Rubrik

BERANDA > polhuk > politik

POLITIK

Keputusan Tidak di DPR

RUU Penyelenggaraan Pemilu Mendesak Disahkan

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo dan para ketua umum partai politik perlu bertemu guna mencari titik temu atas lima isu yang masih mengganjal di Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Pasalnya, kini keputusan berada di tangan para ketua umum, bukan di DPR.Titik temu mesti segera dicapai. Jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu terus ditunda disahkan, kualitas Pemilu 2019 akan terkena dampak buruk. Kelima isu krusial di RUU Penyelenggaraan Pemilu...

KOMPAS, 29 JUNI 1970

Ratna Sari Dewi Bantah Meminta Cerai

Ratna Sari Dewi membantah telah meminta cerai saat Bung Karno masih hidup. Bantahan itu disampaikannya saat berkunjung ke Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Memang ia pernah menulis surat kepada Bung Karno, isinya permintaan izin untuk tidak mencantumkan nama "Nyonya Soekarno" dalam tulisannya....

CATATAN POLITIK & HUKUM

"Open House"

Open house bukan hanya undangan terbuka untuk calon pembeli properti, melihat-melihat fasilitas sekolah, atau pesta. Open house juga melampaui makna keduniawian. Jadi, open house bisa bermakna spiritualisme sekaligus juga politis. Jejak open house (albait almaftuh), menurut sejarawan David Ayalon,...

KPK Tak Perlu Gentar

Wacana Audit Investigatif Mengada-ada dan Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS — Rencana Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif atas pengelolaan anggaran di KPK dinilai mengada-ada. Pasalnya, laporan keuangan KPK sejak 2005 adalah wajar tanpa pengecualian.Wakil Ketua...

Kilas Politik & Hukum

Wapres Kalla Gelar "Open House" di MakassarWakil Presiden Jusuf Kalla memanfaatkan hari ketiga Lebaran untuk mudik ke Makassar, Sulawesi Selatan. Kesempatan ini sekaligus digunakan untuk bersilaturahim dengan warga dan tokoh masyarakat setempat, Selasa (27/6). Kegiatan ini sempat diwarnai insiden...

POLITIK UANG

Pembatalan Calon Lebih Realistis

JAKARTA, KOMPAS — Pembatalan calon kepala daerah yang terlibat politik uang dalam pilkada akan menjadi lebih realistis untuk dilakukan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sedang merumuskan definisi yang terukur terhadap pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif....

Selamat Merayakan Kemenangan Sejati

Idul Fitri bisa dimaknai sebagai momen rekonsiliasi antarelemen bangsa serta menyelesaikan antartokoh yang berseberangan agar suasana lebih damai. Tidak ada saling menghujat,...

Kilas Politik & Hukum

Uskup Agung Semarang Silaturahim Idul Fitri Uskup Agung Semarang Mgr Robertus Rubiyatmoko, Minggu (25/6), bertemu dengan umat Islam Semarang seusai shalat Idul Fitri 1438 Hijriah, yang digelar di Masjid Agung Jawa Tengah, Kota Semarang. Selain ikut merayakan hari kemenangan umat Islam, dalam...

Akhirnya "Open House" Berdua

Lebaran tahun ini berbeda dengan Lebaran tahun-tahun sebelumnya di era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setelah berlebaran terpisah pada 2015 dan...

IDUL FITRI 1438 H

Momentum Perkuat Persatuan

JAKARTA, KOMPAS — Idul Fitri adalah momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menyatukan hubungan kasih sayang antara sesama warga sebangsa dan setanah air. Indonesia pun sudah memiliki nilai-nilai luhur yang sesuai dengan semangat keagamaan dan keberagaman.Pesan ini...

DPR Ingin Audit Investigatif

Ketua KPK: Temuan BPK Sebenarnya Tidak Substansial

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif atas pengelolaan anggaran di KPK. Langkah itu diambil jika panitia angket menemukan indikasi kerugian negara yang besar.Untuk tahap awal, DPR akan...

Pimpinan Legislatif

Pembahasan Revisi UU MD3 Masih Menggantung

JAKARTA, KOMPAS — Perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD masih menggantung. Fraksi-fraksi di DPR masih berdebat terkait jumlah kursi pimpinan legislatif tambahan yang tepat beserta fraksi yang mendapatkannya. Oleh karena itu,...

RUU PEMILU

Waktu untuk Penyelenggara Kian Terbatas

JAKARTA, KOMPAS — Berlarut-larutnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait ambang batas pencalonan presiden, mengakibatkan Komisi Pemilihan Umum memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mempersiapkan Pemilu 2019. Padahal, untuk melahirkan pemilu...

Kompromi Ditawarkan

Isu Krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu Bisa Dibahas Ulang

JAKARTA, KOMPAS — Agar titik kompromistis pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dapat segera dicapai, koalisi partai politik pendukung pemerintah mengajukan beberapa tawaran. Membicarakan ulang kedudukan terkait isu krusial RUU itu adalah salah satunya.Seperti diketahui,...

Kilas Politik & Hukum

Faktor Keamanan Menjadi Pertimbangan Ali Mukartono, ketua tim jaksa penuntut umum pada perkara penodaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, keputusan agar Basuki menjalani masa pidana di Rutan Cabang Markas Komando Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok,...

ANGGARAN PILKADA

Pemerintah Perlu Bergerak Lebih Cepat

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat dan daerah diminta bergerak lebih cepat membantu penyelesaian persoalan anggaran penyelenggaraan pilkada yang digelar serentak pada 2018. Hingga saat ini, baru satu provinsi yang memastikan anggaran penyelenggaraan pilkada, yaitu Jawa Barat. Ketua Badan...

KOMPAS, 24 Juni 1975

"Panitia Lima" Rumuskan Penjabaran Sila-sila Pancasila

"Panitia Lima" yang diketuai oleh Mohammad Hatta atau Bung Hatta telah menyelesaikan tugasnya merumuskan penjabaran sila-sila Pancasila dan menyerahkan hasilnya kepada Presiden Soeharto. Bung Hatta menekankan, nantinya Pancasila mengikat seluruh rakyat dengan kekuatan UU. Namun, yang terpenting,...

RUU ANTITERORISME

Akuntabilitas Penyadapan Jangan Diabaikan

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang- Undang Antiterorisme DPR bersama pemerintah hendaknya tidak mengabaikan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam menyadap...

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Formasi Khusus Terus Ditambah

JAKARTA, KOMPAS — Walau moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil tetap dijalankan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tetap membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia mengabdi melalui seleksi calon pegawai negeri sipil formasi khusus. Setelah...

Ada Penumpang Gelap

Panitia Angket Diduga Bekerja untuk Kepentingan Pihak Tertentu

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah anggota DPR yang tidak menjadi anggota Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi mulai gerah. Panitia angket dinilai mengalami disorientasi. Bukannya memperkuat, yang terlihat justru upaya pelemahan KPK. Citra DPR pun kian memburuk. Selain itu,...

ANGKET KPK

Saat DPR ”Buru” KPK

Jadwal anggota DPR saat ini harusnya kunjungan kerja ke daerah pemilihan. Namun, sebagian anggota DPR yang juga anggota Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi...

ANGKET KPK

Ancaman DPR Tak Pengaruhi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak terpengaruh ancaman Dewan Perwakilan Rakyat yang akan menghentikan anggaran Kepolisian Negara RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggaran tahun 2017 yang telah ditetapkan sedang dalam proses penggunaan pada tahun berjalan. Sementara anggaran tahun 2018...

Kaji Ulang Aturan Pelatihan Saksi

Kinerja Bawaslu Terancam Tidak Optimal

JAKARTA, KOMPAS — Meski sudah disepakati dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, aturan tentang pelatihan saksi partai politik dibiayai negara masih diperdebatkan. Tiga fraksi partai pendukung pemerintah minta hal tersebut dibicarakan ulang.Pelatihan saksi...

Kilas Politik & Hukum

Mantan Anggota DPR Didakwa Terima SuapCharles Jones Mesang, mantan anggota Komisi IX DPR periode 2009-2014, Kamis (22/6), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, didakwa menerima suap senilai Rp 9,7 miliar. Uang itu diberikan agar Charles membantu memuluskan permintaan Direktorat Jenderal...

KORUPSI

Novanto Sosok Kunci Lolosnya Proyek KTP-el

JAKARTA, KOMPAS — Ketua DPR Setya Novanto disebut sebagai tokoh kunci pengadaan KTP elektronik 2011-2012 agar proyek itu dapat diloloskan dalam pembahasan di DPR. Uang korupsi proyek ini pun dibagikan ke partai-partai politik, anggota DPR, dan pejabat pemerintah.Hal ini terungkap dalam...

ANGKET KPK

DPR Akui Sanksi Anggaran Jadi Opsi

JAKARTA, KOMPAS — Meski rekomendasi agar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diberikan anggaran pada tahun 2018 baru usulan pribadi...

SUAP GUBERNUR BENGKULU

Keluarga Masuk dalam Pusaran Korupsi

JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari, kembali menunjukkan merosotnya nilai-nilai kejujuran dan pencegahan...

HAUL BUNG KARNO

Islam dan Nasionalisme Tak Bisa Dipisah

JAKARTA, KOMPAS — Pancasila yang rumusannya bersumber dari pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 mengandung unsur keislaman dan nasionalisme yang tak dapat dipisahkan. Ini...

PEMERINTAHAN

Mutlak, Independensi Pengawas Internal

JAKARTA, KOMPAS — Penguatan kelembagaan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP mutlak diperlukan karena harus diakui selama ini tidak berjalan dengan baik. Independensi lembaga ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa lagi ditawar. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas...

Penataan Dapil Bisa Alot

Pimpinan Partai Diusulkan untuk Bertemu Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Penambahan 15 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat berdampak pada penataan ulang daerah pemilihan di tiga provinsi. Rekonfigurasi dapil ini diprediksi akan berjalan alot karena beririsan dengan kepentingan partai politik dan anggota DPR saat pemilu nanti.Penataan ulang...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman