Rubrik

BERANDA > polhuk > politik

POLITIK

Kilas Politik & Hukum

Langkah Pemerintah Dinilai Sudah Tepat Langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie sudah tepat. Menurut Jimly, proses kesepakatan bentuk negara Indonesia dipenuhi perdebatan. Selain republik, ada pendiri...

terorisme

Menjadikan Radikalisme Musuh Bersama di Poso

Peluh masih terlihat jelas di kening Basri (37) seusai menyelesaikan permainan sepak bola. Udara sejuk yang menerpa kulit di Dusun Tamanjeka, Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir,...

TERORISME

Polri Identifikasi Peningkatan Ancaman Teror

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI telah mengantisipasi meningkatnya ancaman teror jelang perayaan Hari Kemerdekaan Ke-72 RI, 17 Agustus mendatang. Berbagai seruan aksi teror yang disebar kelompok teroris yang berafiliasi dengan Negara Islam di Irak dan Suriah lewat media sosial menjadi...

Alutsista

Imbal Dagang Sukhoi Harus Transparan

JAKARTA, KOMPAS — Upaya pemerintah untuk membeli pesawat tempur Sukhoi Su-35 dengan mekanisme imbal dagang diapresiasi. Salah satu kemajuan yang signifikan adalah diadakannya pemeliharaan di dalam negeri. Akan tetapi, pemerintah diingatkan untuk terus transparan dalam seluruh mekanisme yang...

Pilkada

Bawaslu Antisipasi Politik Identitas

PADANG, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu memprediksi pelanggaran kampanye dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 akan didominasi politik identitas, terutama lewat media sosial. Untuk mengantisipasi hal itu, mereka mulai menjajaki kerja sama dengan penyelenggara media sosial, seperti...

Catatan Politik & Hukum

Negeri Tanpa Disiplin

Satu hari di tahun 1996, saat senja selepas mengajar para santrinya di Pesantren Raudlatut Thalibin di Rembang, KH Mustofa Bisri (Gus Mus) menguraikan soal "bab kekuasaan". Sambil duduk bersila dan sarungan, Gus Mus yang selalu mengingatkan agar "kesalehan ritual" selalu disandingkan dengan...

PNS Berkualitas Dibutuhkan

Ekspektasi Rakyat terhadap Kualitas Layanan Publik Pemerintah Tinggi

SUMEDANG, KOMPAS — Daerah-daerah terpencil di Indonesia membutuhkan banyak pegawai negeri sipil berkualitas. Mereka dibutuhkan tidak hanya sebagai pamong praja di wilayah...

Dana Desa

Penanggung Jawab Program Tidak Jelas

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah penyimpangan terkait dana desa yang dikucurkan sejak 2015 terjadi karena desain program itu tak jelas. Hingga saat ini, bahkan belum ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas seluruh program dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di...

Kilas Politik & Hukum

Densus Tipikor Polri Utamakan Cegah Korupsi Polri memastikan kehadiran Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi mengutamakan pencegahan kasus korupsi di daerah. Oleh karena itu, Densus Tipikor Polri akan memiliki satuan tugas kewilayahan di setiap kepolisian daerah. Kepala Badan Reserse Kriminal...

KEBANGSAAN

Diskriminasi Halangi Keadilan Sosial

JAKARTA, KOMPAS — Sebagai negara yang majemuk, Indonesia masih belum bisa sepenuhnya bebas dari belenggu praksis diskriminatif. Diskriminasi tidak boleh dibiarkan karena akan menjadi penghalang cita-cita nasional untuk meraih persatuan dan keadilan sosial.Ketua Umum Gerakan Antidiskriminasi...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman