Rubrik

BERANDA > polhuk > hukum

HUKUM

PENCEGAHAN KORUPSI

Laporan Penerimaan Gratifikasi Naik

JAKARTA, KOMPAS — Selama dua tahun terakhir, laporan penerimaan gratifikasi yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi jelang Lebaran mengalami peningkatan. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan kesadaran penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil dalam menolak gratifikasi.Berdasarkan data pada Direktorat Gratifikasi KPK, pada 2015, terdapat 94 laporan penerimaan gratifikasi terkait Idul Fitri yang terdiri dari bingkisan berupa makanan-minuman, voucher belanja, perabot...

TERORISME

Densus 88 Polri Gagalkan Rencana Teror Bom Mobil

JAKARTA, KOMPAS — Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Negara RI selama tiga minggu terakhir telah menangkap 41 terduga teroris. Sebanyak 36 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Dari penyelidikan, salah satu tersangka tersebut telah merencanakan teror bom mobil yang akan...

Jaksa Sebut Haniv Terlibat

Pejabat Ditjen Pajak Dituntut 15 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv disebut jaksa terlibat dalam kasus dugaan suap terkait pembatalan surat tagihan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia yang dimiliki Ramapanicker Rajamohanan Nair.Keterlibatan Haniv disebut secara terang dalam berkas...

Kilas Politik & Hukum

Dihukum "Nonpalu" 8 Bulan, Hakim Lapor ke KY Komisi Yudisial mendalami aduan hakim Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta, Andy Nurvita, yang merasa dirugikan karena dijatuhi sanksi "nonpalu" atau tak boleh memeriksa perkara selama delapan bulan oleh Mahkamah Agung. Dalam laporannya, Andy meminta...

Pemerintah Kaji Ulang Inspektorat Wilayah

Kinerja Pengawas Intern Pemerintah di Daerah Tak Optimal

JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan pejabat di daerah oleh komisi antirasuah menjadi katalisator meninjau struktur dan keberadaan inspektorat wilayah di provinsi, kota, atau kabupaten. Beberapa opsi dipertimbangkan, seperti membuatnya menjadi independen dan bebas dari struktur pemerintah.Menteri...

KASUS NOVEL

Komnas HAM Perlu Terlibat

SUKOHARJO, KOMPAS — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu membentuk tim gabungan pencari fakta untuk menelusuri kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Pasalnya, sudah dua bulan lebih kasus teror ini belum juga dapat diungkap oleh...

HASIL KEJAHATAN

Perma Efektif Pulihkan Aset

JAKARTA, KOMPAS — Sekalipun undang-undang perampasan aset belum ada, penegak hukum tetap bisa mengupayakan pemulihan aset dengan mengoptimalkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan MA (perma)...

DUGAAN SUAP

Basuki: Uang Rp 2 Miliar untuk Berobat

JAKARTA, KOMPAS — Basuki Hariman, importir daging, membantah pernah menjanjikan Rp 2 miliar kepada mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar untuk meloloskan gugatan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Senin (19/6)."Uang itu disiapkan untuk saya berobat. Ng Fenny juga mau...

Saksi Kunci Ditemukan

Polisi Ajak KPK Ikut Mengusut Kasus Novel Baswedan

JAKARTA, KOMPAS — Polri menemukan saksi kunci kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Tidak hanya itu, Polri juga membuka ruang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membentuk tim dan ikut serta dalam penyelidikan kasus ini.Hal ini...

KPK Tidak Tebang Pilih

Sejumlah Ruang di Gedung DPRD Kota Mojokerto Digeledah

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tebang pilih dalam menangani perkara. Jika belakangan ini operasi tangkap tangan yang dilakukan mengungkap dugaan kasus korupsi dengan nilai yang relatif tidak besar dari sisi angka, bukan berarti KPK memilih-milih perkara.Wakil Ketua...

PERADILAN

Jumlah Hakim Dipenuhi dalam Tiga Tahun

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Agung akan merekrut hakim baru dalam waktu tiga tahun untuk memenuhi kebutuhan hakim yang kian mendesak. Tahun ini, MA merekrut 1.684 hakim setelah memperoleh kepastian kuota alokasi calon pegawai negeri sipil dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

Kilas Politik & Hukum

Pemerintah Rencanakan Pengaturan Tahanan Melalui Revisi KUHAP Untuk mengatur lebih rinci penahanan, pemerintah merencanakan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Revisi KUHAP dilakukan segera setelah revisi KUHP yang tengah dibahas bersama DPR tuntas atau diundangkan. ”Ketentuan...

Sinergi Memerangi Kejahatan Maritim

Pengamanan lautan dari penangkapan ikan ilegal dan kejahatan terkait kelautan atau maritim di Amerika Serikat dilakukan sejumlah institusi yang berada di departemen berbeda....

PEMBERANTASAN KORUPSI

KPK Siap Gelar Lebih Banyak OTT

JAKARTA, KOMPAS — Tiga kali sudah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan selama Juni ini terhadap sejumlah pejabat di daerah. Pimpinan KPK...

Siti Divonis 4 Tahun

Hakim Kesampingkan Aliran Dana ke Amien Rais

JAKARTA, KOMPAS — Seluruh pembelaan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari ditolak majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Siti dinilai terbukti...

PENGADAAN ALAT KESEHATAN

70 Persen Lebih Anggaran Dikorupsi Atut Chosiyah

JAKARTA, KOMPAS — Lebih dari 70 persen anggaran pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten 2011-2013 yang sebesar Rp 112,6 miliar dikorupsi bersama-sama, salah satunya oleh mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah. Jaksa pun menuntut Atut dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 250...

RUU ANTITERORISME

Lambat dan Tak Selamat

Dibentuk 14 bulan yang lalu, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hingga kini belum merampungkan tugasnya. Tak hanya belum selesai melaksanakan tugas, pansus juga abai membahas masalah-masalah mendasar, seperti definisi terorisme...

Ada Celah Pelemahan

Proses Kodifikasi Hukum Pidana Perlu Diwaspadai

JAKARTA, KOMPAS — Masuknya delik korupsi ke Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana membuka celah pelemahan upaya pemberantasan korupsi. Ini terjadi jika arah kodifikasi di Rancangan KUHP adalah untuk mengurangi peranan undang- undang yang secara khusus diatur di luar KUHP. Kendati...

Miryam Segera Disidang

KPK Wajib Melimpahkan Perkara ke Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi segera melimpahkan berkas perkara memberikan keterangan tidak benar dengan tersangka Miryam S Haryani ke Pengadilan...

KORUPSI INFRASTRUKTUR

Suap Rp 4 Miliar ke Politisi PKS Dikonfrontasi

JAKARTA, KOMPAS — Dua saksi dari Partai Keadilan Sejahtera dikonfrontasi terkait aliran dana Rp 4 miliar kepada Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia yang juga politisi PKS dalam sidang perkara korupsi proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Provinsi Maluku....

PERTANAHAN

Sertifikat untuk Atasi Sengketa Lahan

CILACAP, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah terus mendorong percepatan penerbitan sertifikat tanah. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penerbitan sertifikat itu juga bisa menyelesaikan berbagai sengketa lahan di Indonesia. "Kami ingin cepat menyelesaikan...

PENEGAK HUKUM

Kami Akan Selalu Bersama KPK

Papa minta angket, Opa juga minta angketSemua puyeng bikin angket, Dewan Partai Rampok angketPapa Opa Minta AngketLirik lagu tersebut terus bergema dari sebuah mobil minivan merah...

REGULASI

Perkuat Pengawasan Perda

JAKARTA, KOMPAS — Menyikapi keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan pembatalan peraturan daerah ada di Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri diharapkan memperkuat pengawasan penyusunan rancangan peraturan daerah. Selama ini, upaya preventif itu lemah sehingga...

PENEGAKAN HUKUM

KPK Akan Menanyakan Perkembangan Kasus Novel

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo berencana mengundang pimpinan Kepolisian Negara RI untuk membicarakan mengenai perkembangan penanganan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. KPK segera menjadwalkan pertemuan tersebut dalam waktu...

PEMBERANTASAN KORUPSI

Brotoseno Langgar Jabatan sebagai Penyidik Kepolisian

JAKARTA, KOMPAS — Brotoseno, mantan Kepala Unit III Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri berpangkat ajun komisaris besar, bersama rekannya, penyidik di Bareskrim Polri, Dedy Setyawan Yunus, terbukti bersalah menerima suap dalam penyidikan kasus cetak sawah di...

Putusan MK Disesalkan

Pemerintah Kesulitan Sinkronkan Peraturan Pusat dan Daerah

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan, pemerintah pusat tidak berwenang membatalkan peraturan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Putusan ini disesalkan pemerintah karena bakal menyulitkan sinkronisasi peraturan pusat dan daerah. Menteri Dalam Negeri...

PEMASYARAKATAN

Kepala Lapas Cipinang Diberhentikan

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Kunto Wiryanto diberhentikan sejak Rabu (14/6) oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly. Hal ini dilakukan setelah ditemukan ada sel mewah di lapas itu saat razia pada 31 Mei lalu. Sanksi pemberhentian juga...

UJI MATERI   

Pasal Makar Perlu Dimaknai Ulang

JAKARTA, KOMPAS — Pemaknaan ulang atau reinterpretasi terhadap pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diperlukan untuk menjamin relevansi pasal-pasal peninggalan era kolonial itu dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia. Pasal yang mengatur tentang makar dalam KUHP...

Kilas Politik & Hukum

Cegah Teror, Segala Kemampuan DikerahkanPemerintah mengerahkan segala kemampuan untuk mencegah teror merembet ke Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat wilayah utara Indonesia yang berbatasan dengan Filipina. Upaya penguatan itu akan mulai dilakukan dengan membangun...

HUKUM PIDANA

Disepakati, Korupsi Masuk di RKUHP

JAKARTA, KOMPAS — Meski diwarnai penolakan Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati masuknya delik korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi jalan masuk atau modus untuk meniadakan kewenangan KPK...

Patrialis Sarankan Buat Surat Kaleng

Pendapat Berbeda Diajukan untuk Memenangkan Penyuap

JAKARTA, KOMPAS — Berbagai upaya dilakukan Patrialis Akbar untuk membantu memenangkan pemohon uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Upaya itu mulai...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman