Rubrik

BERANDA > polhuk

POLHUK

pertahanan

Cari Titik Temu TNI dan Industri

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diharapkan mencari titik temu antara industri pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dilema antara pembangunan kekuatan pertahanan dan kemandirian teknologi bangsa masih terus muncul.Hal ini disampaikan dosen Universitas Pertahanan, Haryo B Rachmadi, di...

PILKADA

Pasangan Calon Selektif Gugat Hasil

JAKARTA, KOMPAS — Pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017 diperkirakan akan lebih selektif mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan mereka akan berkaca dari pengalaman penyelesaian perselisihan hasil pemilihan...

Pemilih dIFABEL

Partisipasi yang Mengundang Tanya

Pemungutan suara pada pilkada serentak 2017 di 101 daerah sudah usai. Statistik menunjukkan fenomena "unik" tingkat partisipasi pemilih berkebutuhan khusus atau difabel yang mencapai 250 persen dari daftar pemilih tetap. Sebuah penanda tingginya animo pemilih difabel atau indikator "invisibilitas"...

KEBANGSAAN

Kinerja Elite Tentukan Kualitas Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS — Elite politik dan pengambil kebijakan publik berperan sentral dalam memastikan tercapainya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam praktik demokrasi di Indonesia. Pemimpin nasional mesti berani membuat kebijakan yang tegas, meski mungkin tidak populer,...

Rekam Jejak sejak Awal

Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Masih Sepi Peminat

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi ingin memastikan siapa pun yang nanti terpilih menggantikan Patrialis Akbar mampu membawa Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berintegritas. Sejak awal rekam jejak calon hakim konstitusi akan sangat diperhatikan. Dalam seleksi...

PEMBERANTASAN KORUPSI

Pengusaha Keberatan Korporasi Dipidana

JAKARTA, KOMPAS — Pengusaha keberatan terhadap pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pidana Korporasi. Pemidanaan korporasi yang terlibat dalam tindak kejahatan, termasuk korupsi, dianggap berlebihan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani...

GUBERNUR DKI JAKARTA

DPR Terus Memproses Hak Angket

JAKARTA, KOMPAS — Sekalipun mayoritas fraksi menilai hak angket status Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak diperlukan, Dewan Perwakilan Rakyat tetap memproses usulan hak yang masuk. Sementara pengusul baru akan mencabut usulannya jika pemerintah memberhentikan sementara...

TANWIR MUHAMMADIYAH

Menyeru Keadilan Sosial dari Ambon

Tanwir Muhammadiyah sebagai ajang permusyawaratan tertinggi kedua setelah muktamar kembali dihelat. Tanwir bertema "Kedaulatan dan Keadilan Sosial Mewujudkan Indonesia Berkemajuan" pada 24-26 Februari 2017 memilih Ambon sebagai tempat berkonferensi, membuncahkan beragam pemikiran dalam kehidupan...

KEBERAGAMAN

Tionghoa Bagian Utama Bangsa Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Perkembangan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh etnis Tionghoa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya semua elemen bangsa menghapus diskriminasi terhadap etnis itu yang disebabkan sejarah. Namun, komunitas Tionghoa pun diharapkan lebih menyatu dengan golongan...

Pansus ke Jerman dan Meksiko

Pembahasan RUU Pemilu Dikhawatirkan Molor

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan perjalanan ke Jerman dan Meksiko untuk mempelajari pemilu di kedua negara. Padahal, waktu pembahasan RUU itu sudah amat mepet. Sebanyak 30 anggota Panitia Khusus...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman