Rubrik

BERANDA > polhuk > hukum

HUKUM

REFORMASI BIROKRASI

Korupsi Masih Terjadi di Pengisian Jabatan

JAKARTA, KOMPAS — Reformasi birokrasi belum berjalan optimal. Pengisian jabatan di berbagai tingkat masih membuka celah bagi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan terhadap kerja aparatur sipil negara dan pimpinan daerah juga masih lemah."Kita belum bisa menyaksikan kinerja...

Diakui Ada Bagi-bagi Uang

Novanto Minta Anggota Komisi II Kooperatif soal Proyek KTP-el

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur Jawa Tengah yang juga mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengaku kerap ditawari jatah berupa uang oleh sesama anggota Komisi II DPR...

operasi tangkap tangan

KPK Ungkap Suap Penjualan Kapal ke Filipina

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kasus dugaan suap terkait penjualan kapal yang diproduksi badan usaha milik negara PT PAL ke Filipina. KPK menangkap sejumlah orang terkait kasus suap ini di Surabaya dan Jakarta, Kamis (30/3).Juru Bicara KPK Febri Diansyah...

DPR Diharap Transparan

Pembahasan RUU Pemilu Dilakukan secara Tertutup

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah diharapkan dapat berlangsung terbuka....

KORUPSI KTP-EL

Miryam S Haryani Dicegah ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, ke luar negeri. Miryam dicegah ke luar negeri sejak 24 Maret dan berlaku untuk enam bulan ke...

Perbaiki Kualitas MK

Publik Bisa Tidak Lagi Percaya terhadap Lembaga Yudikatif

JAKARTA, KOMPAS — Menghadapi pemilu serentak tahun 2019, Mahkamah Konstitusi harus segera memperbaiki sistem pemberkasan dan pengawasan internal untuk mencegah terjadinya...

DUGAAN SUAP PAJAK

KPK Akan Periksa Sejumlah Nama

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa sejumlah nama yang disebutkan dalam persidangan suap pajak PT EK Prima Ekspor kepada Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno. Wakil Ketua KPK...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman