Rubrik

BERANDA > polhuk

POLHUK

PENODAAN AGAMA

Penegakan Hukum pada Basuki Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Penegakan hukum yang dilakukan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam perkara penodaan agama dinilai tidak sesuai prosedur. Tuntutan jaksa yang menilai Basuki tidak melanggar Pasal 156 A Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau pasal penodaan agama pun...

Kilas Politik & Hukum

Pengacara Miryam S Haryani Ajukan PraperadilanMiryam S Haryani, anggota DPR dari Partai Hanura, mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan pemberian keterangan tidak benar terkait perkara korupsi pengadaan KTP elektronik. Pengacara...

PEMERINTAHAN DAERAH

Usulan Anggaran Pilkada 2018 Melonjak

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di 171 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah pada 2018 mengajukan usulan anggaran jauh lebih tinggi daripada anggaran Pilkada 2015 yang digelar di 269 daerah. Penyelenggara pemilu berdalih, kebutuhan untuk pemilihan...

MEMBACA INDONESIA

Mereka yang Kalah dan Tercerabut dari Akar

"...beberapa kalangan pers asing telah mentjoba mendiskreditkan tapol Buru sebagai Digul ala Indonesia atau konsentrasi kamp. Mereka lupa bahwa apa jang terdjadi dalam sedjarah peperangan ataupun pertempuran selalu memberi resiko dan akibat kepada jang kalah." (Soeharto, seperti dikutip IG Krisnadi...

KONGRES ULAMA PEREMPUAN

Bangun Jejaring Lawan Radikalisme

JAKARTA, KOMPAS — Islam mengajarkan keadilan dan kesetaraan di antara sesama manusia dalam kehidupan berbangsa. Akan tetapi, banyak ketiakadilan terjadi atas nama agama, dan menempatkan perempuan sebagai korban. Perempuan bahkan dieksploitasi dan menjadi bagian dari kelompok...

Selamat Berjuang Menaklukkan Kekuasaan

Kalah dan menang dalam kompetisi politik adalah lumrah. Maka kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta bukan peristiwa luar biasa. Respons pasangan Badja...

KPK Punya Hak Tolak

DPR Jangan Melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki hak menolak membuka keterangan atau kesaksian dalam sejumlah kasus, termasuk kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik seperti yang diminta Komisi III DPR, jika dinilai dapat menghambat proses penegakan hukum.Ketentuan ini diatur...

KTP ELEKTRONIK

Negara Menjamin Keselamatan Saksi

JAKARTA, KOMPAS — Negara melindungi sepenuhnya keselamatan dan keamanan setiap saksi dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik. Dari persidangan ke persidangan, Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat gambaran yang semakin utuh dalam kasus korupsi tersebut.Kepala Biro Hubungan...

PERADILAN

Materi Tes Calon Hakim Agung Belum Efektif

JAKARTA, KOMPAS — Materi tes kualitas calon hakim agung yang diadakan Komisi Yudisial dinilai belum cukup efektif untuk mengukur kualitas atau kompetensi calon hakim. Permintaan membuat atau menyelesaikan makalah dalam dua hari tes kurang menunjukkan kemampuan calon hakim dalam teknis...

KORUPSI KTP ELEKTRONIK

Partai Golkar Mulai Bergolak

JAKARTA, KOMPAS — Partai Golkar mulai bergolak menyusul perkembangan penyidikan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik yang diduga turut melibatkan ketua umum partai itu, Setya Novanto. Dengan alasan untuk menyelamatkan partai, muncul sejumlah wacana terkait posisi ketua umum di...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman