Rubrik

BERANDA > ekonomi > makro

MAKRO

PAJAK

Penegakan Hukum Segera Dijalankan

JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Pajak akan menegakkan hukum terhadap peserta dan bukan peserta pengampunan pajak yang kedapatan belum atau kurang melaporkan harta dalam laporan resminya. Waktu penemuan dibatasi mulai 11 September 2017 sampai dengan 30 Juni 2019.Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017...

Pajak KurangRp 692,7 Triliun

Skenario Realistis Mesti Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS — Hingga akhir Agustus, penerimaan perpajakan baru Rp 780 triliun atau 53 persen dari target. Artinya, pemerintah harus menghimpun Rp 692,7 triliun dalam...

EKONOMI MAKRO

Kekhawatiran Memicu Pelemahan Konsumsi

JAKARTA, KOMPAS — Konsumsi masyarakat melemah karena masyarakat khawatir terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan masalah keamanan. Untuk menggenjot pertumbuhan konsumsi pada 2018, pemerintah diharapkan menciptakan ketenangan iklim usaha, menjaga stabilitas keamanan, dan politik.Hal itu...

INFRASTRUKTUR

Indonesia Tawarkan Proyek Perhubungan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia berencana memanfaatkan pertemuan Menteri Perhubungan Negara-negara Asia dan Eropa di Bali, 26-28 September 2017, untuk menawarkan proyek infrastruktur perhubungan. Selain kerja sama multilateral dan bilateral antarnegara peserta, pertemuan itu akan...

Perdagangan Kembali Positif

Agustus Catatkan Surplus Terbesar sejak 2012

JAKARTA, KOMPAS — Neraca perdagangan Indonesia kembali positif setelah defisit pada bulan Juli. Tantangannya adalah melanjutkan momentum pertumbuhan perdagangan dengan...

EKONOMI REGIONAL

Kepentingan Nasional

Lima puluh tahun Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara menjadi pijakan bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk memperkuat perekonomian regional. Ketidakpastian ekonomi global,...

KTP-EL

Kehilangan Hak Dasar, Jutaan Warga Kesulitan Administrasi

JAKARTA, KOMPAS — Jutaan warga negara Indonesia belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Bahkan, tak sedikit yang tidak memiliki identitas kependudukan sama sekali. Akibatnya, mereka menghadapi berbagai kesulitan administrasi, mulai dari urusan yang berkaitan dengan instansi pemerintah...

KEUANGAN NEGARA

Pengelolaan Anggaran Perlu Berorientasi Hasil dan Efisiensi

JAKARTA, KOMPAS — Orientasi pengelolaan anggaran, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah. Pengelolaan keuangan tidak lagi ditujukan untuk mengejar predikat wajar tanpa pengecualian, tetapi bagaimana agar anggaran tepat guna dan...

DISKUSI EKONOMI

Ekonomi Berubah, Perlu Penyesuaian

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia menghadapi stagnasi pertumbuhan ekonomi setelah era komoditas primer tahun 2011. Untuk kembali ke jalur pertumbuhan di atas 6 persen, selain...

Pertumbuhan Investasi Dijaga

Swasta Masih dalam Posisi Menunggu

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI DPR sepakat menargetkan pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4 persen. Syaratnya, investasi tumbuh 6,3...

ASEAN Harus Solid di RCEP

Kesepakatan Prioritas Melalui Beberapa Elemen Kunci

PASAY, KOMPAS — Perundingan mengenai Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP menekankan ASEAN sebagai sentral dari kerja sama integrasi ekonomi itu. Perundingan tersebut juga menghasilkan hal-hal yang merupakan skala prioritas pembahasan RCEP.Hal itu mengemuka dalam konferensi...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman