Rubrik

BERANDA > ekonomi > makro

MAKRO

Perbaikan Masih Lambat

Implementasi Kebijakan Bergantung pada Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS — Upaya memperbaiki kemudahan berusaha di lima kota bisnis utama di Indonesia berjalan lambat dan paradoks. Pencapaian perbaikan di lima kota tersebut di bawah standar nasional. Selain itu, ada sejumlah indikator yang membaik, tetapi ada juga yang memburuk.Demikian antara lain...

Laju Pemerataan Dipercepat

RPJMN Targetkan Rasio Gini Mencapai 0,36 pada 2019

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berkomitmen mempercepat laju pemerataan ekonomi. Penurunan ketimpangan ekonomi yang mulai terlihat pada 2015 diharapkan bukan gejala sementara sehingga diupayakan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang."Pemerintah akan mempercepat laju penurunan...

Ekonomi Tumbuh Signifikan

Pemangkasan Bea Masuk Berpengaruh Besar terhadap Perdagangan

HANOI, KOMPAS — Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dinilai telah membuahkan hasil. Sejak berdiri tahun 1989, APEC berkontribusi mendorong ekonomi dan menjadi mesin...

Risiko Menurun, RI Makin Menarik

Politik Pengaruhi Jangka Pendek

JAKARTA, KOMPAS — Lembaga pemeringkat Standard & Poor's menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi. Kenaikan itu antara lain diberikan karena risiko...

Prospek Ekonomi Terjaga Baik

BI Mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate 4,75 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Prospek perekonomian Indonesia terjaga baik dan akan terus ditopang oleh pertumbuhan ekonomi global yang tumbuh positif. Namun, tetap ada risiko yang perlu diwaspadai, seperti inflasi, nilai tukar rupiah, likuiditas, dan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat.Hal itu...

Upaya Menangani Penghindaran Pajak

Pertukaran informasi secara otomatis antarnegara untuk kepentingan perpajakan bakal segera terwujud mulai September 2018. Semua ini berangkat dari masifnya penghindaran pajak di sejumlah negara. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara-cara kompleks, bersifat transnasional, dan selalu memutakhirkan...

PERPAJAKAN

Akses Informasi Tidak Boleh Disalahgunakan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan....

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman