Rubrik

BERANDA > polhuk > hukum

HUKUM

sidang korupsi

Patrialis Akbar Cederai Mahkamah Konstitusi

Patrialis Akbar (kedua dari kiri), mantan hakim konstitusi, dituntut 12 tahun 6 bulan  penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ke Mahkamah Konstitusi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (14/8). Jaksa juga mendakwa Kamaludin (kiri)  menerima suap bersama Patrialis Akbar dan  dituntut 8 tahun penjara.

JAKARTA, KOMPAS — Tindakan Patrialis Akbar menerima suap saat menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai imbalan untuk bantuannya mengurus uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah membuat kewibawaan MK kian terpuruk. Alih-alih menjaga kewibawaan MK, Patrialis malah berusaha menyeret hakim lain dalam pusaran...

Kasus KTP Elektronik

Perlindungan Saksi Jadi Hal Penting

JAKARTA, KOMPAS — Perlindungan terhadap saksi dan pelapor menjadi penting menyusul kematian yang dialami salah seorang saksi kunci dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, Johannes Marliem. Pasalnya, bukan kali ini saja ada saksi yang meninggal di tengah pengusutan kasus besar...

Penyidikan KTP-el Tidak Terganggu

Saksi Johannes Marliem Meninggal di AS

JAKARTA, KOMPAS — Penyidikan dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tidak terganggu dengan kematian Johannes Marliem, salah seorang saksi kasus ini....

Korupsi KBRI Malaysia

WNA Negara Bermasalah Diberi Visa

JAKARTA, KOMPAS — Atase Kedutaan Besar RI di Malaysia, Dwi Widodo, didakwa menyalahgunakan kewenangannya antara lain dengan membantu menerbitkan calling visa untuk 1.259 pemohon dari sejumlah negara bermasalah di Asia dan Afrika. Untuk jasanya itu, Widodo memperoleh imbalan dari sembilan...

Pendamping Jadi Kunci

Kejaksaan Berencana Mengumpulkan Kepala Desa

AMBON, KOMPAS — Kesuksesan pengelolaan dana desa sangat ditentukan kinerja pendamping desa. Keterlibatan pendamping desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan terkait penggunaannya, mencegah potensi penyalahgunaan dana desa. Pengelolaan dana desa di Kabupaten Buru,...

ANGKET KPK

BPK Diminta Melakukan Audit Lanjutan

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit lanjutan terhadap KPK. Audit lanjutan dinilai perlu guna mendalami indikasi penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan anggaran. "Pimpinan DPR sudah menerima...

Kilas Politik & Hukum

KPK Lakukan Supervisi Kasus Cetak Sawah Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan gelar perkara bersama terkait perkara dugaan korupsi konstruksi cetak sawah yang tengah ditangani polisi. Langkah ini merupakan bagian dari...

korupsi

Anggaran Bertambah Rp 50 Miliar

JAKARTA, KOMPAS — Aliran dana korupsi proyek pengadaan Al Quran di Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012 sempat ditujukan untuk membangun pesantren yang sedang digagas salah satu pejabat kementerian tersebut. Aliran uang hasil korupsi proyek pengadaan Al Quran ini bisa mengalir ke...

Korupsi, Sumber Ketidakadilan Sosial

Penerapan Nilai-nilai Pancasila Butuh Keteladanan

JAKARTA, KOMPAS — Salah satu penyebab terjadinya kesenjangan sosial dan tidak meratanya pembangunan di Indonesia adalah merajalelanya praktik korupsi. Oleh karena itu, apabila bangsa ini ingin menyelesaikan persoalan ketidakadilan, Indonesia harus semakin bebas dari korupsi."Semakin tidak...

DANA DESA

Kemendagri Klaim Persentase Pelanggaran Kecil

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri mengklaim, persentase penyimpangan dana desa masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan desa yang menerima dana...

Korupsi

Uang Ijon Proyek PT DGI ke Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS — Untuk bisa menguasai proyek selama 2009-2011, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin membayar ongkos ijon proyek 7 persen dari setiap proyek. Uang ijon itu kemudian disetor ke sejumlah anggota DPR.Untuk membayar biaya ijon proyek tersebut, Nazaruddin...

dugaan korupsi

Jangan Kotori Niat Mulia Dana Desa

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu pekan lalu, seperti mengungkap gunung es persoalan dana desa. Penyimpangan dana desa yang...

Korupsi

PT DGI Titip Uang ke KPK

JAKARTA, KOMPAS — Uang dugaan korupsi sebesar Rp 15 miliar dititipkan PT Duta Graha Indah, perusahaan tersangka korupsi sejumlah proyek pemerintah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang tersebut terkait proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana...

Janji Pemberian Uang Diakui

Importir Sanggup Beri Rp 2 Miliar kepada Patrialis

JAKARTA, KOMPAS — Janji imbalan Rp 2 miliar dari importir daging Basuki Hariman kepada mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, untuk mengurus uji materi...

PERPPU ORMAS

Pemohon Memperbaiki Permohonan

JAKARTA, KOMPAS — Lima pemohon uji materi dan formal atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan memperbaiki permohonannya. Perbaikan permohonan ini dilakukan sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melanjutkan atau tidak...

Kilas Politik & Hukum

Bareskrim Proses Laporan terhadap Viktor Bareskrim memastikan memproses laporan terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Viktor Laiskodat. Hingga Senin (7/8) terdapat empat wakil partai politik (Gerindra, PAN, PKS, Demokrat) yang melaporkan Viktor ke polisi....

KORUPSI

Perencana Pengadaan Heli AW-101 Diburu

JAKARTA, KOMPAS — Penetapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland 101 oleh Pusat Polisi Militer TNI, Jumat lalu, mulai memperjelas kerangka kasus yang sedang diungkap Pusat Polisi Militer TNI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu merupakan...

Tutup Celah Korupsi Dana Desa

Manfaatkan Sistem Pelaporan

JAKARTA, KOMPAS — Pengungkapan kasus suap terkait penyelewengan dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera meningkatkan...

Inisiator Korupsi Terkuak

Puspom TNI Tersangkakan Mantan Asisten Perencanaan KSAU

DENPASAR, KOMPAS — Pusat Polisi Militer TNI menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland 101. Polisi militer juga telah melihat inisiator utama di balik kasus itu. Namun, mereka masih butuh alat bukti untuk menetapkannya menjadi tersangka. Untuk...

Kilas Politik & Hukum

Gubernur Persilakan Penegak Hukum Selidiki Gubernur Maluku Said Assagaff mempersilakan penegak hukum menyelidiki dugaan korupsi atas temuan indikasi kerugian dalam pengelolaan keuangan negara di Maluku selama tahun 2016 senilai total Rp 58,37 miliar yang muncul dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan...

PIDANA KORPORASI

Swasta Pelaku Korupsi Tertinggi di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Pelaku usaha dan swasta tercatat menempati peringkat tertinggi sebagai pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara Komisi Pemberantasan Korupsi...

SELEKSI HAKIM

Problematika Hukum Terkini Jadi Tantangan

JAKARTA, KOMPAS — Problematika hukum terkini menjadi tantangan calon hakim agung untuk progresif berpikir dan tak terkekang pada perspektif hukum kuno yang tak relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer. Komisi Yudisial sebagai lembaga penyeleksi calon hakim agung semestinya...

Penegak Hukum

Terus Berulang, Jaksa Perdagangkan Perkara

JAKARTA, KOMPAS — Kejaksaan Agung dinilai belum melakukan evaluasi serius terhadap mekanisme pengawasan jaksa. Akibatnya, jaksa yang ditangkap hingga dipidana karena kasus korupsi terus saja berulang.Pada 2008-2017, berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya ada...

Istana kepresidenan

Tampaksiring dan Mayadenawa

Air jernih menyembur dari 30 pancuran di kolam-kolam pemandian Tirta Empul, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (21/4) dini hari. Sumber air suci...

Banggar Komisi VIII Ikut Terima

Anggaran Pengadaan Al Quran Disetujui Kolektif

JAKARTA, KOMPAS — Anggota Badan Anggaran Komisi VIII DPR periode 2009-2014 disebut ikut menerima aliran dana korupsi pengadaan Al Quran tahun 2011-2012 di Kementerian Agama. Dalam perkara ini, mantan anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Djabar, telah divonis 15 tahun penjara.Politikus Partai...

Kilas Politik & Hukum

DL Sitorus Meninggal Tersangka kasus dugaan pencucian uang terkait pembalakan liar, DL Sitorus, meninggal ketika duduk di kursi penumpang pesawat Garuda GA 188 rute Jakarta-Kualanamu, Kamis (3/8) sekitar pukul 13.00. Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)...

Komnas HAM

Masih Ada Calon yang Integritasnya Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Dari 14 calon yang diloloskan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, masih ada sejumlah nama yang kapasitas dan integritasnya dipertanyakan. Untuk itu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan mempertimbangkan catatan tersebut saat memilih...

Dana Desa Sumber Korupsi Baru

KPK Tangkap Bupati dan Kajari Pamekasan

JAKARTA, KOMPAS — Dana desa dan alokasi dana desa yang mulai dikucurkan tahun 2015 ditengarai menjadi sumber korupsi baru di daerah. Kombinasi antara kurangnya kapasitas...

Kekhawatiran yang Nyata

Saat wacana dana desa muncul hingga kemudian disahkan dengan adanya Undang-Undang Desa, telah muncul kekhawatiran akan banyak penyelewengan. Selain jumlah dananya cukup besar, aparat desa juga tidak dilatih serius mengelola dana tersebut. Padahal, selain dana desa yang bersumber dari APBN, ada...

Kilas Politik & Hukum

Hakim Tolak Eksepsi Musa Zainuddin Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang diketuai Masud menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan Musa Zainuddin, mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, terkait dakwaan terhadap dirinya sebagai penerima suap Rp 7...

Uji Materi

Tafsir DPR atas Pasal Angket Terlalu Luas

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat dinilai telah melakukan tafsir yang meluas terhadap Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur tentang hak angket. Ini setidaknya terlihat dari alasan DPR menggunakan hak angket terhadap Komisi...

KORUPSI KTP ELEKTRONIK

Tender Proyek Diatur "Tim Fatmawati"

JAKARTA, KOMPAS — "Tim Fatmawati" yang terbentuk dari sejumlah pertemuan di rumah toko di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan, menjadi kunci awal pengaturan proses pengadaan...

novel baswedan

Satu Sketsa Lagi Dibuat oleh Polisi

JAKARTA, KOMPAS — Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya sedang menyusun satu lagi sketsa wajah yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan dengan air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden...

Kilas Politik & Hukum

Sebanyak Rp 17,62 Miliar Diselamatkan dari Pungli Sejak dibentuk pada Oktober 2016 hingga 19 Juli 2017, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), yang dikoordinasikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, mampu menyelamatkan dana tak kurang dari Rp 17,62...

Kolusi Importir Daging

Patrialis Akbar Minta Basuki Menyuap Hakim Konstitusi Lain

JAKARTA, KOMPAS — Pengungkapan kasus suap mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, berawal dari penyadapan KPK dalam kasus dugaan penyelundupan daging oleh...

SIDANG KORUPSI

Saipul Jamil Terbukti Terlibat Penyuapan

JAKARTA, KOMPAS — Artis Saipul Jamil terbukti menyuap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun, putusan hakim terhadap Saipul...

KORUPSI

PT DGI Rugikan Negara Rp 67,3 Miliar

JAKARTA, KOMPAS — PT Duta Graha Indah disebut memperoleh keuntungan dan memperkaya korporasi sebesar Rp 67,3 miliar. Uang tersebut tidak semestinya diperoleh PT DGI mengingat pekerjaan yang dieksekusi oleh perusahaan ini belum sepenuhnya terealisasi dan tidak sesuai spesifikasi.Jumlah...

MISI INTERNASIONAL

Pengamanan Satgas FPU 9 Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI berjanji akan memperkuat perlindungan kepada Satuan Tugas Polisi Penjaga Perdamaian (Formed Police Units) 9 yang tengah bertugas di El Fasher, Darfur, Sudan, hingga Januari 2018. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kejadian Satgas FPU 8...

Narkoba Rongrong Negara

JAKARTA, KOMPAS — - Narkotika dan obat-obatan berbahaya makin merongrong ketahanan negara serta merambah ke pelosok negeri. Penyalah guna narkoba bukan hanya generasi...

Peneror Belum Ditangkap

Kepala Polri Menghadap Presiden Laporkan Perkembangan Kasus Novel

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki hari ke-111 setelah teror terhadap Novel Baswedan, belum ada titik terang mengenai siapa pelaku dan auktor intelektualis di balik penyerangan itu. Presiden Joko Widodo pun belum menerima laporan hasil penyidikan yang dilakukan Kepolisian Negara RI. "Kemarin...

KTP Elektronik

MA dan KY Diminta Memantau Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Agung diminta untuk memastikan independensi hakim yang menangani perkara praperadilan yang diajukan para tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Komisi Yudisial pun diminta turut...

Penegakan Hukum

Gatot Kembali ke LP Sukamiskin

JAKARTA, KOMPAS — Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho telah kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Jawa Barat, yang menjadi tempat tujuan eksekusinya. Dugaan Gatot bepergian atau pelesir di saat seharusnya menjalani masa pidana telah dibantah oleh Komisi...

Angket Rugikan Citra Pemerintah

Sikap Tegas dari Presiden Dinantikan

JAKARTA, KOMPAS — Sikap partai anggota koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo untuk melanjutkan angket terhadap KPK akan membuat mereka dipersepsikan antipemberantasan korupsi. Persepsi ini akan merugikan mereka dan bahkan mungkin Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2019.Sebaliknya,...

KORUPSI KORPORASI

Ketika PT DGI Jadi Tersangka...

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi pada Desember lalu menumbuhkan semangat baru bagi penegak...

HUKUMAN MATI

Ombudsman: Hak Terpidana Tidak Dipenuhi

JAKARTA, KOMPAS — Ombudsman Republik Indonesia menyatakan, Kejaksaan Agung telah mengabaikan sejumlah hal teknis saat melakukan eksekusi terhadap terpidana mati perkara...

SIDANG KORUPSI

Satu Tas Isi Rp 3 Miliar untuk Priyo Budi Santoso

JAKARTA, KOMPAS — Dana hasil korupsi proyek pengadaan Al Quran tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Agama diduga juga mengalir kepada politisi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Uang dengan nilai tak kurang dari Rp 3 miliar itu dikemas...

Kilas Politik & Hukum

Tersangka BLBI Ajukan Praperadilan Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Febri...

Pembahasan Molor Lagi

Ada Sejumlah Isu Krusial yang Belum Selesai Dibahas

JAKARTA, KOMPAS — Meski sudah memakan waktu 16 bulan, pembahasan revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kembali molor. Pembahasan ini berkejaran dengan...

Kilas Politik & Hukum

Pengacara Klaim Saipul Jamil DitipuPengacara terdakwa suap dalam pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Saipul Jamil, mengklaim kliennya menjadi korban penipuan panitera pengganti bernama Rohadi. Argumentasi itu menjadi bagian dari nota pembelaan yang disampaikan tim penasihat hukum...

CALON HAKIM AGUNG

Hasil Seleksi Belum Tentu Memenuhi Kebutuhan MA

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Yudisial meloloskan 14 nama dari 29 calon hakim agung untuk mengikuti seleksi tahap akhir/wawancara. KY tak dapat menjamin hasil seleksi calon hakim agung, yang menurut rencana menduduki jabatan hakim agung di lima kamar MA, sesuai dengan jumlah hakim yang...

  • 1
  • 2
  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman