Rubrik

BERANDA > polhuk > hukum

HUKUM

PENEGAK HUKUM

Kami Akan Selalu Bersama KPK

Papa minta angket, Opa juga minta angketSemua puyeng bikin angket, Dewan Partai Rampok angketPapa Opa Minta AngketLirik lagu tersebut terus bergema dari sebuah mobil minivan merah...

REGULASI

Perkuat Pengawasan Perda

JAKARTA, KOMPAS — Menyikapi keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan pembatalan peraturan daerah ada di Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri diharapkan memperkuat pengawasan penyusunan rancangan peraturan daerah. Selama ini, upaya preventif itu lemah sehingga...

PENEGAKAN HUKUM

KPK Akan Menanyakan Perkembangan Kasus Novel

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo berencana mengundang pimpinan Kepolisian Negara RI untuk membicarakan mengenai perkembangan penanganan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. KPK segera menjadwalkan pertemuan tersebut dalam waktu...

PEMBERANTASAN KORUPSI

Brotoseno Langgar Jabatan sebagai Penyidik Kepolisian

JAKARTA, KOMPAS — Brotoseno, mantan Kepala Unit III Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri berpangkat ajun komisaris besar, bersama rekannya, penyidik di Bareskrim Polri, Dedy Setyawan Yunus, terbukti bersalah menerima suap dalam penyidikan kasus cetak sawah di...

Putusan MK Disesalkan

Pemerintah Kesulitan Sinkronkan Peraturan Pusat dan Daerah

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan, pemerintah pusat tidak berwenang membatalkan peraturan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Putusan ini disesalkan pemerintah karena bakal menyulitkan sinkronisasi peraturan pusat dan daerah. Menteri Dalam Negeri...

PEMASYARAKATAN

Kepala Lapas Cipinang Diberhentikan

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Kunto Wiryanto diberhentikan sejak Rabu (14/6) oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly. Hal ini dilakukan setelah ditemukan ada sel mewah di lapas itu saat razia pada 31 Mei lalu. Sanksi pemberhentian juga...

UJI MATERI   

Pasal Makar Perlu Dimaknai Ulang

JAKARTA, KOMPAS — Pemaknaan ulang atau reinterpretasi terhadap pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diperlukan untuk menjamin relevansi pasal-pasal peninggalan era kolonial itu dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia. Pasal yang mengatur tentang makar dalam KUHP...

Kilas Politik & Hukum

Cegah Teror, Segala Kemampuan DikerahkanPemerintah mengerahkan segala kemampuan untuk mencegah teror merembet ke Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat wilayah utara Indonesia yang berbatasan dengan Filipina. Upaya penguatan itu akan mulai dilakukan dengan membangun...

HUKUM PIDANA

Disepakati, Korupsi Masuk di RKUHP

JAKARTA, KOMPAS — Meski diwarnai penolakan Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati masuknya delik korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi jalan masuk atau modus untuk meniadakan kewenangan KPK...

Patrialis Sarankan Buat Surat Kaleng

Pendapat Berbeda Diajukan untuk Memenangkan Penyuap

JAKARTA, KOMPAS — Berbagai upaya dilakukan Patrialis Akbar untuk membantu memenangkan pemohon uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Upaya itu mulai...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman