Rubrik

BERANDA > ekonomi > makro

MAKRO

Utang Rp 344 Triliun Lagi

Pemerintah Mempertimbangkan Likuiditas di Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah harus menarik utang sekitar Rp 344 triliun lagi di paruh kedua tahun ini. Utang tersebut untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 di semester II sekaligus melunasi pokok utang yang jatuh tempo tahun ini. "Kami melakukan lelang empat kali setiap bulan. Jadi, sisa kebutuhan pembiayaan itu tinggal dibagi pada bulan-bulan mendatang," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan di...

Kilas Ekonomi

Daftar Proyek Strategis Nasional Telah TerbitPeraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah ditandatangani pada 15 Juni. Dengan terbitnya regulasi itu, jumlah PSN berubah dari 225 proyek dan 1...

APBN 2017

Pajak di Bawah Target, Utang Bertambah

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan memproyeksikan penerimaan pajak sampai akhir tahun terdapat kekurangan sekitar Rp 50 triliun dari target, sementara belanja negara diperkirakan membengkak Rp 10 triliun. Dengan demikian, defisit melebar dari target.Darussalam dari Danny Darussalam Tax...

REFORMASI PAJAK

Modernisasi Ciptakan Sistem yang Andal

JAKARTA, KOMPAS — Modernisasi sistem perpajakan mendesak dilakukan. Upaya itu untuk menciptakan sistem yang lebih andal, sederhana, dan terintegrasi. Selain itu, peningkatan sistem teknologi informasi perpajakan relevan dengan komitmen pemerintah dalam membuka informasi keuangan terkait...

Kepulauan Dapat Tambahan

Bobot Luas Wilayah Laut Akan Dinaikkan dalam Dana Alokasi Umum

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana menambah dana transfer untuk daerah kepulauan mulai tahun 2018. Hal ini dilakukan dengan menaikkan bobot luas wilayah laut dalam perhitungan dana alokasi umum dari 45-50 persen menjadi 100 persen. Rencana ini tertuang dalam Pokok-Pokok Kebijakan...

Analisis Ekonomi

Tiada ”Pesta” bagi Komisioner OJK

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022 sudah dipilih DPR. Meski terjadi perbedaan pendapat antara panitia seleksi dan DPR, hasil akhirnya bisa dibilang sesuai...

PERINDUSTRIAN

Investasi Baja Menggarap Kebutuhan

JAKARTA, KOMPAS — Impor baja selama ini terjadi akibat kebutuhan yang lebih tinggi dibandingkan produksi. Pemerintah berupaya mendorong investasi di sisi pasokan baja untuk mengatasi persoalan tersebut."Impor tersebut terutama untuk jenis yang belum bisa kita bikin, volumenya terlalu besar,...

RI-Hongkong Kerja Sama

Payung Hukum Pertukaran Informasi Keuangan Harus Dipastikan

JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Pajak telah menjalin kerja sama dengan otoritas pajak Hongkong. Langkah ini sebagai persiapan penerapan pertukaran informasi keuangan secara langsung untuk kepentingan perpajakan mulai September 2018.Mengutip siaran pers Direktorat Jenderal Pajak (DJP)...

Peserta Menjadi 10 Juta

Program Digulirkan untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menetapkan rumah tangga peserta Program Keluarga Harapan naik dari 6 juta pada 2017 menjadi 10 juta pada 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikannya setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (15/6)."Saya sudah bicara dengan...

REFORMASI STRUKTURAL

Keberlanjutan Terhambat Tahun Politik

JAKARTA, KOMPAS — Dalam tiga tahun pertama kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah melakukan reformasi di beberapa bidang. Keberlanjutan dan perluasan bidang reformasi mutlak dibutuhkan demi Indonesia yang lebih baik. Namun, hal ini akan menghadapi tantangan pada tahun politik, yakni 2018...

Persoalan Mendasar Disasar

ADB Perlu Meningkatkan Peran

JAKARTA, KOMPAS — Negara-negara berkembang, terutama di ASEAN, terus membangun dan membutuhkan pendanaan besar. Oleh karena itu, pembiayaan berbasis multilateral sangat diperlukan. Pembiayaan tersebut perlu menyasar pada persoalan-persoalan mendasar pembangunan setiap negara di tengah kondisi...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman