Rubrik

BERANDA > polhuk

POLHUK

Arie Soedewo Membantah

Kepala Bakamla Diduga Mengetahui Ada Permainan Uang

Saksi Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (TNI) Arie Soedewo mendatangi  jaksa penuntut umum seusai memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (26/4). Sidang kasus dugaan suap proyek satellite monitoring di Bakamla dengan terdakwa Fahmi Darmawansyah  mengagendakan mendengarkan keterangan sejumlah saksi.

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Arie Soedewo membantah telah memerintahkan anak buahnya menerima imbalan dari Direktur PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Arie mengatakan, dirinya justru berusaha agar tidak ada korupsi di instansinya. Keterangan tersebut disampaikan Arie saat menjadi saksi dalam...

Parpol Lakukan Bunuh Diri

Hari Ini, Hak Angket terhadap KPK Dibawa ke Rapat Paripurna DPR

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat yang mendukung usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi bisa berarti melakukan bunuh diri...

MEMBACA INDONESIA

Wajah Tanah yang Terlupa

Digariskan menjadi pihak yang kalah tak menyurutkan rasa cinta mereka kepada bangsa. Di tengah keterbatasan dan tekanan, banyak di antara mereka yang berhasil menciptakan...

Kilas Politik & Hukum

Saipul Jamil Mulai Diadili Terkait Pemberian Suap Artis penyanyi Saipul Jamil disebut memerintahkan asistennya, Aminudin, bersembunyi dan menghindar setelah ikut serta dalam pengurusan perkara pencabulan anak di bawah umur yang disangkakan. Bahkan, Saipul meminta Aminudin agar menyebut uang yang...

ABU SAYYAF

Militer Filipina Temukan Paspor atas Nama Warga Negara Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI menduga, beberapa paspor atas nama warga negara Indonesia yang ditemukan otoritas militer Filipina di wilayah bagian selatan Filipina terkait dengan aktivitas anggota kelompok teroris asal Indonesia yang tengah mengikuti pelatihan militer. Untuk...

KORUPSI INFRASTRUKTUR

Hak Politik Andi Taufan Dicabut

JAKARTA, KOMPAS — Pencabutan hak politik terhadap politisi terdakwa perkara korupsi kian jamak. Mantan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Andi Taufan Tiro, dicabut hak politiknya selama lima tahun seusai menjalani pidana pokok atas perkara korupsi proyek pembangunan jalan di Maluku...

CATATAN POLITIK & HUKUM

Duh, DPR!

Di zaman Orde Baru sepanjang lebih dari tiga dekade, publik muak menyaksikan Dewan Perwakilan Rakyat yang melempem, tidak berani, "bisu", yes man, selalu bersuara sama. Interupsi hampir tidak ada dalam sidang-sidang di DPR/MPR. Maka, ketika ada anggota Fraksi ABRI, Brigadir Jenderal TNI Ibrahim...

SENGKETA PILKADA

MK Perintahkan Pemungutan Ulang di Yapen

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi memerintahkan digelarnya pemungutan suara ulang di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Perintah ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum setempat mendiskualifikasi pasangan petahana tidak sesuai...

PEMBERANTASAN KORUPSI

Hak Angket, Mengawasi atau Mengancam KPK?

Di tengah upaya Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat penuntasan kasus KTP elektronik, Komisi III DPR menggulirkan inisiatif hak angket. Pengawasan terhadap "ketidakberesan" KPK dijadikan landasannya. Namun, pegiat anti korupsi mencium kuatnya "bau" ancaman.Usul penggunaan hak angket muncul...

DPR

Usulan Hak Angket Dibawa ke Paripurna

JAKARTA, KOMPAS — Usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang digulirkan sejumlah anggota Komisi III akan dibawa ke sidang paripurna untuk mendapat persetujuan 10 fraksi di DPR. Sejauh ini, 26 anggota Komisi III dari delapan fraksi mendukung hak angket yang fokusnya mulai...

Syafrudin Jadi Tersangka

Untuk Pertama Kali KPK Sidik Kasus BLBI

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafrudin Arsyad Temenggung sebagai tersangka dugaan korupsi...

PENODAAN AGAMA

Penegakan Hukum pada Basuki Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Penegakan hukum yang dilakukan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam perkara penodaan agama dinilai tidak sesuai prosedur. Tuntutan jaksa yang menilai Basuki tidak melanggar Pasal 156 A Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau pasal penodaan agama pun...

Kilas Politik & Hukum

Pengacara Miryam S Haryani Ajukan PraperadilanMiryam S Haryani, anggota DPR dari Partai Hanura, mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan pemberian keterangan tidak benar terkait perkara korupsi pengadaan KTP elektronik. Pengacara...

PEMERINTAHAN DAERAH

Usulan Anggaran Pilkada 2018 Melonjak

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di 171 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah pada 2018 mengajukan usulan anggaran jauh lebih tinggi daripada anggaran Pilkada 2015 yang digelar di 269 daerah. Penyelenggara pemilu berdalih, kebutuhan untuk pemilihan...

MEMBACA INDONESIA

Mereka yang Kalah dan Tercerabut dari Akar

"...beberapa kalangan pers asing telah mentjoba mendiskreditkan tapol Buru sebagai Digul ala Indonesia atau konsentrasi kamp. Mereka lupa bahwa apa jang terdjadi dalam sedjarah peperangan ataupun pertempuran selalu memberi resiko dan akibat kepada jang kalah." (Soeharto, seperti dikutip IG Krisnadi...

KONGRES ULAMA PEREMPUAN

Bangun Jejaring Lawan Radikalisme

JAKARTA, KOMPAS — Islam mengajarkan keadilan dan kesetaraan di antara sesama manusia dalam kehidupan berbangsa. Akan tetapi, banyak ketiakadilan terjadi atas nama agama, dan menempatkan perempuan sebagai korban. Perempuan bahkan dieksploitasi dan menjadi bagian dari kelompok...

Selamat Berjuang Menaklukkan Kekuasaan

Kalah dan menang dalam kompetisi politik adalah lumrah. Maka kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta bukan peristiwa luar biasa. Respons pasangan Badja...

KPK Punya Hak Tolak

DPR Jangan Melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki hak menolak membuka keterangan atau kesaksian dalam sejumlah kasus, termasuk kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik seperti yang diminta Komisi III DPR, jika dinilai dapat menghambat proses penegakan hukum.Ketentuan ini diatur...

KTP ELEKTRONIK

Negara Menjamin Keselamatan Saksi

JAKARTA, KOMPAS — Negara melindungi sepenuhnya keselamatan dan keamanan setiap saksi dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik. Dari persidangan ke persidangan, Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat gambaran yang semakin utuh dalam kasus korupsi tersebut.Kepala Biro Hubungan...

PERADILAN

Materi Tes Calon Hakim Agung Belum Efektif

JAKARTA, KOMPAS — Materi tes kualitas calon hakim agung yang diadakan Komisi Yudisial dinilai belum cukup efektif untuk mengukur kualitas atau kompetensi calon hakim. Permintaan membuat atau menyelesaikan makalah dalam dua hari tes kurang menunjukkan kemampuan calon hakim dalam teknis...

KORUPSI KTP ELEKTRONIK

Partai Golkar Mulai Bergolak

JAKARTA, KOMPAS — Partai Golkar mulai bergolak menyusul perkembangan penyidikan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik yang diduga turut melibatkan ketua umum partai itu, Setya Novanto. Dengan alasan untuk menyelamatkan partai, muncul sejumlah wacana terkait posisi ketua umum di...

ABU SAYYAF

Panglima TNI: Tujuh Sandera WNI Masih Aman

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun di tengah gempuran tentara Filipina di wilayah Kepulauan Sulu dan Pulau Bohol di Kepulauan Visayas, tujuh sandera berkewarganegaraan Indonesia yang ditahan kelompok Abu Sayyaf dipastikan masih hidup dan aman. "Mereka dalam keadaan hidup. Kami percaya pada...

Tahapan Jangan Dikorbankan

DPR Menyerahkan kepada KPU dan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan tidak mengorbankan waktu tahapan Pemilu 2019 demi mengakomodasi pembahasan RUU yang terus molor. Waktu tahapan yang memadai tetap dibutuhkan. Hal ini penting...

Temu Ulama Perempuan

Kerukunan Antarumat Beragama Jadi Modal Bangsa

CIREBON, KOMPAS — Lebih dari 700 perempuan ulama, akademisi, dan perempuan aktivis duduk bersama pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang dimulai Selasa (25/4) ini di Cirebon, Jawa Barat. Mereka akan bertukar pikiran tentang sejumlah persoalan.Kongres Ulama Perempuan Indonesia...

SISI LAIN ISTANA

Kartini dan Bung Karno

Awal Maret 2014, ketika mengadakan kunjungan kerja di negeri Belanda, Wakil Presiden Boediono dan rombongan masuk ke perpustakaan Universitas Leiden.Ketika itu, seorang perempuan...

MEMBACA INDONESIA

Nasib "Bidak" dan Politik Internasional

Pengantar RedaksiLiputan bertajuk "Membaca Indonesia" minggu ini kembali hadir dengan mengambil tema periode akhir Orde Lama hingga saat ini. Liputan ini kelanjutan dari liputan...

Kilas Politik & Hukum

Masyarakat Desak Polri Segera Ungkap PelakuDukungan masyarakat terhadap pengungkapan pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menguat. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, di Jakarta, Senin (24/4), mendesak Kepala Kepolisian...

Para Pria di Sekitar Kehidupan Kartini

Raden Adjeng Kartini adalah perempuan luar biasa yang dikelilingi pria yang juga luar biasa dalam kehidupannya mulai dari kakek, ayah, kakak, suami, hingga putra tunggalnya, RM...

Kolom Politik

Pilpres Sebentar Lagi

  Sekali lagi, ingar bingar Pilkada DKI Jakarta yang kita saksikan selama setengah tahun terakhir adalah ”pilgub rasa pilpres”. Pilpres 2019 yang akan digelar bersamaan dengan Pileg tinggal sekitar dua tahun lagi. Ini bukan waktu yang lama bagi yang berminat menjadi...

Batalkan Usulan Angket

Komisi III Dinilai Menyalahgunakan Hak DPR

JAKARTA, KOMPAS — Hak angket DPR yang seharusnya digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat justru disalahgunakan guna membela kepentingan DPR. Komisi III DPR diminta...

Aparatur Sipil Negara

Evaluasi dan Redistribusi Lebih Efektif

JAKARTA, KOMPAS — Evaluasi kinerja dan redistribusi aparat birokrasi dinilai jauh lebih efektif memperbaiki kinerja pemerintahan saat ini jika dibandingkan dengan melakukan perekrutan ulang pegawai baru. Perekrutan pegawai baru dengan kualifikasi teknis yang sesuai kebutuhan dikhawatirkan...

RUU PEMILU

Pembahasan Baru Tuntas Akhir Mei

JAKARTA, KOMPAS — Hingga kini, pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu masih menyisakan sekitar 1.000 poin masalah di daftar inventarisasi masalah yang belum dibahas. Selain itu, masih ada sejumlah isu krusial yang meskipun sudah dibahas, belum ada kata sepakat.Dengan...

Kilas Politik & Hukum

RI-AS Perkuat Kerja Sama Melawan TerorismeAksi teror yang kembali terjadi di Paris, Perancis, Jumat (21/4) dini hari, menunjukkan terorisme menjadi ancaman bersama. Oleh karena itu, kerja sama negara-negara, terutama Indonesia dan Amerika Serikat, untuk melawan terorisme harus terus diperkuat....

PROFESIONALITAS TNI

Meskipun Satu Mesin Mati, Pilot Sukhoi Bisa Mendarat

JAKARTA, KOMPAS — Sepasang pilot jet tempur Sukhoi SU 30 dari Skuadron 11 mendapat penghargaan TNI Angkatan Udara karena berhasil mendarat selamat meskipun pesawat mengalami kerusakan. Mesin pesawat jet tempur tersebut rusak setelah tertabrak burung (bird strike) sehingga satu dari...

Korupsi KTP-el

KPK Dalami Dugaan Dana untuk Novanto

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang sebesar 7 persen dari nilai proyek KTP elektronik ke Ketua DPR Setya Novanto. Mantan Direktur PT Java Trade Utama, Johanes Richard Tanjaya, langsung dibawa ke KPK seusai memberikan kesaksian tentang pemberian...

Arie Soedewo Wajib Hadir

Kepala Bakamla Dua Kali Tak Penuhi Panggilan Sidang

JAKARTA, KOMPAS — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memerintahkan Kepala Badan Keamanan Laut Arie Soedewo hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan satellite monitoring di instansinya. Perintah ini dikeluarkan setelah Arie dua kali tak memenuhi panggilan...

Langkah Awal Rekonsiliasi Dimulai

Pemenang Harus Rangkul Semua

JAKARTA, KOMPAS — Sehari setelah pemungutan suara, Kamis (19/4) pagi, dua calon gubernur yang bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta bertemu untuk rekonsiliasi. Anies Rasyid...

KOMPAS, 21 APRIL 1966

Surat Kabar Harus Berinduk ke Parpol

Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 22/SK/M/1966 membagi pers dalam dua bidang, yakni surat kabar harian dan surat kabar berkala (mingguan, tengah bulanan, bulanan, dan sebagainya). Surat kabar harian haruslah berinduk pada partai politik, Sekretariat Bersama Golongan Karya, golongan-golongan...

REVISI UU ASN

Pemerintah Pilih Laksanakan UU Lebih Dahulu

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memilih melaksanakan terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebelum merevisi peraturan perundang-undangan tersebut. Pelaksanaan UU tersebut terkait juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen...

PERTAHANAN

Bahaya dari Dasar Laut

Terkuaknya masalah jaringan kabel serat optik milik Malaysia yang ilegal di Tarempa (Anambas) dan Penarik (Natuna) menjadi alarm bagi kita semua. Laut adalah perpaduan antara...

KEBINEKAAN

Menerima Perbedaan Kunci Persatuan

SEMARANG, KOMPAS — Kesediaan saling menerima perbedaan menjadi fondasi utama persatuan sebuah negara majemuk seperti Indonesia. Identitas kebangsaan diperkuat melalui semangat toleransi dan persatuan agar semakin kokoh menghadapi tantangan di era global. Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat...

Novanto Dapat 7 Persen

Proyek KTP Elektronik Sudah Dikawal Sebelum Lelang

JAKARTA, KOMPAS — Pengadaan KTP elektronik sudah dikawal sejak 2010 atau setahun sebelum lelang proyek itu diadakan. Andi Agustinus yang mengawal proyek mengeluarkan uang...

MANUNGGAL RAKYAT

Dirgantara Expo di Lanud Halim Perdanakusuma

JAKARTA, KOMPAS — TNI AU menggelar pameran Dirgantara Expo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sejak Kamis (20/4). Pameran yang berlangsung hingga Minggu itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-71 TNI AU. Selain pameran statis pesawat tempur, pesawat angkut,...

SIDANG BASUKI

Jaksa Nilai Penodaan Agama Tidak Terbukti

JAKARTA, KOMPAS — Jaksa penuntut umum dalam perkara penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, pasal penodaaan agama, yakni Pasal 156 a Huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam perkara tersebut. Unsur utama dalam pasal itu...

REVISI UU MD3

Keinginan PDI-P Kembali Tertunda

JAKARTA, KOMPAS — Revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk menambah kursi pimpinan di DPR dan MPR ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Akibatnya, keinginan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu 2014 untuk...

Hak Angket untuk Lemahkan KPK

Banyak Anggota DPR Diduga Terlibat Korupsi

JAKARTA, KOMPAS — Rencana Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai sebagai bagian dari upaya DPR melemahkan KPK. Usulan hak angket itu juga menunjukkan, pemberantasan korupsi oleh KPK telah mengusik kepentingan DPR.Hak angket...

Kilas Politik & Hukum

Hoaks Mengikis Ketahanan Bangsa Pemerintah Jawa Tengah mendorong pembentukan gerakan pemberantasan berita palsu (hoaks) secara masif di semua lapisan masyarakat. Di tengah minimnya kesadaran literasi sebagian besar warga, penyebaran berita palsu berpotensi mengikis ketahanan bangsa. Gubernur...

PILKADA SERENTAK

Gelombang Ketiga Digelar 27 Juni 2018

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum mengusulkan pemungutan suara pilkada serentak 2018 di 171 daerah digelar 27 Juni. Simulasi tahapan pilkada tersebut sedang disusun untuk diajukan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR pekan depan. Pilkada serentak 2018 akan menjadi...

Ibu Kota Menatap Era Baru

JAKARTA, KOMPAS — - Pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah usai dengan damai, Rabu (19/4). Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Anies...

PILKADA DKI 2017

Pencarian Penanda Kemenangan

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta akhirnya menunjukkan penanda yang gamblang. Pukul 14.45 kemarin, data yang masuk dari hasil hitung cepat semua lembaga survei rata-rata telah mencapai 50 persen dan menunjukkan kemenangan pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Angka persentase perolehan suara itu...

Hak Angket untuk Paksa KPK

Komisi III DPR Minta KPK Buka Rekaman dan BAP Miryam S Haryani

JAKARTA, KOMPAS — Komisi III DPR menggulirkan hak angket untuk memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani di kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Langkah ini dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum. Usulan hak angket itu...

  • 1
  • 2
  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman