Rubrik

BERANDA > ekonomi > makro

MAKRO

Hapuskan Orientasi Proyek

Presiden Minta Susun Prioritas

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pemangku kepentingan di pusat dan daerah agar merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi. Oleh karena itu, mental aparatur pemerintah yang berorientasi proyek harus dihapuskan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah kementerian dan lembaga negara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Birokrasi dalam instansi tersebut adalah pihak yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan...

Target Investasi Bisa Dicapai

Masih Ada Peraturan Menteri yang Menghambat Realisasi

JAKARTA, KOMPAS — Badan Koordinasi Penanaman Modal optimistis target realisasi investasi tahun 2017 sebesar Rp 678,8 triliun tercapai. Hal ini antara lain berdasarkan pencapaian realisasi investasi pada triwulan I-2017 yang tercatat sebesar Rp 165,8 triliun. Data Badan Koordinasi Penanaman...

Daerah Didorong untuk Aktif

89 Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Dicabut Izinnya

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses prapenempatan buruh migran Indonesia ke luar negeri. Hal ini bertujuan untuk...

Pemutakhiran Data Mandiri

Pemerintah Telah Memiliki Data 40 Persen Penduduk Termiskin

JAKARTA, KOMPAS — Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tengah menjajaki model pemutakhiran data penduduk termiskin agar bisa dilakukan setiap tahun. Selama ini, pemutakhiran data dilakukan setiap tiga tahun sekali melalui pendataan dari rumah ke rumah.Sekretaris Eksekutif...

PEMBANGUNAN MANUSIA

Masalah Disparitas

Membangun manusia Indonesia adalah sebuah jalan panjang. Tidak mudah dan belum tuntas terselesaikan dan akan menjadi pekerjaan rumah setiap tahun. Bisa jadi tidak akan...

Penguasaan Aset untuk Menekan Kesenjangan

Pembangunan Sisakan Persoalan

JAKARTA, KOMPAS — Penguasaan oleh negara terhadap aset strategis nasional di bidang sumber daya alam akan terus didorong. Hal itu merupakan bagian dari upaya mewujudkan...

RAPBN 2018

Penerimaan Landai, Kapasitas Fiskal Terbatas

JAKARTA, KOMPASKapasitas fiskal 2018 masih sangat terbatas karena belum adanya lompatan berarti atas kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan negara. Pada saat yang sama, pemerintah berkepentingan mendorong program infrastruktur dan kebijakan pemerataan. Berdasarkan pagu indikatif Rancangan...

kemiskinan

Fiskal Belum Mujarab

Angka kemiskinan di Indonesia terus menurun. Namun, sejak 2007, lajunya konsisten melambat. Padahal, alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan dalam Anggaran Pendapatan dan...

Likuiditas Bank Diwaspadai

Indonesia Punya Modal Kuat Hadapi Risiko

JAKARTA, KOMPAS — Otoritas kebijakan dan pelaku industri perbankan perlu mencermati dan mewaspadai kondisi likuiditas perbankan tahun depan. Permintaan kredit di sektor komoditas dan infrastruktur akan meningkat, tetapi likuiditas bank tak lagi ditopang pengampunan pajak.Presiden Direktur PT...

Data Pengaruhi Kebijakan

Keterbukaan dan Dana Pengaruhi Hasil Penelitian dan Rekomendasi

JAKARTA, KOMPAS — Peneliti di bidang ekonomi mengakui ada kendala keterbukaan data dari kementerian dan lembaga saat melakukan penelitian. Pasokan data yang minim menyebabkan hasil analisis atau rekomendasi yang diberikan kepada pengambil kebijakan menjadi tidak optimal. Hal itu mengemuka...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman