Rubrik

BERANDA > polhuk

POLHUK

KEBANGSAAN

Kinerja Elite Tentukan Kualitas Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS — Elite politik dan pengambil kebijakan publik berperan sentral dalam memastikan tercapainya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam praktik demokrasi di Indonesia. Pemimpin nasional mesti berani membuat kebijakan yang tegas, meski mungkin tidak populer, serta menegakkan hukum secara konsisten dan adil demi tegaknya praktik demokrasi di Tanah Air yang kini cenderung kebablasan. Upaya itu sangat penting di tengah merebaknya fenomena politik populisme...

Rekam Jejak sejak Awal

Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Masih Sepi Peminat

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi ingin memastikan siapa pun yang nanti terpilih menggantikan Patrialis Akbar mampu membawa Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berintegritas. Sejak awal rekam jejak calon hakim konstitusi akan sangat diperhatikan. Dalam seleksi...

PEMBERANTASAN KORUPSI

Pengusaha Keberatan Korporasi Dipidana

JAKARTA, KOMPAS — Pengusaha keberatan terhadap pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pidana Korporasi. Pemidanaan korporasi yang terlibat dalam tindak kejahatan, termasuk korupsi, dianggap berlebihan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani...

GUBERNUR DKI JAKARTA

DPR Terus Memproses Hak Angket

JAKARTA, KOMPAS — Sekalipun mayoritas fraksi menilai hak angket status Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak diperlukan, Dewan Perwakilan Rakyat tetap memproses usulan hak yang masuk. Sementara pengusul baru akan mencabut usulannya jika pemerintah memberhentikan sementara...

TANWIR MUHAMMADIYAH

Menyeru Keadilan Sosial dari Ambon

Tanwir Muhammadiyah sebagai ajang permusyawaratan tertinggi kedua setelah muktamar kembali dihelat. Tanwir bertema "Kedaulatan dan Keadilan Sosial Mewujudkan Indonesia Berkemajuan" pada 24-26 Februari 2017 memilih Ambon sebagai tempat berkonferensi, membuncahkan beragam pemikiran dalam kehidupan...

KEBERAGAMAN

Tionghoa Bagian Utama Bangsa Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Perkembangan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh etnis Tionghoa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya semua elemen bangsa menghapus diskriminasi terhadap etnis itu yang disebabkan sejarah. Namun, komunitas Tionghoa pun diharapkan lebih menyatu dengan golongan...

Pansus ke Jerman dan Meksiko

Pembahasan RUU Pemilu Dikhawatirkan Molor

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan perjalanan ke Jerman dan Meksiko untuk mempelajari pemilu di kedua negara. Padahal, waktu pembahasan RUU itu sudah amat mepet. Sebanyak 30 anggota Panitia Khusus...

Kilas Politik & Hukum

Tim Pansel BPKH Datangi KPKTim Panitia Seleksi Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), Kamis (23/2), mendatangi KPK, meminta rekam jejak 84 calon anggota BPKH dan Dewan Pengawas BPKH yang lulus seleksi administrasi. Ketua...

Gerbong TNI Bergerak

Angkatan 1985-1987 Dipersiapkan Memegang Pimpinan

JAKARTA, KOMPAS — Mutasi 25 perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang baru terjadi menunjukkan bahwa gerbong kaderisasi TNI tengah bergerak. Angkatan 1985-1987 tengah dipersiapkan memegang tampuk pimpinan. Kali ini, mutasi didominasi kaderisasi di TNI Angkatan Laut.Hal ini disampaikan...

Penyelenggara Pemilu

MK Didesak Putuskan Uji Materi Konsultasi KPU

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi didesak segera membacakan putusan uji materi aturan yang mengharuskan Komisi Pemilihan Umum berkonsultasi dengan DPR dalam menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Penundaan pembacaan keputusan dikhawatirkan menjadi ganjalan saat proses uji kelayakan...

MEDIA SOSIAL

Penyebaran Berita Bohong Dikhawatirkan

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj mengatakan khawatir akan dampak maraknya berita bohong atau hoaks melalui media sosial dan situs-situs radikal. Penyebarannya yang meluas dapat merusak sistem demokrasi itu sendiri.Untuk itu, literasi media...

KOMPAS, 23 FEBRUARI 1967

Penyerahan Kekuasaan kepada Jenderal Soeharto

Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI Soekarno mengumumkan, terhitung mulai 20 Februari 1967, menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto sesuai dengan jiwa Ketetapan MPRS Nomor XV/MPRS/1966. Kepada seluruh rakyat Indonesia, para...

MK Diminta Ikut Berantas Korupsi

Seleksi untuk Mencari Pengganti Patrialis Akbar Diperketat

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Seleksi Calon Hakim konstitusi berkomitmen mencari pengganti Patrialis Akbar dengan seleksi ketat agar kasus korupsi yang pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi tidak terulang. Mahkamah Konstitusi diminta ikut memberantas korupsi melalui hakim yang...

DUGAAN SUAP

22 Pejabat Kementerian PUPR Diduga Terima Uang

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 22 pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diduga menerima uang dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary. Sebagian di antara mereka tidak mengakui adanya pemberian uang.Rabu (22/2), jaksa...

INDUSTRI PERTAHANAN

Jangan Batalkan Pembelian dari PT DI

BANDUNG, KOMPAS — Polemik pembelian helikopter AgustaWestland 101 diharapkan tak membuat pemerintah membatalkan kontrak pembelian 16 helikopter EC 725 Cougar buatan PT...

DUGAAN PENCUCIAN UANG

Dana Disebut Mengalir ke Turki

JAKARTA, KOMPAS — Dana sumbangan masyarakat yang diterima Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Yayasan Keadilan untuk Semua tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan aksi 4 November 2016 dan 2 Desember 2016. Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Tito...

Praktik Demokrasi Kebablasan

Fenomena Intoleransi Beririsan dengan Politik

BOGOR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menilai, praktik demokrasi di Indonesia sudah kebablasan. Kondisi ini membuka peluang munculnya ideologi ekstrem yang bertentangan...

PILKADA SERENTAK

Pemungutan Suara Ulang Dibatasi

JAKARTA, KOMPAS — Hingga dimulainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dan kota, Rabu (22/2), masih ada pemungutan suara ulang yang belum tuntas...

CATATAN POLITIK & HUKUM

Bola Panas

Pesta boleh usai, tetapi masalah belum selesai. Di beberapa daerah, pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada 15 Februari lalu kemungkinan berujung ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, perolehan suara yang "beti" (beda tipis) memunculkan saling klaim. Contohnya, di Banten atau Sulawesi...

Kilas Politik & Hukum

Polri Perkuat Literasi DigitalPenguatan literasi digital menjadi langkah Kepolisian Negara RI mengantisipasi maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks di dunia maya. Upaya itu merupakan cara Polri mendidik masyarakat agar bijak memanfaatkan media sosial. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur...

parlemen

Anak Muda "Pengawal" DPR

Rapat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2), segera...

KAMPANYE ANTI KORUPSI NU

Belajar dari Hongkong

Tony Kwok, konsultan anti korupsi kondang dari Hongkong, bertanya kepada para mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta. "Jika harus memilih satu, mana yang lebih penting dalam pemberantasan korupsi? Pencegahan, pendidikan, pemberdayaan, penyidikan, atau...?"Kebanyakan mahasiswa...

Pelanggaran Meningkat

Pembenahan Sumber Daya Menjadi Prioritas Polri

JAKARTA, KOMPAS — Masalah sumber daya manusia menjadi persoalan yang perlu secara serius ditangani di lingkungan Polri. Sepanjang tahun 2016, berbagai pelanggaran hukum hingga kasus kejiwaan yang terjadi di lingkungan anggota Polri cenderung meningkat dibandingkan selama tahun...

KEBAKARAN

KSAU: Mabes TNI AU Minta Polri Selidiki

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto meminta Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Negara RI untuk menyelidiki penyebab kebakaran di salah satu ruangan di Gedung B Lantai 7 di kompleks perkantoran Mabes TNI AU di Mabes TNI...

PERLINDUNGAN HAM

Komisi Yudisial Didesak Periksa Hakim Perkara Munir

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Yudisial didesak untuk memeriksa hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat yang mewajibkan pemerintah mengumumkan hasil Tim Pencari Fakta atas kematian Munir. Majelis hakim yang menangani perkara itu diduga melanggar...

Kilas Politik & Hukum

Irman Gusman Diberhentikan SementaraSidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah, Selasa (21/2), di Jakarta, memutuskan pemberhentian sementara mantan Ketua DPD Irman Gusman yang terlibat kasus suap dari jabatan sebagai anggota DPD. Dasar pemberhentian sementara mengacu pada hasil keputusan Badan...

KEISTIMEWAAN DIY

Ketika Sultan Hadir di Sidang Uji Materi

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X yang hadir sebagai pihak terkait dalam sidang uji materi Undang-Undang Keistimewaan DIY duduk di bangku jajaran depan, persis menghadap majelis hakim konstitusi, Selasa (21/2). Hanya terpaut beberapa meter, duduk ahli dan saksi yang...

PILKADA

Pemidanaan Politik Uang Jadi Fokus

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilihan Umum hingga ke kabupaten dan kota akan menindaklanjuti laporan dugaan politik uang yang muncul di sejumlah daerah. Pegangannya adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi...

Maret, Pimpinan DPD Dipilih Lagi

Masa Jabatan 2,5 Tahun Berlaku untuk Periode Ini

JAKARTA, KOMPAS — Masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah saat ini berakhir lebih cepat, yaitu pada Maret 2017, dan tak lagi bersamaan dengan akhir masa jabatan anggota DPD selama lima tahun atau hingga 2019. Regulasi yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD 2 tahun 6 bulan dinyatakan...

MAHKAMAH KONSTITUSI

Panitia Seleksi Calon Hakim Mulai Bekerja

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi yang dipilih Presiden Joko Widodo mulai bekerja. Pansel MK langsung membuka pendaftaran calon hakim konstitusi yang kini terjadi kekosongan satu orang setelah Patrialis Akbar diberhentikan karena diduga disuap. Dalam 30 hari...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman