Rubrik

BERANDA > polhuk > politik

POLITIK

Kilas Politik & Hukum

Cuti Tambahan bagi TNI dan Polri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) memastikan, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tidak hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Deputi...

KEBANGSAAN

TNI Diingatkan Pesan Jenderal Soedirman

JAKARTA, KOMPASPresiden Joko Widodo mengingatkan tentang pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman kepada Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, memperkuat...

TERORISME

Densus 88 Tangkap Lagi Simpatisan NIIS

MALANG, KOMPAS — Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Negara RI kembali menangkap SM yang diduga simpatisan Negara Islam di Irak dan Suriah tahun 2013-2014....

Penundaan Diusulkan Lagi

RUU Pemilu Mendesak Disahkan

JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi anggota koalisi partai pendukung pemerintah meminta pengambilan keputusan lima isu krusial di RUU Penyelenggaraan Pemilu pada Senin...

SURVEI LITBANG "KOMPAS"

Dua Sisi Penegakan Hukum Pemerintah

Komitmen pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperbaiki penegakan hukum masih terasa kuat, tetapi berbagai persoalan yang muncul kerap menampar wibawa pemerintah. Dinamika...

RADIKALISME

Tak Cukup Hanya Penegakan Hukum

JAKARTA, KOMPASPendekatan hukum murni dinilai tidak akan mampu meredam ideologi radikal yang menjadi akar kehadiran kelompok teroris. Ini karena penegakan hukum tidak bisa menjamin sejumlah terpidana terorisme dapat kembali ke masyarakat dan meninggalkan jaringan teroris.Pendiri Yayasan Prasasti...

PANITIA ANGKET

KPK Kirim Surat Jawaban ke DPR

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (19/6), akan mengirimkan surat jawaban kepada Panitia Angket DPR terhadap KPK, terkait permintaan agar politisi Hanura, Miryam S Haryani, dihadirkan untuk dimintai keterangan di hadapan panitia angket. Langkah ini diambil karena KPK tak...

Demokrasi Tersandera Pragmatisme Elite Politik

Strategi Pemerintah Tidak Jelas

JAKARTA, KOMPAS — Konsolidasi kelembagaan demokrasi di Indonesia melalui pemilihan umum tersandera pragmatisme jangka pendek elite partai politik yang terus menjadikan...

Sanksi Baru Diatur

WNI Ikut Kelompok Teroris Asing Bisa Dipidana

JAKARTA, KOMPAS — Setiap warga negara Indonesia yang ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok teroris bisa dipidanakan. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Hal ini disepakati...

Kolom Politik

Watak Pancasila

Tahun 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai menggelar sidang secara maraton. Tiga tokoh berpidato tentang dasar kemerdekaan. Pada 29 Mei 1945, Mohammad Yamin mengajukan rumusan lima dasar negara: 1) perikebangsaan, 2) perikemanusiaan, 3)...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman