Rubrik

BERANDA > polhuk > politik

POLITIK

Kompromi Ditawarkan

Isu Krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu Bisa Dibahas Ulang

JAKARTA, KOMPAS — Agar titik kompromistis pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dapat segera dicapai, koalisi partai politik pendukung pemerintah mengajukan beberapa tawaran. Membicarakan ulang kedudukan terkait isu krusial RUU itu adalah salah satunya.Seperti diketahui, meskipun isu ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi isu paling sulit dibicarakan di antara fraksi-fraksi dengan pemerintah, tercatat masih ada dua isu lain yang juga...

Kilas Politik & Hukum

Faktor Keamanan Menjadi Pertimbangan Ali Mukartono, ketua tim jaksa penuntut umum pada perkara penodaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, keputusan agar Basuki menjalani masa pidana di Rutan Cabang Markas Komando Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok,...

ANGGARAN PILKADA

Pemerintah Perlu Bergerak Lebih Cepat

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat dan daerah diminta bergerak lebih cepat membantu penyelesaian persoalan anggaran penyelenggaraan pilkada yang digelar serentak pada 2018. Hingga saat ini, baru satu provinsi yang memastikan anggaran penyelenggaraan pilkada, yaitu Jawa Barat. Ketua Badan...

KOMPAS, 24 Juni 1975

"Panitia Lima" Rumuskan Penjabaran Sila-sila Pancasila

"Panitia Lima" yang diketuai oleh Mohammad Hatta atau Bung Hatta telah menyelesaikan tugasnya merumuskan penjabaran sila-sila Pancasila dan menyerahkan hasilnya kepada Presiden Soeharto. Bung Hatta menekankan, nantinya Pancasila mengikat seluruh rakyat dengan kekuatan UU. Namun, yang terpenting,...

RUU ANTITERORISME

Akuntabilitas Penyadapan Jangan Diabaikan

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Rancangan Undang- Undang Antiterorisme DPR bersama pemerintah hendaknya tidak mengabaikan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam menyadap...

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Formasi Khusus Terus Ditambah

JAKARTA, KOMPAS — Walau moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil tetap dijalankan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tetap membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia mengabdi melalui seleksi calon pegawai negeri sipil formasi khusus. Setelah...

Ada Penumpang Gelap

Panitia Angket Diduga Bekerja untuk Kepentingan Pihak Tertentu

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah anggota DPR yang tidak menjadi anggota Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi mulai gerah. Panitia angket dinilai mengalami disorientasi. Bukannya memperkuat, yang terlihat justru upaya pelemahan KPK. Citra DPR pun kian memburuk. Selain itu,...

ANGKET KPK

Saat DPR ”Buru” KPK

Jadwal anggota DPR saat ini harusnya kunjungan kerja ke daerah pemilihan. Namun, sebagian anggota DPR yang juga anggota Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi...

ANGKET KPK

Ancaman DPR Tak Pengaruhi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak terpengaruh ancaman Dewan Perwakilan Rakyat yang akan menghentikan anggaran Kepolisian Negara RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggaran tahun 2017 yang telah ditetapkan sedang dalam proses penggunaan pada tahun berjalan. Sementara anggaran tahun 2018...

Kaji Ulang Aturan Pelatihan Saksi

Kinerja Bawaslu Terancam Tidak Optimal

JAKARTA, KOMPAS — Meski sudah disepakati dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, aturan tentang pelatihan saksi partai politik dibiayai negara masih diperdebatkan. Tiga fraksi partai pendukung pemerintah minta hal tersebut dibicarakan ulang.Pelatihan saksi...

Kilas Politik & Hukum

Mantan Anggota DPR Didakwa Terima SuapCharles Jones Mesang, mantan anggota Komisi IX DPR periode 2009-2014, Kamis (22/6), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, didakwa menerima suap senilai Rp 9,7 miliar. Uang itu diberikan agar Charles membantu memuluskan permintaan Direktorat Jenderal...

KORUPSI

Novanto Sosok Kunci Lolosnya Proyek KTP-el

JAKARTA, KOMPAS — Ketua DPR Setya Novanto disebut sebagai tokoh kunci pengadaan KTP elektronik 2011-2012 agar proyek itu dapat diloloskan dalam pembahasan di DPR. Uang korupsi proyek ini pun dibagikan ke partai-partai politik, anggota DPR, dan pejabat pemerintah.Hal ini terungkap dalam...

ANGKET KPK

DPR Akui Sanksi Anggaran Jadi Opsi

JAKARTA, KOMPAS — Meski rekomendasi agar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diberikan anggaran pada tahun 2018 baru usulan pribadi...

SUAP GUBERNUR BENGKULU

Keluarga Masuk dalam Pusaran Korupsi

JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari, kembali menunjukkan merosotnya nilai-nilai kejujuran dan pencegahan...

HAUL BUNG KARNO

Islam dan Nasionalisme Tak Bisa Dipisah

JAKARTA, KOMPAS — Pancasila yang rumusannya bersumber dari pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 mengandung unsur keislaman dan nasionalisme yang tak dapat dipisahkan. Ini...

PEMERINTAHAN

Mutlak, Independensi Pengawas Internal

JAKARTA, KOMPAS — Penguatan kelembagaan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP mutlak diperlukan karena harus diakui selama ini tidak berjalan dengan baik. Independensi lembaga ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa lagi ditawar. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas...

Penataan Dapil Bisa Alot

Pimpinan Partai Diusulkan untuk Bertemu Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Penambahan 15 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat berdampak pada penataan ulang daerah pemilihan di tiga provinsi. Rekonfigurasi dapil ini diprediksi akan berjalan alot karena beririsan dengan kepentingan partai politik dan anggota DPR saat pemilu nanti.Penataan ulang...

DPR Ancam KPK dan Polri

Tito: Jangan Korbankan Keamanan

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi memunculkan wacana agar KPK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak diberi anggaran pada...

DPR Siapkan Voting

Hasil Lobi Tentukan Cara Pengambilan Keputusan

JAKARTA, KOMPAS — Meski DPR dan pemerintah sepakat memakai musyawarah mufakat untuk menyelesaikan RUU Penyelenggaraan Pemilu, skenario voting di rapat paripurna tetap disiapkan. Pasalnya, beberapa partai yang bukan anggota koalisi pendukung pemerintah teguh pada pendiriannya.Sejumlah...

PEMBERANTASAN KORUPSI

Lima Penangkapan dalam Sebulan

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap istri Gubernur Bengkulu, Lili Martiani Maddari, dan pengusaha Rico Diansari terkait...

Kilas Politik & Hukum

Sinta Buka Puasa dengan Komunitas Lintas ImanIstri Presiden (ke-4) RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, menghadiri acara buka puasa bersama dengan komunitas Muslim di tempat ibadah Tri Dharma, Klenteng Hong San Kiong, di Kota Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (20/6). Halaman...

PERDA BERMASALAH

Putusan MK Hambat Deregulasi dan Iklim Investasi

JAKARTA, KOMPAS — Pencabutan kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah atau perda oleh Mahkamah Konstitusi dinilai menghambat upaya deregulasi yang dilakukan pemerintah pusat. Putusan ini juga berpotensi mengancam iklim investasi di daerah. Peneliti Komite Pemantau...

REFORMASI KEPEGAWAIAN

Presiden Inginkan Kecepatan Layanan

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginginkan kecepatan layanan publik oleh aparatur sipil negara dapat terus dilanjutkan. Kecepatan layanan ini hanya dapat terwujud dengan penataan dan pemerataan pegawai yang efektif hingga ke daerah pelosok. Untuk itu, didorong pemanfaatan...

ANGKUTAN LEBARAN

Masalah yang Terus Berulang

Masalah angkutan Lebaran terus berulang. Kemacetan lalu lintas, infrastruktur yang terbatas, penggunaan sepeda motor dan mobil pribadi yang meningkat, minimnya angkutan umum...

KPK: DPR Halangi Proses Hukum

Polri Tidak Dapat Membantu Panitia Angket

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menilai permintaan Panitia Angket DPR untuk menghadirkan politisi Partai Hati Nurani Rakyat, Miryam S Haryani, merupakan...

KPU Siapkan Dua Versi Draf

Pengambilan Keputusan Ditunda Lagi, Persiapan Pemilu 2019 Sangat Mepet

JAKARTA, KOMPAS — Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang terus ditunda membuat waktu yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum untuk...

Pemerintah, "dari Kami", "dari Mereka"

Dalam beberapa bulan terakhir, khusus- nya sejak masa sebelum dan setelah Pilkada DKI Jakarta, berkembang anggapan di kalangan warga bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan...

Kilas Politik & Hukum

Cuti Tambahan bagi TNI dan Polri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) memastikan, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tidak hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Deputi...

KEBANGSAAN

TNI Diingatkan Pesan Jenderal Soedirman

JAKARTA, KOMPASPresiden Joko Widodo mengingatkan tentang pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman kepada Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, memperkuat...

TERORISME

Densus 88 Tangkap Lagi Simpatisan NIIS

MALANG, KOMPAS — Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Negara RI kembali menangkap SM yang diduga simpatisan Negara Islam di Irak dan Suriah tahun 2013-2014....

Penundaan Diusulkan Lagi

RUU Pemilu Mendesak Disahkan

JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi anggota koalisi partai pendukung pemerintah meminta pengambilan keputusan lima isu krusial di RUU Penyelenggaraan Pemilu pada Senin...

SURVEI LITBANG "KOMPAS"

Dua Sisi Penegakan Hukum Pemerintah

Komitmen pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperbaiki penegakan hukum masih terasa kuat, tetapi berbagai persoalan yang muncul kerap menampar wibawa pemerintah. Dinamika...

RADIKALISME

Tak Cukup Hanya Penegakan Hukum

JAKARTA, KOMPASPendekatan hukum murni dinilai tidak akan mampu meredam ideologi radikal yang menjadi akar kehadiran kelompok teroris. Ini karena penegakan hukum tidak bisa menjamin sejumlah terpidana terorisme dapat kembali ke masyarakat dan meninggalkan jaringan teroris.Pendiri Yayasan Prasasti...

PANITIA ANGKET

KPK Kirim Surat Jawaban ke DPR

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (19/6), akan mengirimkan surat jawaban kepada Panitia Angket DPR terhadap KPK, terkait permintaan agar politisi Hanura, Miryam S Haryani, dihadirkan untuk dimintai keterangan di hadapan panitia angket. Langkah ini diambil karena KPK tak...

Demokrasi Tersandera Pragmatisme Elite Politik

Strategi Pemerintah Tidak Jelas

JAKARTA, KOMPAS — Konsolidasi kelembagaan demokrasi di Indonesia melalui pemilihan umum tersandera pragmatisme jangka pendek elite partai politik yang terus menjadikan...

Sanksi Baru Diatur

WNI Ikut Kelompok Teroris Asing Bisa Dipidana

JAKARTA, KOMPAS — Setiap warga negara Indonesia yang ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok teroris bisa dipidanakan. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Hal ini disepakati...

Kolom Politik

Watak Pancasila

Tahun 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai menggelar sidang secara maraton. Tiga tokoh berpidato tentang dasar kemerdekaan. Pada 29 Mei 1945, Mohammad Yamin mengajukan rumusan lima dasar negara: 1) perikebangsaan, 2) perikemanusiaan, 3)...

KORUPSI HELIKOPTER AW-101

Ditetapkan, Dua Tersangka Baru

JAKARTA, KOMPAS — Menyusul penetapan tiga perwira tinggi, menengah, dan bintara TNI Angkatan Udara sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland...

KASUS NOVEL BASWEDAN

Tito Akan Temui Pimpinan KPK soal Oknum Pati Polri

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian, awal pekan depan, berencana menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain berkoordinasi terkait penyelidikan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan, Tito juga akan meminta klarifikasi...

DPR Tidak Bisa Paksakan Kehendak

KPK Tolak Hadirkan Miryam S Haryani di Panitia Angket

JAKARTA, KOMPAS — Rencana Panitia Angket Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Miryam S Haryani dipertanyakan. Pemanggilan tersebut menunjukkan niat DPR bukan untuk...

Kilas Politik & Hukum

Adhyaksa Dault: NKRI dan Pancasila Sudah FinalMantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault membantah menjadi simpatisan ataupun anggota organisasi kemasyarakatan keagamaan yang bertujuan mengganti dasar negara Indonesia. Bagi Adhyaksa, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila...

KEBANGSAAN

Presiden Inginkan Hubungan Baik Dijaga

PURWOKERTO, KOMPAS — Dalam kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten di Jawa Tengah, Jumat (16/6), Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk menjaga...

KEBANGSAAN

Aturan tentang Politik SARA Mendesak

JAKARTA, KOMPAS — Perpecahan sosial yang terjadi karena penggunaan politik SARA atau suku, agama, ras, dan antargolongan yang berlebihan berpotensi kembali terjadi pada perhelatan pemilihan pemimpin daerah tahun depan. Terkait dengan hal itu, diperlukan regulasi yang lebih mendetail dan...

MEDIA SOSIAL

Semangat Keberagaman Via Mengaji Daring

Mengaji secara langsung dalam jaringan pada Ramadhan tahun ini sangat riuh. Penetrasi teknologi canggih terhadap relasi sosial menguat. Para alim ulama pun memanfaatkannya. Sejak...

PILKADA SERENTAK

Kuantitas Pasangan Calon Jadi Tantangan

JAKARTA, KOMPAS — Kuantitas pasangan calon kepala daerah yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 dan 2017 yang cenderung turun dikhawatirkan terulang dalam pilkada serentak 2018. Partai politik diharapkan lebih serius menyiapkan kandidat guna menjamin kualitas...

Sel NIIS Ada di 16 Daerah

Kondisi Marawi, Filipina, Berpengaruh ke Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Sel Negara Islam di Irak dan Suriah sudah ada di 16 daerah di Indonesia. Namun, aparat belum punya landasan hukum untuk menindak mereka. Padahal, sel ini...

Pemilu 2019 Tersandera

Pemerintah Ancam Menarik Diri dari Pembahasan

JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 tersandera kepentingan politik pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang. Ancaman pemerintah menarik diri dari...

KERJA SAMA PERTAHANAN

Pertaruhan Penting bagi Indonesia

Selama Shangri-la Dialogue, 2-4 Juni lalu, salah satu fokus perhatian sejumlah negara terhadap Indonesia adalah kerja sama trilateral dengan Malaysia dan Filipina. Hal ini bisa...

Kilas Politik & Hukum

Syarat Perseorangan Lebih Longgar Syarat pengumpulan dukungan bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan pada Pilkada 2018 lebih longgar setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan pendukung tak harus penduduk terdaftar dalam daftar pemilih tetap terdahulu. Komisi Pemilihan Umum segera merevisi...

PARTAI POLITIK

Indonesia Hadapi Lima Persoalan

MALANG, KOMPAS — Indonesia saat ini dinilai tengah menghadapi lima persoalan besar yang menjadi ujian apakah negara ini bisa lolos dan menjadi bangsa yang majemuk sekaligus tetap bersatu. Dampak pilihan politik yang berbeda saat pemilihan kepala daerah, diakui, masih menjadi potensi...

Kualitas Pemilu Terancam

DPR dan Pemerintah Kembali Tunda Pengambilan Keputusan Isu Krusial

JAKARTA, KOMPAS — Janji DPR dan pemerintah untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu tidak terpenuhi karena lobi terkait isu krusial, khususnya ambang...

  • 1
  • 2
  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman