Rubrik

BERANDA > polhuk

POLHUK

PIDANA

Korporasi Jadi Tersangka Korupsi

JAKARTA, KOMPAS — Upaya pemidanaan korporasi mulai dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 terbit sekitar 6 bulan lalu....

PEMINDAHAN IBU KOTA

Karakter Kaltim Sangat Indonesia

BALIKPAPAN, KOMPAS — Karakter sosial masyarakat Kalimantan Timur dinilai sangat mirip dengan kondisi Indonesia yang beragam. Ditambah situasinya yang relatif harmonis, hal itu membuat Kaltim, menurut Gubernur Awang Faroek Ishak, cocok menjadi ibu kota Indonesia.Namun, usulan Awang yang...

RADIKALISME

Daya Tangkal Generasi Muda Lemah

JAKARTA, KOMPAS — Daya tangkal generasi muda terhadap paham radikal semakin memprihatinkan. Karena itu, selain melakukan penegakan hukum dan menjalankan program deradikalisasi terhadap narapidana teroris, Kepolisian Negara RI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga mengampanyekan...

Perlu Perbaikan Internal

Masa Jabatan Arief sebagai Ketua MK Berakhir April 2018

JAKARTA, KOMPAS — Perbaikan internal untuk mengembalikan kredibilitas seusai dilanda sejumlah persoalan jadi tantangan ketua Mahkamah Konstitusi terpilih, Arief Hidayat. Ia...

UJI MATERI

Di Balik Kesibukan Wakil Rakyat...

Sesuai amanat konstitusi, DPR bersama-sama pemerintah membentuk dan memberikan persetujuan terhadap undang-undang dan regulasi setingkatnya. Posisi ini membawa konsekuensi...

Jaga Kebebasan Berserikat

Pemberlakuan Perppu Ormas Perlu Mekanisme yang Jelas dan Transparan

JAKARTA, KOMPAS — Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Organisasi Kemasyarakatan jangan sampai mengancam...

RUU PEMILU

Keputusan Diserahkan kepada Paripurna DPR

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu belum berakhir. Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu dan pemerintah gagal mencapai titik temu dan menyerahkan keputusan terkait dengan lima isu strategis itu kepada rapat paripurna...

KORUPSI INFRASTRUKTUR

Suap Rp 7,9 Miliar ke Anggota Komisi V

JAKARTA, KOMPAS — Suap kepada anggota Komisi V DPR untuk membantu memuluskan proyek jalan di Maluku bisa mencapai 8 persen dari total nilai proyek. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Musa Zainuddin, misalnya, didakwa menerima suap hingga Rp 7,9 miliar untuk membantu...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman