Rubrik

BERANDA > polhuk > politik

POLITIK

Pilkada Serentak Diapresiasi Publik

Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 diapresiasi publik karena penyelenggaraannya berjalan aman, lancar, dan bisa mengakomodasi hak pilih pemilih. Publik menilai, keamanan, ketersediaan logistik, dan netralitas petugas pada pilkada kali ini sudah lebih baik sehingga kualitas pilkada membaik. Apresiasi publik ini terekam dalam jajak pendapat Kompas pekan lalu yang menyoroti evaluasi responden terkait penyelenggaraan pilkada serentak 2017 di 101 daerah. Secara umum, separuh bagian (50,3...

MUHAMMADIYAH

Klinik Apung Said Tuhuleley sampai ke Pulau Terpencil

Kapal Motor Said Tuhuleley seberat 8 ton berlayar meninggalkan Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Maluku, menuju Pulau Saparua, Sabtu (25/2) pagi. Kapal berbasis yacht berbiaya Rp 2 miliar itu bukan sembarang kapal. Kapal itu berfungsi sebagai klinik apung yang melayani secara cuma-cuma seluruh rakyat...

Kilas Politik & Hukum

Gerindra Tegaskan Komitmen Hargai PerbedaanKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan komitmen partainya menghargai perbedaan suku, agama, dan ras di Indonesia. Warga negara harus saling melindungi. "Partai Gerindra menegaskan diri sebagai partai kebangsaan. Partai Gerindra berada di...

RUU PEMILU

Pansus DPR Bersikukuh ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS — Sekalipun studi banding ke Jerman dan Meksiko menuai kritik, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu bersikukuh berangkat. Mereka menilai, masukan dari ahli pemilu di dalam negeri masih kurang. Selain itu, mereka juga merasa perlu memperoleh...

Demokrasi Tengah Bermasalah

Kebangkitan Populisme Menjadi Salah Satu Gejala

JAKARTA, KOMPAS — Kebangkitan populisme di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, pada kadar tertentu bisa berfungsi sebagai pelajaran bagi pelaku politik. Populisme muncul akibat mekanisme demokrasi yang buruk sehingga timbul kesenjangan sosial tinggi dan ketidakpercayaan terhadap...

DEMOKRASI

Partai Politik Perlu Didesain Ulang

AMBON, KOMPAS — Partai politik harus didesain ulang dan diperbarui, mulai dari aturan hukum hingga konsep pendanaannya. Redesain diharapkan mampu menciptakan...

PILKADA 2017

KPU Puas dengan Partisipasi Pemilih

JAKARTA, KOMPAS — Meski masih banyak menuai masalah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2017 di 101 daerah, tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 74,5 persen menjadi salah satu kabar baik. Namun, penyelenggara tidak boleh berpuas diri dan harus memperbaiki pilkada tahun...

DUGAAN PELANGGARAN

Pejabat Imigrasi Dinonaktifkan

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dinonaktifkan dari tugasnya. Langkah tersebut dilakukan karena yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi...

RI-Australia Lanjutkan Kerja Sama Pertahanan

Presiden Meminta Integritas Wilayah Dihormati

SYDNEY, KOMPAS — Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull sepakat melanjutkan kembali kerja sama pertahanan dan militer yang terhenti sementara...

KERJA SAMA RI-AUSTRALIA

‎Presiden: Jangan Takut Pilkada

SYDNEY, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta pengusaha Australia tidak usah khawatir dengan tekanan politik yang terjadi akibat pemilihan kepala daerah di 101 kabupaten,...

Pimpinan DPR Semestinya Menolak

Rencana Pansus RUU Pemilu ke Luar Negeri Buang Waktu

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat semestinya tidak menyetujui rencana kepergian Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu ke Jerman dan Meksiko. Selain tidak ada urgensi dan manfaatnya, kepergian itu membuang-buang waktu saja. Pasal 145 Peraturan DPR...

Demokrasi Permen Karet

Dalam acara pelantikan DPP Partai Hanura, Rabu (22/2), Presiden Joko Widodo mengatakan demokrasi kita sudah kebablasan. "Demokrasi yang berkembang saat ini memang sudah...

pertahanan

Cari Titik Temu TNI dan Industri

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diharapkan mencari titik temu antara industri pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dilema antara pembangunan kekuatan pertahanan dan kemandirian teknologi bangsa masih terus muncul.Hal ini disampaikan dosen Universitas Pertahanan, Haryo B Rachmadi, di...

PILKADA

Pasangan Calon Selektif Gugat Hasil

JAKARTA, KOMPAS — Pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017 diperkirakan akan lebih selektif mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan mereka akan berkaca dari pengalaman penyelesaian perselisihan hasil pemilihan...

Pemilih dIFABEL

Partisipasi yang Mengundang Tanya

Pemungutan suara pada pilkada serentak 2017 di 101 daerah sudah usai. Statistik menunjukkan fenomena "unik" tingkat partisipasi pemilih berkebutuhan khusus atau difabel yang mencapai 250 persen dari daftar pemilih tetap. Sebuah penanda tingginya animo pemilih difabel atau indikator "invisibilitas"...

KEBANGSAAN

Kinerja Elite Tentukan Kualitas Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS — Elite politik dan pengambil kebijakan publik berperan sentral dalam memastikan tercapainya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam praktik demokrasi di Indonesia. Pemimpin nasional mesti berani membuat kebijakan yang tegas, meski mungkin tidak populer,...

GUBERNUR DKI JAKARTA

DPR Terus Memproses Hak Angket

JAKARTA, KOMPAS — Sekalipun mayoritas fraksi menilai hak angket status Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak diperlukan, Dewan Perwakilan Rakyat tetap memproses usulan hak yang masuk. Sementara pengusul baru akan mencabut usulannya jika pemerintah memberhentikan sementara...

TANWIR MUHAMMADIYAH

Menyeru Keadilan Sosial dari Ambon

Tanwir Muhammadiyah sebagai ajang permusyawaratan tertinggi kedua setelah muktamar kembali dihelat. Tanwir bertema "Kedaulatan dan Keadilan Sosial Mewujudkan Indonesia Berkemajuan" pada 24-26 Februari 2017 memilih Ambon sebagai tempat berkonferensi, membuncahkan beragam pemikiran dalam kehidupan...

KEBERAGAMAN

Tionghoa Bagian Utama Bangsa Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Perkembangan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh etnis Tionghoa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya semua elemen bangsa menghapus diskriminasi terhadap etnis itu yang disebabkan sejarah. Namun, komunitas Tionghoa pun diharapkan lebih menyatu dengan golongan...

Gerbong TNI Bergerak

Angkatan 1985-1987 Dipersiapkan Memegang Pimpinan

JAKARTA, KOMPAS — Mutasi 25 perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang baru terjadi menunjukkan bahwa gerbong kaderisasi TNI tengah bergerak. Angkatan 1985-1987 tengah dipersiapkan memegang tampuk pimpinan. Kali ini, mutasi didominasi kaderisasi di TNI Angkatan Laut.Hal ini disampaikan...

MEDIA SOSIAL

Penyebaran Berita Bohong Dikhawatirkan

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj mengatakan khawatir akan dampak maraknya berita bohong atau hoaks melalui media sosial dan situs-situs radikal. Penyebarannya yang meluas dapat merusak sistem demokrasi itu sendiri.Untuk itu, literasi media...

KOMPAS, 23 FEBRUARI 1967

Penyerahan Kekuasaan kepada Jenderal Soeharto

Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI Soekarno mengumumkan, terhitung mulai 20 Februari 1967, menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto sesuai dengan jiwa Ketetapan MPRS Nomor XV/MPRS/1966. Kepada seluruh rakyat Indonesia, para...

INDUSTRI PERTAHANAN

Jangan Batalkan Pembelian dari PT DI

BANDUNG, KOMPAS — Polemik pembelian helikopter AgustaWestland 101 diharapkan tak membuat pemerintah membatalkan kontrak pembelian 16 helikopter EC 725 Cougar buatan PT...

Praktik Demokrasi Kebablasan

Fenomena Intoleransi Beririsan dengan Politik

BOGOR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menilai, praktik demokrasi di Indonesia sudah kebablasan. Kondisi ini membuka peluang munculnya ideologi ekstrem yang bertentangan...

PILKADA SERENTAK

Pemungutan Suara Ulang Dibatasi

JAKARTA, KOMPAS — Hingga dimulainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dan kota, Rabu (22/2), masih ada pemungutan suara ulang yang belum tuntas...

CATATAN POLITIK & HUKUM

Bola Panas

Pesta boleh usai, tetapi masalah belum selesai. Di beberapa daerah, pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada 15 Februari lalu kemungkinan berujung ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, perolehan suara yang "beti" (beda tipis) memunculkan saling klaim. Contohnya, di Banten atau Sulawesi...

Kilas Politik & Hukum

Polri Perkuat Literasi DigitalPenguatan literasi digital menjadi langkah Kepolisian Negara RI mengantisipasi maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks di dunia maya. Upaya itu merupakan cara Polri mendidik masyarakat agar bijak memanfaatkan media sosial. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur...

parlemen

Anak Muda "Pengawal" DPR

Rapat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2), segera...

KAMPANYE ANTI KORUPSI NU

Belajar dari Hongkong

Tony Kwok, konsultan anti korupsi kondang dari Hongkong, bertanya kepada para mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta. "Jika harus memilih satu, mana yang lebih penting dalam pemberantasan korupsi? Pencegahan, pendidikan, pemberdayaan, penyidikan, atau...?"Kebanyakan mahasiswa...

KEBAKARAN

KSAU: Mabes TNI AU Minta Polri Selidiki

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto meminta Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Negara RI untuk menyelidiki penyebab kebakaran di salah satu ruangan di Gedung B Lantai 7 di kompleks perkantoran Mabes TNI AU di Mabes TNI...

PILKADA

Pemidanaan Politik Uang Jadi Fokus

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilihan Umum hingga ke kabupaten dan kota akan menindaklanjuti laporan dugaan politik uang yang muncul di sejumlah daerah. Pegangannya adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi...

Maret, Pimpinan DPD Dipilih Lagi

Masa Jabatan 2,5 Tahun Berlaku untuk Periode Ini

JAKARTA, KOMPAS — Masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah saat ini berakhir lebih cepat, yaitu pada Maret 2017, dan tak lagi bersamaan dengan akhir masa jabatan anggota DPD selama lima tahun atau hingga 2019. Regulasi yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD 2 tahun 6 bulan dinyatakan...

KEBANGSAAN

Perkuat Ideologi Pancasila

JAKARTA, KOMPAS — Situasi sosial politik selama enam bulan terakhir menunjukkan nilai-nilai pluralisme yang sejak lama dimiliki bangsa Indonesia mulai memudar. Untuk itu, diperlukan penguatan kembali ideologi Pancasila untuk mencegah potensi perpecahan bangsa.Penguatan kembali ideologi...

UNJUK RASA

Tuntutan Disampaikan ke Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Komisi III DPR akan menyampaikan tuntutan sejumlah elemen masyarakat agar pemerintah menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada...

sisi lain istana

Bitung Pintu Utara Negeri

Dua hari setelah merayakan perayaan satu tahun pemerintahannya, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey terbang dari Manado, Sulut, ke Jakarta, Selasa (14/2). Ia langsung ke...

NU-Muhammadiyah Tak Ikut

Polri: Peserta Aksi Jangan Terprovokasi

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah organisasi massa, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menyatakan secara organisasi tidak ikut dalam aksi yang digelar Selasa (21/2) ini...

Kebangsaan

Menjaga Kebinekaan Butuh Proses

JAKARTA, KOMPAS — Menjaga kebinekaan memerlukan proses panjang yang didasari sikap saling menghargai dan toleransi dalam menyikapi keberagaman. Sinergi antara kelompok mayoritas dan minoritas menjadi langkah utama menjamin pelaksanaan kehidupan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika.Direktur...

PILKADA Serentak

Potensi Sengketa Hasil Ada di Enam Daerah

JAKARTA, KOMPAS — Enam daerah berpotensi menghadapi sengketa perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi berdasarkan penghitungan awal atas selisih perolehan suara sah. Komisi Pemilihan Umum akan menyupervisi dan memberi asistensi kepada KPU di tingkat provinsi ataupun kabupaten dan...

Pelangi Indonesia

Di dalam agama cinta (rahman-rahim), kebenaran dan keadilan tak mengenal penganut dan bukan penganut. Cinta memeluk semuanya. Warga bangsa boleh berbeda keyakinan, tetapi cinta...

SURVEI "KOMPAS"

Membaca Pilihan di Pilkada DKI Jakarta

Pilkada DKI Jakarta harus dilakukan dua putaran karena belum ada pasangan calon yang memperoleh suara minimal 50 persen plus satu dari seluruh suara sah. Merunut perjalanan elektabilitas dan preferensi tiap kandidat di Pilkada DKI Jakarta sepanjang akhir 2016 hingga Februari 2017, terekam perubahan...

Pilkada Serentak

Tingkat Partisipasi Menjadi Tantangan

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017 meningkat jika dibandingkan pilkada serentak pada 2015. Namun, persentasenya sementara ini belum mencapai target nasional sebagaimana diharapkan Komisi Pemilihan Umum. Fenomena golongan putih masih...

Kilas Politik & Hukum

Presiden Dorong Masyarakat Terus OptimistisPresiden Joko Widodo terus mendorong masyarakat untuk tetap optimistis menghadapi kondisi perekonomian dewasa ini. Sebab, kunci dari membaiknya perekonomian adalah optimisme dan kerja keras. "Saya kira semuanya harus mendorong optimisme karena dengan...

Kursi DPR Ditambah

Daerah Pemilihan Mesti Ditata Ulang

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyepakati penambahan jumlah kursi anggota legislatif. Langkah ini dilakukan seiring penambahan jumlah penduduk dan lahirnya daerah otonom baru. Namun, jumlah kursi yang...

Pembunuhan Munir

Hasil TPF Wajib Diumumkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah punya kewajiban mengumumkan hasil kerja tim pencari fakta pembunuhan penggiat hak asasi manusia Munir. Kewajiban ini tercantum dalam Keputusan Presiden RI No 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.Poin kesembilan Keppres...

Ketimpangan Menjadi Penyebab Konflik

Keadilan Dibutuhkan untuk Menjaga Kebinekaan

YOGYAKARTA, KOMPAS — Penerapan keadilan jadi salah satu cara untuk menyatukan kebinekaan yang dapat menopang keberlangsungan toleransi. Pada dasarnya, munculnya konflik dengan latar belakang intoleransi lebih dipicu karena adanya ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik.Mantan Ketua...

Media Sosial

Pengaturan Lebih Rinci Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS — Pilkada serentak 2017 menunjukkan bahwa media sosial makin berperan dalam memengaruhi preferensi calon pemilih. Namun, pengaturan media sosial dalam tahapan-tahapan pilkada serentak masih terbilang minim. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang...

Perang Cerdas dan Dadakan

Eskalasi ketegangan di Laut China Selatan yang terus meningkat akibat sengketa wilayah di perairan tersebut sampai saat ini masih belum sampai pada tahap konflik atau perang...

Sikap Pemerintah Dicermati Publik

Kasus Basuki Jangan Sampai Jadi Bola Liar

JAKARTA, KOMPAS — Sikap pemerintah terhadap status hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dinanti publik. Apabila pemerintah sampai salah mengambil kebijakan terkait status hukum Basuki, dikhawatirkan malah menjadi bola liar. Pemerintah bisa terus tersandera karena kasus ini....

  • 1
  • 2
  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman