Rubrik

BERANDA > polhuk > hukum

HUKUM

Ipar Jokowi Beri Rekomendasi

Handang Diberi Rp 6 Miliar untuk Membantu Perkara Pajak Rajamohanan

JAKARTA, KOMPAS — Keterlibatan bekas Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno dalam perkara suap pajak berawal dari rekomendasi Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera Arif Budi Sulistyo yang juga adik ipar Presiden Joko Widodo. Handang...

KEBIJAKAN IMIGRASI

Paspor Jadi Penyaring TKI Tak Prosedural

JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadikan penerbitan paspor sebagai saringan awal warga Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri tanpa mengikuti prosedur. Hal ini dilakukan karena ada WNI yang ke luar negeri dengan alasan umrah,...

KORUPSI

Hak Politik Yan Anton Dituntut Dicabut

PALEMBANG, KOMPAS — Hak politik Bupati Banyuasin (nonaktif) Yan Anton Ferdian dituntut dicabut hingga lima tahun setelah masa penahanannya selesai. Pencabutan hak politik itu menjadi hukuman tambahan di samping tuntutan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan...

KRIMINALITAS

WNI Terlibat Penculikan di Malaysia

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak enam warga negara Indonesia terlibat dalam penculikan seorang perempuan warga negara Malaysia, Kuang Leng Leng alias Cece. Polri menangkap empat...

OPERASI TANGKAP TANGAN

Ditemukan Deposito Ratusan Miliar Rupiah

SAMARINDA, KOMPAS — Penelusuran kasus pungutan liar di Terminal Peti Kemas Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, terus berlanjut. Polisi menyita sejumlah aset dari satu tersangka, antara lain deposito senilai ratusan miliar rupiah, serta beberapa mobil, rumah, dan tanah. Surat Keputusan...

RUU PEMILU

Fokus pada Dampak Putusan MK

JAKARTA, KOMPAS — Dengan waktu yang tersisa sekitar satu bulan, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu mesti difokuskan pada materi yang terkait langsung dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada Januari 2014. Saat itu, MK memutuskan, pemilu legislatif dan pemilihan...

Kilas Politik & Hukum

Anggota DPD Jadi Kontraktor Proyek Mangkrak Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Nikson Mahuse, Senin (20/3), di Jayapura, mengatakan sudah memanggil dua kali anggota Dewan Perwakilan Daerah, Ayi Hambali, terkait proyek pembangkit listrik mikrohidro yang kini mangkrak....

REVISI UNDANG-UNDANG

KPK Konsisten Menolak

YOGYAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi konsisten menolak wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang belakangan kembali muncul. Revisi itu dinilai hanya akan melemahkan kerja KPK sehingga upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan terhambat. "Kami menolak...

Fokus ke Isu Substansial

Ketersediaan Waktu Ancam Pembahasan RUU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS — Dengan waktu pembahasan yang hanya tinggal enam pekan sampai 28 April 2017, pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu seharusnya...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman