Rubrik

BERANDA > polhuk > hukum

HUKUM

HAM Tahanan Dilanggar

Keluarga Korban Perlu Aktif Melaporkan

JAKARTA, KOMPAS — Negara dianggap lalai saat ratusan orang di Indonesia ditahan melebihi batas waktu karena kecerobohan penegak hukum dan keterlambatan administrasi. Keadaan ini melanggar hak asasi manusia para tahanan yang ditahan melebihi batas waktu. Sebagian dari mereka bahkan semestinya...

PANITIA ANGKET

Kerja KPK Sengaja Akan Dikacaukan

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi ditengarai sengaja dibuat untuk mengacaukan kerja KPK yang sudah berjalan sesuai jalurnya. Obyektivitas dari Panitia Angket DPR juga diragukan karena ada konflik kepentingan anggota DPR dengan KPK.Emerson Yuntho dari...

PEMBERANTASAN KORUPSI

Berdalih Antisuap, Patrialis Terima 10.000 Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS — Mantan hakim konstitusi, Patrialis Akbar, cukup berhati-hati saat membantu memenangi perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun, belakangan, setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi yang...

Saatnya Mabes Polri Ambil Alih

Dua Bulan Berlalu, Kasus Novel Masih Gelap

JAKARTA, KOMPAS — Markas Besar Kepolisian Negara RI perlu mengambil alih pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel...

Hak Tahanan Dirampas

Ratusan Orang Ditahan Melebihi Batas Waktu

JAKARTA, KOMPAS — Sedikitnya ada ratusan orang di Indonesia yang ditahan melebihi batas waktu. Selain merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia, hal ini juga membebani keuangan negara dan petugas pemasyarakatan. Ketidakselarasan aturan dan informasi jadi penyebab kondisi ini. Sesuai...

PEMBERANTASAN KORUPSI

Kelemahan KPK Terus Dicari-cari

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat terkesan terus mencari kelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini, misalnya, terlihat dari keinginan mereka untuk juga mempertanyakan posisi kelembagaan KPK. Kondisi itu makin menguatkan dugaan adanya motif politik di balik...

LEMBAGA PERADILAN

Kementerian PAN dan RB Izinkan MA Rekrut Hakim

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan lampu hijau kepada Mahkamah Agung untuk merekrut hakim baru. Dari kebutuhan sekitar 4.000 hakim, Kementerian PAN dan RB memberikan persetujuan prinsip kepada MA untuk merekrut 1.684 hakim baru pada...

KORUPSI

Kejagung Mengkaji Perkara di Bengkulu

JAKARTA, KOMPAS — Kejaksaan Agung mengkaji kelanjutan penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan infrastruktur irigasi di Bengkulu yang terhenti setelah penyidik Komisi...

SIDANG KORUPSI

Saat Kode Dipakaidalam Transaksi Suap

dalam Transaksi Suap

Naam, brp juz? Ini maksudnya apa? Bisa Saudara jelaskan maksud dari balasan SMS dari Yudi Widiana ini?" tanya Arin Karniasari, jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kepada M Kurniawan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, yang menjadi perantara suap antara pengusaha So...

PERSEKUSI

Penegakan Hukum dan Literasi Harus Simultan

JAKARTA, KOMPAS — Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap mereka yang melakukan persekusi terhadap individu atau sekelompok orang harus berjalan simultan dengan literasi media, pendidikan, dan pemahaman cara penggunaan media sosial kepada masyarakat. Kepolisian pun harus bersikap tegas...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman