Rubrik

BERANDA > polhuk

POLHUK

Pencegahan Korupsi

Reformasi Birokrasi Belum Sentuh Daerah

JAKARTA, KOMPAS — Banyaknya aparatur sipil negara yang terlibat kasus korupsi di daerah membuktikan bahwa reformasi birokrasi belum menjalar hingga ke daerah. Oleh karena itu, bergulirnya dana desa hingga triliunan rupiah ke satuan pemerintahan terkecil di daerah dikhawatirkan...

Pemberantasan Korupsi

KPK Siap Bantu Pembenahan Tata Kelola di MK

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi berharap temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditindaklanjuti terkait pemberhentian hakim konstitusi nonaktif Patrialis Akbar, tetapi juga pembenahan sistem. KPK siap membantu MK membuat detail pengaturan tata kelola...

Aksi Massa

Polri Siapkan Pengamanan agar Aman dan Tertib

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara Republik Indonesia mengimbau masyarakat yang akan mengikuti aksi massa Selasa (21/2), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menjaga ketertiban sehingga tidak ada pelanggaran hukum saat penyampaian aspirasi tersebut.Kepala Divisi Humas Polri Inspektur...

Pembunuhan Munir

Hasil TPF Wajib Diumumkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah punya kewajiban mengumumkan hasil kerja tim pencari fakta pembunuhan penggiat hak asasi manusia Munir. Kewajiban ini tercantum dalam Keputusan Presiden RI No 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.Poin kesembilan Keppres...

Ketimpangan Menjadi Penyebab Konflik

Keadilan Dibutuhkan untuk Menjaga Kebinekaan

YOGYAKARTA, KOMPAS — Penerapan keadilan jadi salah satu cara untuk menyatukan kebinekaan yang dapat menopang keberlangsungan toleransi. Pada dasarnya, munculnya konflik dengan latar belakang intoleransi lebih dipicu karena adanya ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik.Mantan Ketua...

Terorisme

Pelaku Teror dan Dunia Digital

Fenomena lone wolf atau pelaku teror tunggal masih menyimpan misteri dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Pelaku teror tunggal secara diam-diam bermunculan seiring meluasnya penyebaran radikalisme di dunia maya.Pada era terorisme 2.0 atau setelah berakhirnya Al Qaeda dan munculnya Negara...

Media Sosial

Pengaturan Lebih Rinci Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS — Pilkada serentak 2017 menunjukkan bahwa media sosial makin berperan dalam memengaruhi preferensi calon pemilih. Namun, pengaturan media sosial dalam tahapan-tahapan pilkada serentak masih terbilang minim. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang...

Perang Cerdas dan Dadakan

Eskalasi ketegangan di Laut China Selatan yang terus meningkat akibat sengketa wilayah di perairan tersebut sampai saat ini masih belum sampai pada tahap konflik atau perang...

HAKIM KONSTITUSI

Panitia Seleksi Diharapkan Proaktif

JAKARTA, KOMPAS — Dalam proses mencari pengganti hakim konstitusi nonaktif Patrialis Akbar, Presiden Joko Widodo diharapkan lebih melibatkan banyak pihak untuk mendengarkan berbagai masukan. Panitia seleksi yang segera dibentuk pemerintah untuk memilih pengganti Patrialis pun diharapkan...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman