Rubrik

BERANDA > ekonomi > makro

MAKRO

Utang Rp 344 Triliun Lagi

Pemerintah Mempertimbangkan Likuiditas di Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah harus menarik utang sekitar Rp 344 triliun lagi di paruh kedua tahun ini. Utang tersebut untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 di semester II sekaligus melunasi pokok utang yang jatuh tempo tahun ini. "Kami melakukan lelang empat kali setiap bulan. Jadi, sisa kebutuhan pembiayaan itu tinggal dibagi pada bulan-bulan mendatang," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan di...

Kilas Ekonomi

Daftar Proyek Strategis Nasional Telah TerbitPeraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah ditandatangani pada 15 Juni. Dengan terbitnya regulasi itu, jumlah PSN berubah dari 225 proyek dan 1...

APBN 2017

Pajak di Bawah Target, Utang Bertambah

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan memproyeksikan penerimaan pajak sampai akhir tahun terdapat kekurangan sekitar Rp 50 triliun dari target, sementara belanja negara diperkirakan membengkak Rp 10 triliun. Dengan demikian, defisit melebar dari target.Darussalam dari Danny Darussalam Tax...

REFORMASI PAJAK

Modernisasi Ciptakan Sistem yang Andal

JAKARTA, KOMPAS — Modernisasi sistem perpajakan mendesak dilakukan. Upaya itu untuk menciptakan sistem yang lebih andal, sederhana, dan terintegrasi. Selain itu, peningkatan sistem teknologi informasi perpajakan relevan dengan komitmen pemerintah dalam membuka informasi keuangan terkait...

Kepulauan Dapat Tambahan

Bobot Luas Wilayah Laut Akan Dinaikkan dalam Dana Alokasi Umum

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana menambah dana transfer untuk daerah kepulauan mulai tahun 2018. Hal ini dilakukan dengan menaikkan bobot luas wilayah laut dalam perhitungan dana alokasi umum dari 45-50 persen menjadi 100 persen. Rencana ini tertuang dalam Pokok-Pokok Kebijakan...

Analisis Ekonomi

Tiada ”Pesta” bagi Komisioner OJK

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022 sudah dipilih DPR. Meski terjadi perbedaan pendapat antara panitia seleksi dan DPR, hasil akhirnya bisa dibilang sesuai...

PERINDUSTRIAN

Investasi Baja Menggarap Kebutuhan

JAKARTA, KOMPAS — Impor baja selama ini terjadi akibat kebutuhan yang lebih tinggi dibandingkan produksi. Pemerintah berupaya mendorong investasi di sisi pasokan baja untuk mengatasi persoalan tersebut."Impor tersebut terutama untuk jenis yang belum bisa kita bikin, volumenya terlalu besar,...

RI-Hongkong Kerja Sama

Payung Hukum Pertukaran Informasi Keuangan Harus Dipastikan

JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Pajak telah menjalin kerja sama dengan otoritas pajak Hongkong. Langkah ini sebagai persiapan penerapan pertukaran informasi keuangan secara langsung untuk kepentingan perpajakan mulai September 2018.Mengutip siaran pers Direktorat Jenderal Pajak (DJP)...

Peserta Menjadi 10 Juta

Program Digulirkan untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menetapkan rumah tangga peserta Program Keluarga Harapan naik dari 6 juta pada 2017 menjadi 10 juta pada 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikannya setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (15/6)."Saya sudah bicara dengan...

REFORMASI STRUKTURAL

Keberlanjutan Terhambat Tahun Politik

JAKARTA, KOMPAS — Dalam tiga tahun pertama kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah melakukan reformasi di beberapa bidang. Keberlanjutan dan perluasan bidang reformasi mutlak dibutuhkan demi Indonesia yang lebih baik. Namun, hal ini akan menghadapi tantangan pada tahun politik, yakni 2018...

Persoalan Mendasar Disasar

ADB Perlu Meningkatkan Peran

JAKARTA, KOMPAS — Negara-negara berkembang, terutama di ASEAN, terus membangun dan membutuhkan pendanaan besar. Oleh karena itu, pembiayaan berbasis multilateral sangat diperlukan. Pembiayaan tersebut perlu menyasar pada persoalan-persoalan mendasar pembangunan setiap negara di tengah kondisi...

Empat Sektor Unggulan

Pembangunan Tol Serang-Panimbang Dimulai Agustus

JAKARTA, KOMPAS — Komite Ekonomi dan Industri Indonesia mengusulkan empat sektor unggulan industri untuk Indonesia sampai 2045. Keempat sektor unggulan itu adalah agroindustri, industri maritim, industri pariwisata, dan industri ekonomi kreatif. Pemilihan ini berdasarkan kekayaan alam...

Pengusaha Usulkan Transisi

Lelang Gula Rafinasi Masih Banyak Kendala

JAKARTA, KOMPAS — Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia mengusulkan agar Kementerian Perdagangan memberlakukan masa transisi pelaksanaan lelang gula kristal rafinasi. Pelaksanaan ketentuan lelang gula kristal rafinasi dinilai masih banyak kendala.Hal itu disampaikan Ketua Umum...

Ekonomi Tumbuh 5,2-5,6 Persen

Dampak Positif Layak Investasi Sudah Tampak

JAKARTA, KOMPAS — Komisi XI DPR memoderasi target pertumbuhan ekonomi 2018 yang diusulkan pemerintah. Usulan pemerintah berkisar 5,4-6,1 persen. Dengan mempertimbangkan proyeksi Bank Indonesia sebesar 5,1-5,5 persen, akhirnya pertumbuhan ekonomi 2018 disepakati berkisar 5,2-5,6...

Kilas Ekonomi

RI Kembali Jadi Anggota Governing Body ILO Indonesia terpilih sebagai anggota Governing Body (GB) Organisasi Buruh Internasional (ILO) untuk periode tahun 2017-2020. Dalam pemilihan yang berlangsung pada pertemuan ke-106 International Labour Conference (ILC), Indonesia kembali terpilih menduduki...

DPR Segera Temui Presiden

Pemerintah Harus Mampu Meyakinkan DPR untuk Menerima Perppu

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan DPR akan segera menemui Presiden Joko Widodo untuk berkonsultasi tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Demikian hasil rapat konsultasi tertutup antara pimpinan DPR,...

EKONOMI MAKRO

Akses Informasi Harga Pangan Topang Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia dan pemerintah telah meluncurkan Sistem Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Melalui sistem berbasis teknologi informasi daerah itu,...

AKSES INFORMASI

DPR Belum Membahas Perppu 1/2017

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat belum membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Sementara persetujuan DPR harus diperoleh pemerintah paling lambat 30 Juni agar Indonesia memenuhi...

TINDAK PIDANA

Jadi Tersangka, Dirut PT Garam Ditangkap

JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri menangkap Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Budiono. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana terkait impor garam industri sebanyak 75.000 ton. Direktur Tindak Pidana Ekonomi...

Kebijakan Pajak Direvisi Lagi

Ada 496.000 Rekening yang Wajib Dilaporkan

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan lagi-lagi merevisi kebijakan pajak. Kebijakan tentang batas minimal saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan lembaga keuangan bank dan nonbank ke Direktorat Jenderal Pajak direvisi hanya dalam waktu tiga hari. Batas minimal saldo yang semula Rp 200...

Subsidi Elpiji Diganti Transfer

Penikmat Model Barang Justru Kelompok Mampu

JAKARTA, KOMPAS — Mulai Maret 2018, pemerintah akan menghapus subsidi elpiji dalam bentuk barang seperti yang berjalan selama ini. Subsidi akan diberikan langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan miskin dalam bentuk nontunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera."Kami sedang menyiapkan...

katalog elektronik

Barang Tak Tersedia, Serapan Anggaran Bisa Terhambat

JAKARTA, KOMPAS — Sistem katalog elektronik atau e-katalog bertujuan memudahkan proses pengadaan barang dan penyerapan anggaran. Jika suatu barang tidak tersedia di e-katalog, penyerapan anggaran pemerintah bisa menjadi lebih lambat. "Sifat e-katalog memudahkan proses pengadaan dan...

Fiskal Sasar Keluarga Miskin

Ketimpangan Ditargetkan Turun dari 0,39 ke 0,38

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan desain fiskal 2018 fokus mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Untuk itu, anggaran akan digelontorkan ke...

PEREKONOMIAN DAERAH

Pembangunan Dikembangkan Terpadu

SUMENEP, KOMPAS — Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN berkomitmen membangun ekonomi daerah secara terpadu. Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kedua instansi pemerintah tersebut mengembangkan pertanian, garam, dan pemberdayaan masyarakat kepulauan.Komitmen itu mengemuka dalam kegiatan...

SERANGAN SIBER

Obyek Vital dan Korporasi Meningkatkan Keamanan Jaringan

JAKARTA, KOMPAS — Pengelola obyek vital dan korporasi mulai meningkatkan keamanan jaringan. Langkah ini dilakukan karena kesadaran adanya peningkatan serangan siber di dalam jaringan internet.Sejumlah kalangan yang ditemui Kompas, pekan lalu dan Senin (5/6), mengonfirmasi peningkatan...

KEBIJAKAN MONETER

Polisi dan BI Pantau Jasa Penukaran Uang

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Republik Indonesia dan Bank Indonesia menjalin kerja sama untuk memperkuat pengamanan perekonomian negara, termasuk di dalamnya sistem pembayaran dan mata uang. Pengawasan jasa penukaran mata uang asing (kegiatan penukaran valuta asing bukan bank) tak berizin...

PERTUMBUHAN EKONOMI

Merespons Proyeksi Global

Awal pekan ini, Bank Dunia merilis proyeksi ekonomi global terbaru untuk 2017, yakni meningkat menjadi 2,7 persen. Kenaikan proyeksi Bank Dunia itu dipicu membaiknya sektor...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman