Rubrik

BERANDA > polhuk > politik

POLITIK

Masa Kampanye Dipangkas

Waktu Pembahasan RUU Pemilu Menjadi Lebih Longgar

JAKARTA, KOMPAS — Masa kampanye Pemilu 2019 akan lebih pendek dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu memutuskan untuk memotong masa kampanye dari yang semula setahun menjadi enam bulan. Dampak pemangkasan tersebut, pemungutan suara...

PARTAI Golkar

Ketua Fraksi Diganti, Polemik Muncul

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengganti Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, hal itu dilakukan tanpa melibatkan pengurus Partai Golkar dan diduga melanggar aturan internal sehingga memicu penolakan dari internal partai.Ketua Fraksi Partai...

keberagaman

Indonesia-Islam Tak Bisa Dipertentangkan

SERANG, KOMPAS — Ibarat mata uang, Islam dan Indonesia adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang berupaya mempertentangkan dan merenggangkan Islam dengan Indonesia harus dilawan karena merusak persatuan dan keberagaman. Pengasuh...

Ormas

GP Ansor Terus Kawal Kebinekaan

JAKARTA, KOMPAS — Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama bersiap sedia untuk terus mengawal kebinekaan dan melawan kelompok perusak keutuhan Negara Kesatuan Republik...

Negara Jaga Pilkada DKI Damai

Jenis Surat Keterangan yang Resmi dan Diakui Ditempel di TPS

JAKARTA, KOMPAS — Damai, jujur, dan tanpa intimidasi diserukan para tokoh, termasuk Presiden Joko Widodo, terkait pemilihan gubernur dan calon gubernur pada Pilkada DKI...

Pilkada Berkeadaban

Hampir bisa dipastikan, Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua, Rabu besok, adalah pilkada terpanas dan paling ketat. Dalam ingatan bersama (collective memory), sejak...

KOMUNIKASI POLITIK

Langkah yang Diharapkan Terus Berlanjut...

Presiden Joko Widodo terus melakukan komunikasi dengan ulama dan tokoh agama Islam di dalam ataupun di luar Istana Kepresidenan, Jakarta. Bukan hanya dengan mereka yang...

BELA NEGARA

Dasar Hukum Perlu Diperjelas

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu memperjelas dasar hukum penyelenggaraan bela negara berkait aspek fisik, terutama komponen cadangan. Dasar hukum dibutuhkan untuk mengatur persyaratan dan target peserta yang menjadi sasaran program bela negara.Kementerian Pertahanan juga diharapkan dapat...

SISI LAIN ISTANA

Dirut Pertamina

DI Istana Negara, Jakarta, Kamis siang, 15 April 1976, 41 tahun yang lalu, presiden waktu itu, Soeharto, melantik Mayor Jenderal Purnawirawan Piet Haryono menjadi Direktur Utama...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman