Rubrik

BERANDA > polhuk > hukum

HUKUM

sidang korupsi

Patrialis Akbar Cederai Mahkamah Konstitusi

Patrialis Akbar (kedua dari kiri), mantan hakim konstitusi, dituntut 12 tahun 6 bulan  penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ke Mahkamah Konstitusi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (14/8). Jaksa juga mendakwa Kamaludin (kiri)  menerima suap bersama Patrialis Akbar dan  dituntut 8 tahun penjara.

JAKARTA, KOMPAS — Tindakan Patrialis Akbar menerima suap saat menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai imbalan untuk bantuannya mengurus uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah membuat kewibawaan MK kian terpuruk. Alih-alih menjaga kewibawaan MK, Patrialis malah berusaha menyeret hakim lain dalam pusaran...

Kasus KTP Elektronik

Perlindungan Saksi Jadi Hal Penting

JAKARTA, KOMPAS — Perlindungan terhadap saksi dan pelapor menjadi penting menyusul kematian yang dialami salah seorang saksi kunci dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, Johannes Marliem. Pasalnya, bukan kali ini saja ada saksi yang meninggal di tengah pengusutan kasus besar...

Penyidikan KTP-el Tidak Terganggu

Saksi Johannes Marliem Meninggal di AS

JAKARTA, KOMPAS — Penyidikan dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tidak terganggu dengan kematian Johannes Marliem, salah seorang saksi kasus ini....

Korupsi KBRI Malaysia

WNA Negara Bermasalah Diberi Visa

JAKARTA, KOMPAS — Atase Kedutaan Besar RI di Malaysia, Dwi Widodo, didakwa menyalahgunakan kewenangannya antara lain dengan membantu menerbitkan calling visa untuk 1.259 pemohon dari sejumlah negara bermasalah di Asia dan Afrika. Untuk jasanya itu, Widodo memperoleh imbalan dari sembilan...

Pendamping Jadi Kunci

Kejaksaan Berencana Mengumpulkan Kepala Desa

AMBON, KOMPAS — Kesuksesan pengelolaan dana desa sangat ditentukan kinerja pendamping desa. Keterlibatan pendamping desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan terkait penggunaannya, mencegah potensi penyalahgunaan dana desa. Pengelolaan dana desa di Kabupaten Buru,...

ANGKET KPK

BPK Diminta Melakukan Audit Lanjutan

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit lanjutan terhadap KPK. Audit lanjutan dinilai perlu guna mendalami indikasi penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan anggaran. "Pimpinan DPR sudah menerima...

Kilas Politik & Hukum

KPK Lakukan Supervisi Kasus Cetak Sawah Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan gelar perkara bersama terkait perkara dugaan korupsi konstruksi cetak sawah yang tengah ditangani polisi. Langkah ini merupakan bagian dari...

korupsi

Anggaran Bertambah Rp 50 Miliar

JAKARTA, KOMPAS — Aliran dana korupsi proyek pengadaan Al Quran di Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012 sempat ditujukan untuk membangun pesantren yang sedang digagas salah satu pejabat kementerian tersebut. Aliran uang hasil korupsi proyek pengadaan Al Quran ini bisa mengalir ke...

Korupsi, Sumber Ketidakadilan Sosial

Penerapan Nilai-nilai Pancasila Butuh Keteladanan

JAKARTA, KOMPAS — Salah satu penyebab terjadinya kesenjangan sosial dan tidak meratanya pembangunan di Indonesia adalah merajalelanya praktik korupsi. Oleh karena itu, apabila bangsa ini ingin menyelesaikan persoalan ketidakadilan, Indonesia harus semakin bebas dari korupsi."Semakin tidak...

DANA DESA

Kemendagri Klaim Persentase Pelanggaran Kecil

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri mengklaim, persentase penyimpangan dana desa masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan desa yang menerima dana...

Korupsi

Uang Ijon Proyek PT DGI ke Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS — Untuk bisa menguasai proyek selama 2009-2011, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin membayar ongkos ijon proyek 7 persen dari setiap proyek. Uang ijon itu kemudian disetor ke sejumlah anggota DPR.Untuk membayar biaya ijon proyek tersebut, Nazaruddin...

dugaan korupsi

Jangan Kotori Niat Mulia Dana Desa

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu pekan lalu, seperti mengungkap gunung es persoalan dana desa. Penyimpangan dana desa yang...

Korupsi

PT DGI Titip Uang ke KPK

JAKARTA, KOMPAS — Uang dugaan korupsi sebesar Rp 15 miliar dititipkan PT Duta Graha Indah, perusahaan tersangka korupsi sejumlah proyek pemerintah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang tersebut terkait proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana...

Janji Pemberian Uang Diakui

Importir Sanggup Beri Rp 2 Miliar kepada Patrialis

JAKARTA, KOMPAS — Janji imbalan Rp 2 miliar dari importir daging Basuki Hariman kepada mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, untuk mengurus uji materi...

PERPPU ORMAS

Pemohon Memperbaiki Permohonan

JAKARTA, KOMPAS — Lima pemohon uji materi dan formal atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan memperbaiki permohonannya. Perbaikan permohonan ini dilakukan sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melanjutkan atau tidak...

Kilas Politik & Hukum

Bareskrim Proses Laporan terhadap Viktor Bareskrim memastikan memproses laporan terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Viktor Laiskodat. Hingga Senin (7/8) terdapat empat wakil partai politik (Gerindra, PAN, PKS, Demokrat) yang melaporkan Viktor ke polisi....

KORUPSI

Perencana Pengadaan Heli AW-101 Diburu

JAKARTA, KOMPAS — Penetapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland 101 oleh Pusat Polisi Militer TNI, Jumat lalu, mulai memperjelas kerangka kasus yang sedang diungkap Pusat Polisi Militer TNI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu merupakan...

Tutup Celah Korupsi Dana Desa

Manfaatkan Sistem Pelaporan

JAKARTA, KOMPAS — Pengungkapan kasus suap terkait penyelewengan dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera meningkatkan...

Inisiator Korupsi Terkuak

Puspom TNI Tersangkakan Mantan Asisten Perencanaan KSAU

DENPASAR, KOMPAS — Pusat Polisi Militer TNI menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland 101. Polisi militer juga telah melihat inisiator utama di balik kasus itu. Namun, mereka masih butuh alat bukti untuk menetapkannya menjadi tersangka. Untuk...

Kilas Politik & Hukum

Gubernur Persilakan Penegak Hukum Selidiki Gubernur Maluku Said Assagaff mempersilakan penegak hukum menyelidiki dugaan korupsi atas temuan indikasi kerugian dalam pengelolaan keuangan negara di Maluku selama tahun 2016 senilai total Rp 58,37 miliar yang muncul dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan...

PIDANA KORPORASI

Swasta Pelaku Korupsi Tertinggi di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Pelaku usaha dan swasta tercatat menempati peringkat tertinggi sebagai pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara Komisi Pemberantasan Korupsi...

SELEKSI HAKIM

Problematika Hukum Terkini Jadi Tantangan

JAKARTA, KOMPAS — Problematika hukum terkini menjadi tantangan calon hakim agung untuk progresif berpikir dan tak terkekang pada perspektif hukum kuno yang tak relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer. Komisi Yudisial sebagai lembaga penyeleksi calon hakim agung semestinya...

Penegak Hukum

Terus Berulang, Jaksa Perdagangkan Perkara

JAKARTA, KOMPAS — Kejaksaan Agung dinilai belum melakukan evaluasi serius terhadap mekanisme pengawasan jaksa. Akibatnya, jaksa yang ditangkap hingga dipidana karena kasus korupsi terus saja berulang.Pada 2008-2017, berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya ada...

Istana kepresidenan

Tampaksiring dan Mayadenawa

Air jernih menyembur dari 30 pancuran di kolam-kolam pemandian Tirta Empul, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (21/4) dini hari. Sumber air suci...

Banggar Komisi VIII Ikut Terima

Anggaran Pengadaan Al Quran Disetujui Kolektif

JAKARTA, KOMPAS — Anggota Badan Anggaran Komisi VIII DPR periode 2009-2014 disebut ikut menerima aliran dana korupsi pengadaan Al Quran tahun 2011-2012 di Kementerian Agama. Dalam perkara ini, mantan anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Djabar, telah divonis 15 tahun penjara.Politikus Partai...

Kilas Politik & Hukum

DL Sitorus Meninggal Tersangka kasus dugaan pencucian uang terkait pembalakan liar, DL Sitorus, meninggal ketika duduk di kursi penumpang pesawat Garuda GA 188 rute Jakarta-Kualanamu, Kamis (3/8) sekitar pukul 13.00. Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)...

Komnas HAM

Masih Ada Calon yang Integritasnya Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Dari 14 calon yang diloloskan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, masih ada sejumlah nama yang kapasitas dan integritasnya dipertanyakan. Untuk itu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan mempertimbangkan catatan tersebut saat memilih...

Dana Desa Sumber Korupsi Baru

KPK Tangkap Bupati dan Kajari Pamekasan

JAKARTA, KOMPAS — Dana desa dan alokasi dana desa yang mulai dikucurkan tahun 2015 ditengarai menjadi sumber korupsi baru di daerah. Kombinasi antara kurangnya kapasitas...

Kekhawatiran yang Nyata

Saat wacana dana desa muncul hingga kemudian disahkan dengan adanya Undang-Undang Desa, telah muncul kekhawatiran akan banyak penyelewengan. Selain jumlah dananya cukup besar, aparat desa juga tidak dilatih serius mengelola dana tersebut. Padahal, selain dana desa yang bersumber dari APBN, ada...

Kilas Politik & Hukum

Hakim Tolak Eksepsi Musa Zainuddin Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang diketuai Masud menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan Musa Zainuddin, mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, terkait dakwaan terhadap dirinya sebagai penerima suap Rp 7...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman