihubungi Kompas, pekan lalu, di...

Jumlah Jaksa Nakal Meningkat

Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Belum Berhasil

JAKARTA, KOMPAS — Jumlah jaksa dijatuhi sanksi karena melakukan pelanggaran meningkat pada 2016. Reformasi birokrasi di Kejaksaan Agung yang belum optimal dinilai menjadi penyebab. Korps Adhyaksa diharapkan berbenah, termasuk membenahi sistem anggaran penanganan perkara.Mengacu pada...

Jangan Picu Kontroversi

Fraksi-fraksi Buka Kompromi Terkait Syarat Pencalonan Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu tidak menimbulkan kontroversi dan dapat diterima masyarakat. Presiden Joko Widodo meyakini, RUU itu dapat selesai dibahas pada April 2017."Kita tunggu saja hasilnya di sana (DPR). Yang penting...

Calon Tunggal Bahayakan Demokrasi

Peluang Menang Menjadi Lebih Mudah

JAKARTA, KOMPAS — Fenomena calon tunggal pada pilkada serentak 2017 dikhawatirkan bisa merusak keseimbangan mekanisme pengawasan dan keseimbangan di daerah. Sebab, ada kecenderungan sebagian besar calon tunggal itu muncul karena "memborong" partai politik pendukung. Berdasarkan data KPU,...

PERTAHANAN

Presiden Dorong Kesamaan Visi

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak, termasuk TNI dan Polri, mempunyai visi yang sama. Semua pihak juga diharapkan mengetahui tantangan negara...

PEMBERANTASAN KORUPSI

Amran Atur Pembagian "Fee" 6 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Mantan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Amran Hi Mustary disebut sebagai orang yang mengatur pembagian balas jasa atau fee proyek 6 persen dari setiap program aspirasi anggota Komisi V DPR di Maluku dan Maluku...

Kilas Politik & Hukum

Kejar Keterlibatan Hakim, KPK Banding Putusan Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan banding atas putusan dua terdakwa kasus dugaan suap terhadap Santoso, mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pengacara Raoul Adhitya Wiranatakusumah dan anggota stafnya, Ahmad Yani. Kepala Biro Hubungan...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman