Rubrik

BERANDA > polhuk

POLHUK

Jajak Pendapat "Kompas"

Asa Optimisme untuk Kejaksaan Agung

Memasuki usia ke-57 tahun, kepuasan publik terhadap Korps Adhyaksa masih terbilang rendah. Meski menangani banyak perkara, Kejaksaan Agung belum mampu menggebrak lewat kasus besar yang mencuri perhatian. Walau demikian, rasa optimistis hadir jika mereka bisa memperbaiki kinerjanya. Hasil jajak pendapat Kompas memperlihatkan ketidakpuasan publik...

KEJAKSAAN AGUNG

Perkara Korupsi Jadi Tantangan Terbesar

JAKARTA, KOMPAS — Pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tantangan terbesar dalam penegakan hukum. Berbagai perubahan regulasi dan norma hukum serta perlawanan balik...

RADIKALISME

Polri Akan Gelar Pertemuan Rutin dengan Warga

JAKARTA, KOMPAS — Berbagai langkah pendekatan ke sejumlah komunitas masyarakat menjadi upaya utama Kepolisian Negara RI untuk mengantisipasi radikalisme di lingkungan masyarakat, antara lain pertemuan rutin dengan warga. Hal itu ditujukan agar upaya Polri melakukan langkah-langkah pendekatan...

Andi Terkait Novanto

PKB Tetap Tak Kirim Wakil ke Panitia Angket KPK

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyiapkan dakwaan bagi Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Ada...

Tahapan Pemilu Dimulai Agustus

Verifikasi Partai Politik Peserta Bulan Oktober

JAKARTA, KOMPAS — Setelah Undang-Undang Pemilihan Umum disetujui untuk disahkan, Presiden Joko Widodo tak memiliki banyak waktu untuk mengesahkan. Penyelenggara pemilu...

KESATUAN BANGSA

Presiden: Jaga dan Kelola Kemajemukan

SEMARANG, KOMPAS — Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya menjaga dan mengelola kemajemukan di Indonesia yang sesuai dengan filosofi Pancasila. Cara Indonesia mengelola kemajemukan tersebut merupakan kekuatan bangsa yang menjadi panutan negara-negara lain di dunia. Hal itu...

PENYELENGGARA PEMILU

Seleksi Panwaslu Kabupaten dan Kota Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS — Proses seleksi anggota pengawas pemilu di tingkat kabupaten dan kota yang tengah berlangsung tetap dilanjutkan meski terjadi perubahan status dari lembaga bersifat sementara (ad hoc) menjadi lembaga permanen. Badan Pengawas Pemilu akan menyiapkan aturan untuk menyeleksi...

PERPPU ORMAS

Tangkal Radikalisme sejak Dini

JAKARTA, KOMPAS — Upaya pemerintah mencegah radikalisme berkembang melalui organisasi kemasyarakatan hendaknya terus berlanjut. Pemerintah bersama pemangku kepentingan juga perlu menangkal penyebaran paham radikal di lingkungan masyarakat sejak dini.Hal ini mengemuka dalam diskusi Merawat...

Kilas Politik & Hukum

Presiden Perintahkan Percepatan Sertifikasi TanahPemerintah terus mengejar target sertifikasi tanah yang masih jauh dari harapan. Percepatan sertifikasi kali ini dilakukan di Provinsi Riau dengan target 140.000 sertifikat tahun ini. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Agraria...

KORUPSI KTP-El

Menanti Babak Selanjutnya...

Vonis terhadap dua mantan penjabat Kementerian Dalam Negeri, yaitu 7 tahun penjara untuk Irman dan 5 tahun penjara bagi Sugiharto, menjadi satu babak penting dalam pengungkapan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan, ada pihak...

TNI AU

Penguatan Pertahanan Terus Dilakukan

PURWOKERTO, KOMPAS — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara terus melakukan penguatan pertahanan di wilayah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai rencana strategis pembangunan TNI. Pengadaan pesawat Sukhoi juga akan direalisasikan."Renstra (rencana strategis) kedua, kita...

Ibu Kota Baru, Wacana Lama

Wacana pemindahan ibu kota RI kembali bergulir dalam beberapa pekan terakhir. Padahal, gagasan tersebut sudah muncul sejak jaman Hindia Belanda, masa awal kemerdekaan, bahkan di...

PARTAI GOLKAR

DPD Se-Indonesia Nyatakan Soliditas

JAKARTA, KOMPAS — Penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik sempat membuat beberapa pihak...

Pemahaman Sejarah Bekal Jiwai Pancasila

Demokrasi untuk Kesejahteraan

JAKARTA, KOMPAS — Pemahaman sejarah yang utuh menjadi bekal utama mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara paripurna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila...

KEBANGSAAN

Umat Islam Kekuatan Indonesia

SERANG, KOMPAS — Umat Islam yang mencapai 220 juta jiwa merupakan kekuatan bagi bangsa Indonesia. Karena itu, diharapkan bersama umat beragama lain, umat Islam bahu-membahu membangun bangsa Indonesia. Sebab, hanya dengan persatuan, semangat kebersamaan, dan gotong royong, cita-cita...

Biaya Pilkada NTB Rp 167 Miliar

Biaya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat yang akan digelar tahun 2018 mencapai Rp 167 miliar. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah NTB tahun 2017 dan 2018. Dari total dana itu, Pemerintah Provinsi NTB baru memberi panjar Rp 15 miliar untuk tahun...

KOMNAS HAM

Pembenahan Internal Jadi Fokus Pansel

JAKARTA, KOMPAS — Permasalahan internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadi fokus pertanyaan Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM dalam wawancara terbuka calon anggota Komnas HAM di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/7). Terhadap calon yang kini masih aktif sebagai...

Koalisi Terpetakan

Pascavoting RUU Pemilu Terjadi Dua Poros

JAKARTA, KOMPAS — Dua tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, koalisi kontestasi pemilihan presiden mulai terpetakan. Aliansi pascavoting RUU Penyelenggaraan Pemilu menempatkan dua poros besar antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Melihat pemetaan...

Ulama Berperan Membentuk Karakter Bangsa

Ulama sejak lama berpengaruh membentuk karakter bangsa melalui pendidikan agama yang kuat di madrasah. Peran mereka sangat relevan dengan program pemerintah memperkuat pendidikan karakter dan nilai kebangsaan kepada para siswa. Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin...

Kekuatan Zaman

Presiden Joko Widodo berkuasa ketika zaman sulit. Pertama, demokrasi semakin bergerak ke bandul tuntutan kebebasan yang hampir tidak berbatas lagi. Orang berlomba-lomba bersuara paling keras. Era digital justru makin membuat kekalapan. Kedua, orang semakin keras menuntut haknya, menghindari...

UU PEMILU

Tumpukan Uji Materi Menanti

JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disetujui DPR berpotensi mengundang banyak uji materi. Jika tidak segera diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, uji materi berpotensi mengganggu tahapan dan membuka peluang adanya sengketa hasil Pemilu 2019.Uji materi...

Babak Baru Perkara KTP-el

Berkas Perkara Andi Narogong Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS — Putusan perkara korupsi pada proyek pengadaan KTP elektronik yang dijatuhkan pada Kamis (20/7) lalu menjadi panduan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk...

PERIZINAN

Potensi Korupsi Sektor Tambang Besar

JAKARTA, KOMPAS — Celah korupsi masih banyak ditemukan pada sektor pertambangan. Lemahnya implementasi aturan, kepentingan politik di tingkat lokal, hingga lemahnya pengawasan dan tak adanya transparansi membuat sektor pertambangan kerap malah mendatangkan masalah bagi lingkungan dan...

PENEGAKAN HUKUM

Menyalakan Kembali Pijar Kejaksaan

Penegakan hukum di negeri ini tidak akan paripurna tanpa keberadaan kejaksaan. Namun, dalam usianya yang Sabtu (22/7) ini genap 57 tahun, kiprah lembaga dengan sebutan Korps Adhyaksa ini cenderung meredup. Penanganan kasus hingga upaya reformasi birokrasi di lembaga itu belakangan kurang...

MK Penentu Selanjutnya

RUU Penyelenggaraan Pemilu Disetujui Menjadi Undang-Undang

JAKARTA, KOMPAS — Melalui pemungutan suara, Rapat Paripurna DPR, Jumat (21/7) dini hari, memutuskan, ambang batas pencalonan presiden adalah 20 persen kursi DPR atau...

KTP-el Dikorupsi Banyak Pihak

Hakim Menguraikan Pertemuan Terdakwa dengan Novanto

JAKARTA, KOMPAS — Korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tahun 2011-2012 merupakan tindak pidana yang sempurna karena adanya keterlibatan pihak-pihak lain selain pelaksana pengadaan. Praktik kolusi juga nyata ditemukan dalam korupsi proyek ini.Demikian pertimbangan hukum majelis...

PERPPU ORMAS

MK Berwenang Uji Materi

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi menyatakan, pihaknya berwenang menguji permohonan pihak yang ingin mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kini, ada dua pemohon yang...

KORUPSI ALAT KESEHATAN

Atut Chosiyah Kembali Dijatuhi Hukuman

JAKARTA, KOMPAS — Waktu yang akan dihabiskan mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah di dalam penjara semakin panjang. Setelah divonis 7 tahun penjara sejak tahun 2014 dalam perkara suap sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, Atut kembali dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan...

Kilas Politik & Hukum

Penyidikan Kasus UPS RampungDirektorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI telah merampungkan penyidikan terkait dugaan korupsi korporasi, yaitu PT Offistarindo Adhiprima, dalam pengadaan alat catu daya listrik cadangan (uninterruptible power supply/UPS) di sejumlah...

ANGKET KPK

MK Diminta Jaga Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS — Untuk keempat kalinya, Mahkamah Konstitusi diminta untuk menafsirkan pasal-pasal yang mengatur penggunaan hak angket DPR dalam Undang-Undang MPR, DPR,...

PARTAI POLITIK

PPP Dukung Jokowi di Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS — Penutupan Musyawarah Kerja Nasional II Partai Persatuan Pembangunan, Jumat (21/7) ini, di Jakarta, akan diisi dengan deklarasi dukungan dari PPP terhadap Presiden Joko Widodo dalam Pemilu Presiden 2019. Presiden Jokowi pun akan menutup mukernas tersebut. Di sela-sela...

KPK Masih Dibutuhkan

Pemberantasan Korupsi Perlu Dipertajam

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi masih dibutuhkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tingkat korupsi di negeri ini masih tinggi. Masyarakat belum melihat perbaikan yang signifikan sehingga upaya pemberantasan korupsi perlu dipertajam. Hal ini terungkap...

Perppu Ormas Digunakan

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Diuji di Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mulai digunakan. Perppu itu jadi dasar pembubaran ormas...

RUU PEMILU

Pertarungan Diprediksi Ketat

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang telah berlangsung selama sembilan bulan terakhir akan diputuskan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (20/7). Apabila pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting, persaingan antara kubu...

IDEOLOGI PANCASILA

UKP-PIP Kenalkan Pendidikan Gaya Baru

JAKARTA, KOMPAS — Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila mengenalkan pendidikan Pancasila gaya baru. Pola baru ini akan diluncurkan bersamaan dengan masa orientasi mahasiswa baru perguruan tinggi pada Agustus mendatang. Peserta akan mengikuti program pengenalan ulang pemahaman...

Pahami Area Rawan Korupsi

Kepala Daerah Tak Perlu Khawatir Membuat Kebijakan Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS — Kepala daerah diminta berhati-hati dan memahami area rawan korupsi, seperti dalam perencanaan anggaran, pajak daerah, dana hibah, dan bantuan sosial. Tren kepala daerah terlibat korupsi terus naik dari waktu ke waktu. Namun, kepala daerah tetap diminta tidak khawatir dalam...

KORUPSI INFRASTRUKTUR

Suap Tiga Politisi, Aseng Dituntut 5 Tahun

JAKARTA, KOMPAS — Suap kepada tiga politisi DPR mengantarkan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng, pada tuntutan pidana 5 tahun penjara. Aseng dinyatakan bersalah memberikan suap untuk memperoleh proyek pembangunan jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di...

Kilas Politik & Hukum

Hadiyan Sumintaatmadja Jadi Sekjen Kemhan Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya Hadiyan Sumintaatmadja ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan menggantikan Laksamana Madya Widodo. Penunjukan Hadiyan dilakukan pada Senin (17/7)...

CATATAN POLITIK & HUKUM

Kisah Pelobi Ulung

Tiba-tiba peribahasa "sepandai-pandai tupai melompat, jatuh ke tanah juga" muncul dalam gosip-gosip politik di kalangan awam. Pangkalnya, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus megakorupsi KTP elektronik, Senin (17/7). Benarkah? Soal...

MUKERNAS PPP

Umat Islam Menjadi Perekat Bangsa

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy menegaskan, pemerintah tidak berseberangan dengan komponen umat Islam. Sebagai golongan mayoritas, umat Islam menjadi perekat persatuan bangsa seiring maraknya ujaran kebencian di media sosial.Dalam pidatonya saat membuka...

Polri Diminta Menindaklanjuti

Panitia Angket Serahkan Dokumen Hasil Audit BPK dan Video Penangkapan

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepolisian untuk menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas penggunaan...

TUNTUTAN SAIPUL JAMIL

Jaksa Tak Gunakan Pasal Suap terhadap Hakim

JAKARTA, KOMPAS — Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menuntut artis Saipul Jamil dengan pasal suap terhadap hakim, dalam hal ini Ifa Sudewi selaku ketua majelis hakim, dalam perkara pencabulan. Menurut jaksa, Saipul terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat...

KPK Siap Bekerja Sama

Anggota Densus Tipikor Mesti Profesional dan Independen

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempersoalkan rencana Kepolisian Negara RI membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi. Ketua KPK Agus Rahardjo justru berharap bisa bekerja sama dengan Densus Tipikor dan menyinergikan kekuatan untuk bersama-sama memberantas...

Penerima Aliran Suap KTP-el Jadi Tersangka

Presiden Percaya Kinerja KPK

JAKARTA, KOMPAS — Satu per satu pihak yang diduga menerima aliran suap terkait proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik mulai dijadikan tersangka. Setelah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka, KPK, Rabu (19/7), kembali menetapkan anggota DPR yang diduga menerima suap...

Kedepankan Etika Politik

Pemerintah Tak Akan Ikut Campur Kasus Novanto

JAKARTA, KOMPAS — Tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tahun 2011-2012, Setya Novanto, diharapkan mengedepankan sikap kenegarawanan dan etika...

KORUPSI KTP ELEKTRONIK

Status Novanto dan Konstelasi Politik

Penetapan Ketua Umum Golkar yang juga Ketua DPR, Setya Novanto, sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik menimbulkan sejumlah tanya. Pertanyaan...

IDEOLOGI BANGSA

Megawati: Pilkada 2018 Harus Sejalan Pancasila

MEDAN, KOMPAS — Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, mengatakan, pembinaan ideologi Pancasila harus diterapkan dalam semua kehidupan bernegara, termasuk dalam demokrasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah...

Kilas Politik & Hukum

HTI Daftarkan Uji Materi Perppu Ormas ke MKHizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendaftarkan permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/7). HTI keberatan dengan penerbitan perppu, baik...

Fraksi Bersiap Voting

Sikap Partai Golkar Tetap Konsisten soal RUU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi di DPR bersiap menyambut voting lima isu krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu dalam rapat paripurna, Kamis (20/7). Selisih suara antara...

  • 1
  • 2
  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman