Rubrik

BERANDA > ekonomi > energi

ENERGI

STRATEGI

Masa Produksi Minyak dan Gas Bisa Lebih Cepat

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menjamin masa produksi minyak dan gas bumi sejak kegiatan eksplorasi menjadi lebih cepat 2-3 tahun dengan konsep bagi hasil produksi bruto atau gross split. Konsep tersebut dinilai lebih sederhana dibanding konsep...

PERTAMBANGAN

Perubahan Status Operasi Sesuai Prosedur

JAKARTA, KOMPAS — Perubahan status operasi perusahaan pemegang kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus harus sesuai prosedur. Perubahan itu menjadi syarat agar perusahaan tambang mineral bisa mengekspor konsentrat yang bukan hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dalam...

Biaya Operasi Membengkak

BPK Menemukan Biaya yang Tidak Semestinya Dibebankan

JAKARTA, KOMPAS — Pengembalian biaya operasi industri hulu minyak dan gas bumi yang bisa dipulihkan pada 2016 membengkak 3,1 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 41,25 triliun. Pembengkakan biaya ini mengurangi potensi penerimaan negara bukan pajak dari sektor tersebut. Menteri...

ENERGI

Diversifikasi Batubara untuk Elpiji

JAKARTA, KOMPAS — Pemanfaatan batubara menjadi bahan bakar gas sebagai bagian usaha diversifikasi energi memungkinkan dikembangkan di Indonesia. Ini adalah salah satu...

Ketergantungan Impor Meningkat

Distribusi Tertutup Elpiji Belum Siap

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia semakin bergantung pada elpiji impor di masa mendatang. Tahun ini, konsumsi elpiji diperkirakan 7 juta ton, sekitar 70 persen di antaranya diimpor. Namun, untuk elpiji bersubsidi, pemerintah belum siap menerapkan model distribusi tertutup.Menurut Wakil Direktur...

BAHAN BAKAR MINYAK

Kenaikan Harga Diantisipasi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sebaiknya mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan bakar minyak, terutama solar dan premium, sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia. Pertamina sudah menaikkan harga seluruh jenis bahan bakar minyak nonsubsidi Rp 300 per liter...

PERTAMBANGAN

Dukungan Pemerintah Tetap Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS — Dukungan pemerintah untuk mewujudkan hilirisasi tambang di dalam negeri lewat kemudahan pembangunan smelter dibutuhkan. Kebijakan pemerintah melonggarkan ekspor mineral bukan hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri harus diawasi bersama dan diharapkan menjadi...

PERTAMBANGAN

Ekspor Mineral Dilonggarkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akhirnya tetap mengizinkan ekspor mineral bukan hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan syarat tertentu. Sejumlah pertimbangan melatarbelakangi keluarnya kebijakan tersebut. Namun, DPR memandang masih ada celah hukum dalam kebijakan yang dibuat...

Iklim Investasi Bisa Terganggu

Ekspor Konsentrat Dilarang

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan sentimen bagi iklim investasi pertambangan di Indonesia menyusul batas ekspor mineral bukan hasil pengolahan dan...

  • 10
  • 30
  • 50
  • per halaman