Rubrik

BERANDA > polhuk

POLHUK

Surat dari Fadli Zon Diprotes

KPK Tidak Tunda Pemeriksaan

JAKARTA, KOMPAS — Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya...

Kode Etik

Segera Tetapkan Peraturan DKPP

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu didorong segera menetapkan Peraturan DKPP terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu, tanpa harus menunggu rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Upaya untuk konsultasi sudah dilakukan DKPP dengan mengirim surat dan...

LEGISLASI

Pembahasan RUU Perlu Batas Waktu

JAKARTA, KOMPAS — Berlarut-larutnya pembahasan rancangan undang-undang memunculkan keinginan agar ada batas waktu demi memberi kepastian pada masa mendatang. Adanya batas...

Kilas Politik & Hukum

Komisi III DPR Loloskan Semua CalonKomisi III Dewan Perwakilan Rakyat meloloskan lima calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial. Keputusan DPR dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan hakim agung yang kian tinggi. Tren kenaikan upaya hukum ke Mahkamah Agung selama setahun terakhir cukup...

catatan politik & hukum

(Tidak) Gila Hormat

Di rumah sendiri, para wakil rakyat tampak begitu garang. Komisi Pemberantasan Korupsi dicecar dari berbagai sisi. KPK "ditelanjangi" saat rapat dengar pendapat selama dua...

KPK Bantu Integritas Parpol

Masih Banyak Kader Partai yang Terjerat Kasus Korupsi

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi bersedia membantu membenahi integritas partai politik. KPK menilai partai politik perlu dirangkul, bahkan dibantu agar...

ANGGARAN DESA

Dana di Delapan Desa Diduga Diselewengkan

PALU, KOMPAS — Kepala desa dan sejumlah aparatnya di delapan desa di Provinsi Sulawesi Tengah diduga menyelewengkan dana desa. Delapan perkara dugaan korupsi dana desa kini ditangani Kejaksaan Negeri Sulteng. "Ada kepala desa dan mantan kepala desa, bendahara, dan aparat desa lain yang...

Dana Rp 1 Triliun Tanpa Bukti

Kementerian Desa Tidak Bisa Tunjukkan Tanda Terima Honor Pendamping Desa

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ada penggunaan dana hampir Rp 1 triliun untuk honor pendamping desa yang tidak dilengkapi tanda terima di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mulai 2015 hingga semester I-2016. Temuan tak wajar tersebut...

DENSUS TIPIKOR POLRI

Sinergi Antarlembaga Syarat Pemberantasan

JAKARTA, KOMPAS — Sinergi antarlembaga menjadi syarat mutlak agar rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara RI mampu mendukung peran pemberantasan korupsi. Kolaborasi Polri dan Kejaksaan Agung merupakan salah satu poin utama untuk mengefektifkan kinerja...

PENGAWASAN HAKIM

Ketua MA Keluarkan Maklumat

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengeluarkan maklumat yang isinya menegaskan kembali regulasi-regulasi tentang pengawasan hakim yang harus dijalankan oleh...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman