Rubrik

BERANDA > polhuk > politik

POLITIK

KEBANGSAAN

Kinerja Elite Tentukan Kualitas Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS — Elite politik dan pengambil kebijakan publik berperan sentral dalam memastikan tercapainya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam praktik demokrasi di Indonesia. Pemimpin nasional mesti berani membuat kebijakan yang tegas, meski mungkin tidak populer, serta menegakkan hukum secara konsisten dan adil demi tegaknya praktik demokrasi di Tanah Air yang kini cenderung kebablasan. Upaya itu sangat penting di tengah merebaknya fenomena politik populisme...

GUBERNUR DKI JAKARTA

DPR Terus Memproses Hak Angket

JAKARTA, KOMPAS — Sekalipun mayoritas fraksi menilai hak angket status Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak diperlukan, Dewan Perwakilan Rakyat tetap memproses usulan hak yang masuk. Sementara pengusul baru akan mencabut usulannya jika pemerintah memberhentikan sementara...

TANWIR MUHAMMADIYAH

Menyeru Keadilan Sosial dari Ambon

Tanwir Muhammadiyah sebagai ajang permusyawaratan tertinggi kedua setelah muktamar kembali dihelat. Tanwir bertema "Kedaulatan dan Keadilan Sosial Mewujudkan Indonesia Berkemajuan" pada 24-26 Februari 2017 memilih Ambon sebagai tempat berkonferensi, membuncahkan beragam pemikiran dalam kehidupan...

KEBERAGAMAN

Tionghoa Bagian Utama Bangsa Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Perkembangan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh etnis Tionghoa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya semua elemen bangsa menghapus diskriminasi terhadap etnis itu yang disebabkan sejarah. Namun, komunitas Tionghoa pun diharapkan lebih menyatu dengan golongan...

Gerbong TNI Bergerak

Angkatan 1985-1987 Dipersiapkan Memegang Pimpinan

JAKARTA, KOMPAS — Mutasi 25 perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang baru terjadi menunjukkan bahwa gerbong kaderisasi TNI tengah bergerak. Angkatan 1985-1987 tengah dipersiapkan memegang tampuk pimpinan. Kali ini, mutasi didominasi kaderisasi di TNI Angkatan Laut.Hal ini disampaikan...

MEDIA SOSIAL

Penyebaran Berita Bohong Dikhawatirkan

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj mengatakan khawatir akan dampak maraknya berita bohong atau hoaks melalui media sosial dan situs-situs radikal. Penyebarannya yang meluas dapat merusak sistem demokrasi itu sendiri.Untuk itu, literasi media...

KOMPAS, 23 FEBRUARI 1967

Penyerahan Kekuasaan kepada Jenderal Soeharto

Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI Soekarno mengumumkan, terhitung mulai 20 Februari 1967, menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto sesuai dengan jiwa Ketetapan MPRS Nomor XV/MPRS/1966. Kepada seluruh rakyat Indonesia, para...

INDUSTRI PERTAHANAN

Jangan Batalkan Pembelian dari PT DI

BANDUNG, KOMPAS — Polemik pembelian helikopter AgustaWestland 101 diharapkan tak membuat pemerintah membatalkan kontrak pembelian 16 helikopter EC 725 Cougar buatan PT...

Praktik Demokrasi Kebablasan

Fenomena Intoleransi Beririsan dengan Politik

BOGOR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menilai, praktik demokrasi di Indonesia sudah kebablasan. Kondisi ini membuka peluang munculnya ideologi ekstrem yang bertentangan...

PILKADA SERENTAK

Pemungutan Suara Ulang Dibatasi

JAKARTA, KOMPAS — Hingga dimulainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dan kota, Rabu (22/2), masih ada pemungutan suara ulang yang belum tuntas...

CATATAN POLITIK & HUKUM

Bola Panas

Pesta boleh usai, tetapi masalah belum selesai. Di beberapa daerah, pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada 15 Februari lalu kemungkinan berujung ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, perolehan suara yang "beti" (beda tipis) memunculkan saling klaim. Contohnya, di Banten atau Sulawesi...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman