Rubrik

BERANDA > polhuk

POLHUK

PARTAI POLITIK

PPP Dukung Jokowi di Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS — Penutupan Musyawarah Kerja Nasional II Partai Persatuan Pembangunan, Jumat (21/7) ini, di Jakarta, akan diisi dengan deklarasi dukungan dari PPP terhadap Presiden Joko Widodo dalam Pemilu Presiden 2019. Presiden Jokowi pun akan menutup mukernas tersebut. Di sela-sela...

KPK Masih Dibutuhkan

Pemberantasan Korupsi Perlu Dipertajam

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi masih dibutuhkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tingkat korupsi di negeri ini masih tinggi. Masyarakat belum melihat perbaikan yang signifikan sehingga upaya pemberantasan korupsi perlu dipertajam. Hal ini terungkap...

Perppu Ormas Digunakan

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Diuji di Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mulai digunakan. Perppu itu jadi dasar pembubaran ormas...

RUU PEMILU

Pertarungan Diprediksi Ketat

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang telah berlangsung selama sembilan bulan terakhir akan diputuskan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (20/7). Apabila pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting, persaingan antara kubu...

IDEOLOGI PANCASILA

UKP-PIP Kenalkan Pendidikan Gaya Baru

JAKARTA, KOMPAS — Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila mengenalkan pendidikan Pancasila gaya baru. Pola baru ini akan diluncurkan bersamaan dengan masa orientasi mahasiswa baru perguruan tinggi pada Agustus mendatang. Peserta akan mengikuti program pengenalan ulang pemahaman...

Pahami Area Rawan Korupsi

Kepala Daerah Tak Perlu Khawatir Membuat Kebijakan Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS — Kepala daerah diminta berhati-hati dan memahami area rawan korupsi, seperti dalam perencanaan anggaran, pajak daerah, dana hibah, dan bantuan sosial. Tren kepala daerah terlibat korupsi terus naik dari waktu ke waktu. Namun, kepala daerah tetap diminta tidak khawatir dalam...

KORUPSI INFRASTRUKTUR

Suap Tiga Politisi, Aseng Dituntut 5 Tahun

JAKARTA, KOMPAS — Suap kepada tiga politisi DPR mengantarkan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng, pada tuntutan pidana 5 tahun penjara. Aseng dinyatakan bersalah memberikan suap untuk memperoleh proyek pembangunan jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di...

Kilas Politik & Hukum

Hadiyan Sumintaatmadja Jadi Sekjen Kemhan Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya Hadiyan Sumintaatmadja ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan menggantikan Laksamana Madya Widodo. Penunjukan Hadiyan dilakukan pada Senin (17/7)...

CATATAN POLITIK & HUKUM

Kisah Pelobi Ulung

Tiba-tiba peribahasa "sepandai-pandai tupai melompat, jatuh ke tanah juga" muncul dalam gosip-gosip politik di kalangan awam. Pangkalnya, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus megakorupsi KTP elektronik, Senin (17/7). Benarkah? Soal...

MUKERNAS PPP

Umat Islam Menjadi Perekat Bangsa

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy menegaskan, pemerintah tidak berseberangan dengan komponen umat Islam. Sebagai golongan mayoritas, umat Islam menjadi perekat persatuan bangsa seiring maraknya ujaran kebencian di media sosial.Dalam pidatonya saat membuka...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman